APAKAH HARTA TAMBAHAN DAPAT UNTUK MEMBAYAR UANG TEBUSAN ?

<br /><div class="separator" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em; text-align: center;"><img border="0" height="132" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj8y5bkggv_8Pcbr5BvpvxEN5sMuWTRumezX-dBh3RaKdRFwGyf2Ol17qnXVX9lfRvB4r22__7Ya0TtW3gfnpSH09qjIA-tvhP7Tx_k6eHMMAI3aR0Q97vQhwUHaE39bIcQS17iTHW1t-E/s200/TAgbr2.jpg" width="200" /></div><br /><div style="background-color: white; color: #1d2129; font-family: helvetica, arial, sans-serif; font-size: 14px; margin-bottom: 6px;"><br /></div><div style="background-color: white; color: #1d2129; font-family: helvetica, arial, sans-serif; font-size: 14px; margin-bottom: 6px;"><br /></div><div style="background-color: white; color: #1d2129; font-family: helvetica, arial, sans-serif; font-size: 14px; margin-bottom: 6px;"><div style="text-align: justify;">Berdasarkan Pasal 1 Angka 2 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 118/PMK.03/2016 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016, Pengampunan Pajak adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkap Harta dan membayar Uang Tebusan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pengampunan Pajak. Adapun jenis pengungkapan harta berdasarkan kla<span class="text_exposed_show" style="display: inline;">sifikasi tarif uang tebusan dapat meliputi repatriasi, deklarasi luar negeri, deklarasi dalam negeri dan tarif uang tebusan bagi Wajib Pajak UMKM. Apabila Harta Tambahan yang digunakan untuk pembayaran uang tebusan, berikut penjelasannya:</span></div></div><div class="text_exposed_show" style="background-color: white; color: #1d2129; display: inline; font-family: helvetica, arial, sans-serif; font-size: 14px;"><div style="margin-bottom: 6px;"><div style="text-align: justify;">1. Apabila Wajib Pajak melakukan repatriasi, pembayaran uang tebusan tidak boleh berasal dari harta repatriasi. Hal ini terkait kewajiban Wajib Pajak untuk melakukan investasi di dalam negeri selama tiga tahun yang mekanismenya menggunakan gateway khusus sebagaimana di atur Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 119/PMK.08/2016 dan peraturan pelaksananya.</div></div><div style="margin-bottom: 6px; margin-top: 6px;"><div style="text-align: justify;">2. Apabila Wajib Pajak melakukan deklarasi harta luar negeri yang tidak dialihkan ke dalam negeri, Harta Tambahan tersebut dapat digunakan untuk keperluan Wajib Pajak, baik konsumsi maupun investasi. Dengan demikian, Wajib Pajak dapat menggunakan harta deklarasi luar negeri tersebut untuk membayar uang tebusan.</div></div><div style="margin-bottom: 6px; margin-top: 6px;"><div style="text-align: justify;">3. Apabila Wajib Pajak melakukan deklarasi dalam negeri, Wajib Pajak dapat menggunakan Harta Tambahan tersebut, sepanjang tidak untuk keperluan investasi di luar negeri. Hal ini karena Wajib Pajak tidak boleh mengalihkan harta tersebut ke luar negeri sebagaimana Pasal 13 ayat 5 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 118/PMK.03/2016. Dengan demikian, Wajib Pajak dapat menggunakan harta deklarasi dalam negeri tersebut untuk pembayaran uang tebusan.</div></div></div><br /><br /><div style="color: #333333; font-family: Arial; line-height: normal; text-align: center;"><span style="font-family: "arial" , "helvetica" , sans-serif;">Ingin bergabung dengan Saluran PAJAK KITA :</span></div><div style="color: #333333; font-family: Arial; line-height: normal; text-align: center;"><span style="font-family: "arial" , "helvetica" , sans-serif;"><b>PIN : </b><span style="color: red;">C00432884</span></span></div>

APAKAH HARTA TAMBAHAN DAPAT UNTUK MEMBAYAR UANG TEBUSAN ?

Berdasarkan Pasal 1 Angka 2 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 118/PMK.03/2016 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 T...

Baca selengkapnya »