Peranan Pajak Memajukan Pendidikan

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="http://pajak-kita.blogspot.com/" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;" target="_blank" title="PAJAK KITA"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhN6Cw58yHDM6fZRlf1UX1hPilJp4Qa1bmknB_r5gxlW5RDe9teF109NdQUoDh56diaLs1w6AuRtVsCtQfI7wIQumQA_FWPyxkjDfgaHuSUYGQlKYV4cEqm5nP294D0TlBKbIgVWI8uKVZc/s1600/Pendidikan.jpg" /></a></div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;">Ditengah keraguan masyarakat akan peranan pajak dalam memajukan pendidikan di Indonesia, sebenarnya pemerintah telah memberikan keringanan pajak terhadap institusi pendidikan. Hal ini mengingat pentingnya pendidikan bagi kemajuan bangsa dan masih terbatasnya anggaran negara untuk bidang pendidikan.</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;"> </span></div><div style="text-align: justify;"><br /><span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;">Dalam peranannya tersebut, pemerintah memberikan insentif bagi organisasi nirlaba yang menginvestasikan penghasilan yang diperolehnya pada pengembangan dunia pendidikan. Terhadap laba yang diperoleh oleh organisasi pendidikan tersebut yang diinvestasikan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana pendidikan, tidak dikenakan Pajak Penghasilan (PPh). Artinya, apabila organisasi pendidikan tersebut mendapatkan laba, laba yang seharusnya dikenakan pajak (PPh) tidak akan dikenakan PPh jika laba tersebut ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana. Pemerintah memberikan jangka waktu selama 4 (empat) tahun sejak laba tersebut diperoleh, untuk ditanamkan kembali.</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;"> </span></div><div style="text-align: justify;"><br /><span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;">Akan tetapi, setelah lewat dari 4 (empat) tahun laba tersebut tidak digunakan untuk membangun sarana dan prasarana pendidikan maka akan dikenakan pajak penghasilan pada tahun pajak berikutnya setelah lewat jangka waktu 4 (empat) tahun tersebut. </span><br /><br /><span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;">Hal ini sebagaimana diatur dalam <a href="http://www.pajak.go.id/peraturan_tkb?id=d3d9446802a44259755d38e6d163e820" target="_blank" title="Download"><b style="color: blue;">Pasal 4 ayat (3) huruf m Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan</b></a> sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan <a href="http://www.pajak.go.id/peraturan_tkb?id=d3600ee41761c7da0116a12ea8b6588e" target="_blank" title="Download"><b style="color: blue;">Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (UU PPh)</b></a>. </span><br /><br /><span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;">Selanjutnya dasar pelaksanaannya diatur melalui <a href="http://www.pajak.go.id/peraturan_tkb?id=8ccf849734993abe369360d16d262328" target="_blank" title="Download"><b style="color: blue;">Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK.03/2009</b></a> tentang Sisa Lebih yang Diterima atau Diperoleh Badan Lembaga atau Nirlaba yang Bergerak dalam Bidang Pendidikan dan/atau Bidang Penelitian dan Pengembangan yang Dikecualikan dari Objek Pajak Penghasilan. </span><br /><br /><span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;">Petunjuk teknisnya diatur dalam <a href="http://www.pajak.go.id/peraturan_tkb?id=4f9ef38edcfc460a00cbb8ed5dee299c" target="_blank" title="Download"><b style="color: blue;">Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-44/PJ./2009</b></a> tentang Pelaksanaan Pengakuan Sisa Lebih yang Diterima atau Diperoleh Badan atau Lembaga Nirlaba yang Bergerak dalam Bidang Pendidikan dan/atau Bidang Penelitian dan<span style="color: #990000;"><b> </b></span>Pengembangan yang Dikecualikan dari Objek Pajak Penghasilan</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;"> </span></div><div style="text-align: justify;"><br /><b><span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;">Sementara itu, sarana dan prasarana pendidikan tersebut meliputi sebagai berikut: </span></b></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;"> </span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;">1. Pembelian atau pembangunan gedung dan prasarana pendidikan, penelitian dan pengembangan termasuk pembelian tanah sebagai lokasi pembangunan gedung dan prasarana tersebut;</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;"> </span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;">2. Pengadaan sarana dan prasarana kantor, laboratorium dan perpustakaan;</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;"> </span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;">3. Pembelian/pembangunan asrama mahasiswa, rumah dinas guru, dosen atau karyawan, dan</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;"> </span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;">4. Sarana prasarana olahraga, sepanjang berada di lingkungan/lokasi lembaga pendidikan formal.</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;"> </span></div><div style="text-align: justify;"><br /><span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;">Sebagai ilustrasi, jika sebuah organisasi nirlaba yang menyelenggarakan pendidikan tersebut mencatatkan laba sebesar Rp 10 miliar pada tahun 2011, organisasi tersebut dapat menggunakan fasilitas pajak yaitu yang seharusnya pada tahun 2011 dikenakan PPh sebesar Rp 2,5 miliar (25% x Rp 10 miliar) tetapi tidak akan dikenakan PPh jika organisasi tersebut menggunakan laba sebesar Rp 10 miliar tersebut dalam jangka waktu 4 tahun untuk menambah bangunan kelas atau menambah buku perpustakaan. Artinya, organisasi nirlaba yang menyelenggarakan pendidikan tersebut terbebas dari tagihan PPh. Namun, jika sampai dengan tahun 2015 (4 tahun setelah 2011) laba tersebut tidak digunakan semuanya, maka laba tersebut akan dikenakan PPh.</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;"> </span></div><div style="text-align: justify;"><br /><span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;">Adapun badan nirlaba yang menyelenggarakan pendidikan tersebut wajib menyampaikan pemberitahuan mengenai rencana fisik sederhana dan rencana biaya pembangunan dan pengadaan sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat badan nirlaba tersebut terdaftar dengan tindasan kepada instansi yang membidanginya. </span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;"> </span></div><div style="text-align: justify;"><br /><span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;">Selain insentif tersebut, pemerintah memiliki peranan lain dalam pengembangan dunia pendidikan, terhadap sumbangan dari pihak ketiga yang langsung digunakan untuk investasi di bidang pendidikan sebagaimana diatur dalam <a href="http://www.pajak.go.id/peraturan_tkb?id=d3600ee41761c7da0116a12ea8b6588e" target="_blank" title="Download"><b style="color: blue;">Pasal 6 ayat (1) huruf j dan huruf l UU PPh</b></a>. </span><br /><br /><span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;">Dalam UU PPh diatur bahwa terhadap Wajib Pajak yang memberikan sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia serta sumbangan fasilitas pendidikan maka sumbangan tersebut menjadi biaya yang dapat mengurangi penghasilan kena pajak Wajib Pajak tersebut sesuai dengan persyaratan dalam <a href="http://www.pajak.go.id/peraturan_tkb?id=547dcee2f9ccacd21cb7a6a758ca8697" target="_blank" title="Download"><b style="color: blue;">Peraturan Pemerintah Nomor 93 Tahun 2010</b></a> tentang Sumbangan Penanggulangan Bencana Nasional, Sumbangan Penelitian dan Pengembangan, Sumbangan Fasilitas Pendidikan, Sumbangan Pembinaan Olahraga, dan Biaya Pembangunan Infrastruktur Sosial yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto.</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;"> </span></div><div style="text-align: justify;"><br /><span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;">Insentif pemerintah yang lain di bidang pendidikan adalah dalam rangka pemberian beasiswa. Penerima beasiswa yang mengikuti pendidikan formal dan/atau pendidikan nonformal di dalam negeri dan/atau di luar negeri dikecualikan dari objek PPh. Hal ini diatur dalam <a href="http://www.pajak.go.id/peraturan_tkb?id=fd570928c75cc9b4e22488e1661d846e" target="_blank" title="Download"><b style="color: blue;">Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/PMK.03/2008</b></a> tentang Beasiswa yang Dikecualikan dari Objek Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan <a href="http://www.pajak.go.id/peraturan_tkb?id=7884205c412107bdfe1dd6d1356c1d56" target="_blank" title="Download"><b style="color: blue;">Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.03/2009</b></a>.</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;"> </span></div><div style="text-align: justify;"><br /><span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;">Adapun lebih lanjut diatur bahwa komponen beasiswa tersebut terdiri dari biaya pendidikan yang dibayarkan ke sekolah (tuition fee), biaya ujian dan biaya penelitian yang berkaitan dengan bidang studi yang diambil. Selain itu, komponen tersebut juga dapat berupa biaya untuk pembelian buku dan/atau biaya hidup yang wajar sesuai dengan daerah lokasi tempat belajar.</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;"> </span></div><div style="text-align: justify;"><br /><span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;">Sementara itu, bagi perusahaan pemberi beasiswa, biaya pemberian beasiswa sesuai <a href="http://www.pajak.go.id/peraturan_tkb?id=d3600ee41761c7da0116a12ea8b6588e" target="_blank" title="Download"><b style="color: blue;">Pasal 6 ayat (1) huruf g UU PPh</b></a>, dapat dibebankan sebagai biaya dengan memperhatikan kewajarannya.</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;"> </span></div><div style="text-align: justify;"><br /><span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;">Berdasarkan hal-hal tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa dengan adanya insentif atau keringanan pajak yang diberikan oleh pemerintah, diharapkan dapat memberikan payung hukum untuk menguatkan kerja sama badan nirlaba di bidang pendidikan dengan pihak lain. Ketentuan tersebut sekaligus untuk menghindari pengelolaan pendidikan sebagai investasi dan komersialisasi, sehingga penambahan dana pendidikan tidak lagi mengandalkan iuran dari siswa atau mahasiswa.</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;"> </span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: x-small;"><span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;">Sumber : pajak.go.id</span></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;"> </span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;"> </span></div><br /><span style="font-weight: bold;">Artikel terkait : </span><br />- <a href="http://pajak-kita.blogspot.com/2012/09/bumn-sebagai-pemungut-ppn.html">BUMN Sebagai Pemungut PPN</a><br />- <a href="http://pajak-kita.blogspot.com/2012/08/pph-pasal-21-atas-thr-2012.html">PPh Pasal 21 Atas THR - 2012</a><br />- <a href="http://pajak-kita.blogspot.com/2012/08/kriteria-jasa-tenaga-kerja-yang-tidak.html">Kriteria Jasa Tenaga Kerja Yang Tidak Dikenai PPN</a><br />- <a href="http://pajak-kita.blogspot.com/2012/08/badan-zakat-yang-disahkan-pemerintah.html">Badan Zakat Yang Disahkan Pemerintah</a><br />- <a href="http://pajak-kita.blogspot.com/2012/07/kewajiban-pajak-koperasi.html">Kewajiban Pajak Koperasi</a><br />- <a href="http://pajak-kita.blogspot.com/2012/07/bentuk-usaha-tetap-but.html">Bentuk Usaha Tetap</a><br />- <a href="http://pajak-kita.blogspot.com/2012/07/perlakuan-ppn-atas-jasa-pengiriman.html">Perlakuan PPN Atas Jasa Pengiriman Surat Dengan Perangko</a><br />- <a href="http://pajak-kita.blogspot.com/2012/05/dpp-atas-penjualan-motor.html"> DPP Atas Penjualan Motor</a><br />- <a href="http://pajak-kita.blogspot.com/2012/05/form-permohonan-pemindahbukuan-pbk.html"> Form Permohonan Pemindahbukuan (PBK)</a><br />- <a href="http://pajak-kita.blogspot.com/2012/03/penyampaian-spt-1770s-1770ss-secara-e.html"> Penyampaian SPT 1770s & 1770ss Secara e-Filing</a><br />- <a href="http://pajak-kita.blogspot.com/2012/03/ppn-ppnbm-atas-impor-bkp.html"> PPN & PPnBM Atas Impor BKP</a><br />- <a href="http://pajak-kita.blogspot.com/2012/02/faktur-pajak-pedagang-eceran-atas.html"> Faktur Pajak Pedagang Eceran Atas Penyerahan JKP</a><br />- <a href="http://pajak-kita.blogspot.com/2011/11/surat-setoran-pabean-cukai-dan-pajak.html"> Surat Setoran Pabean, Cukai, dan Pajak (SSPCP)-2009</a><br />- <a href="http://pajak-kita.blogspot.com/2011/11/jkp-yang-atas-ekspornya-dikenakan-ppn.html"> JKP Yang Atas Ekspornya Dikenakan PPN</a><br />- <a href="http://pajak-kita.blogspot.com/2011/10/dokumen-yang-dipersamakan-faktur-pajak.html"> Dokumen Yang Dipersamakan Dengan Faktur Pajak-2011</a><br />- <a href="http://pajak-kita.blogspot.com/2011/09/sensus-pajak-nasional.html"> Sensus Pajak Nasional</a><br />- <a href="http://pajak-kita.blogspot.com/2011/09/pengaduan-layanan-perpajakan.html"> Pengaduan Layanan Perpajakan</a><br />- <a href="http://pajak-kita.blogspot.com/2011/09/bendahara-mahir-pajak.html"> Bendahara Mahir Pajak</a><br />- <a href="http://pajak-kita.blogspot.com/2011/08/tatacara-restitusi-ppn-bagi-pkp.html"> Restitusi PPN PKP Berisiko Rendah </a>

Peranan Pajak Memajukan Pendidikan

Ditengah keraguan masyarakat akan peranan pajak dalam memajukan pendidikan di Indonesia, sebenarnya pemerintah telah memberikan keringanan p...

Baca selengkapnya »

BUMN Sebagai Pemungut PPN

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://www.box.com/s/6f2b4152b85c8e2a3cda" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;" target="_blank" title="PMK-85/2012"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEihcISuS8x8cb9ZFIKvbuH1IVpv2Rxel_IbLYGQqyM3Ecn423IzWliu_mFPBMNZnu4wFuXDSk_6Vkz95qLG-WN6VPywmUs1rGpdoFQmvbH0oOuXRre4kJkT-DqxYg9xdIY9TADt6Mmxx7VA/s1600/BUMN.jpg" /></a></div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;">Dalam rangka lebih memudahkan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terutang atas penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP) oleh rekanan kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN), perlu menunjuk BUMN untuk memungut, menyetor, dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;"> </span></div><div style="text-align: justify;"><br /><span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;">Ketentuan diatas sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : <a href="https://www.box.com/s/6f2b4152b85c8e2a3cda" target="_blank" title="Download"><b style="color: blue;">85/PMK.03/2012</b></a> tertanggal 06 Juni 2012.</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;"> </span></div><div style="text-align: justify;"><br /><b><span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;">Dalam peraturan ini diatur antara lain hal-hal sbb :</span></b></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;">1. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;"> </span></div><div style="text-align: justify;"><br /><span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;">2. Dasar Pengenaan Pajak adalah jumlah harga jual, penggantian, atau nilai lain yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terutang.</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;"> </span></div><div style="text-align: justify;"><br /><span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;">3. Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPN/PPn.BM) yang terutang atas penyerahan BKP dan/atau JKP oleh rekanan kepada BUMN dipungut, disetor, dan dilaporkan oleh BUMN.</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;"> </span></div><div style="text-align: justify;"><br /><span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;">4. Jumlah PPN yang harus dipungut oleh BUMN adalah sebesar 10% (sepuluh persen) dikalikan dengan Dasar Pengenaan Pajak.</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;"> </span></div><div style="text-align: justify;"><br /><span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;">5. Dalam hal atas penyerahan BKP selain terutang PPN juga terutang PPn.BM, jumlah Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang harus dipungut oleh BUMN adalah sebesar tarif PPn.BM yang berlaku dikalikan dengan Dasar Pengenaan Pajak.</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;"> </span></div><div style="text-align: justify;"><br /><span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;">6. PPN atau PPn.BM <span style="color: blue;"><b>tidak dipungut oleh Badan Usaha Milik Negara dalam hal </b></span>: </span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;">a. Pembayaran yang jumlahnya paling banyak Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) termasuk jumlah PPN atau PPN dan PPn.BM yang terutang dan tidak merupakan pembayaran yang terpecah-pecah;</span></div><div style="text-align: justify;"><br /><span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;">b. Pembayaran atas penyerahan BKP dan/atau JKP yang menurut ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan mendapat fasilitas PPN tidak dipungut atau dibebaskan dari pengenaan PPN;</span></div><div style="text-align: justify;"><br /><span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;">c. Pembayaran atas penyerahan bahan bakar minyak dan bahan bakar bukan minyak oleh PT Pertamina (Persero);</span></div><div style="text-align: justify;"><br /><span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;">d. Pembayaran atas rekening telepon;</span></div><div style="text-align: justify;"><br /><span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;">e. Pembayaran atas jasa angkutan udara yang diserahkan oleh perusahaan penerbangan; dan/ atau</span></div><div style="text-align: justify;"><br /><span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;">f. pembayaran lainnya untuk penyerahan barang dan/atau jasa yang menurut ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan tidak dikenai PPN atau PPN dan PPn.BM.</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;"> </span></div><div style="text-align: justify;"><br /><br /><span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;">7. PPN atau PPN dan PPn.BM yang terutang sebagaimana dimaksud poin 6 huruf a, b, c, d, dan e, dipungut, disetor, dan dilaporkan oleh rekanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;"> </span></div><div style="text-align: justify;"><br /><span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;">8. Rekanan wajib membuat Faktur Pajak untuk setiap penyerahan BKP dan/atau JKP kepada BUMN. Dimana harus dibuat pada saat : </span></div><div style="text-align: justify;"><br /><span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;">a. Penyerahan BKP dan/atau penyerahan JKP;</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;">b. Penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan pembayaran terjadi sebelum penyerahan BKP dan/atau sebelum penyerahan JKP; atau</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;">c. Penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan sebagian tahap pekerjaan,</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;"> </span></div><div style="text-align: justify;"><br /><span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;">9. BUMN wajib menyetorkan PPN atau PPN dan PPn.BM yang telah dipungut ke Kantor Pos/Bank Persepsi paling lama tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;"> </span></div><div style="text-align: justify;"><br /><span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;">10. BUMN wajib melaporkan PPN atau PPN dan PPn.BM yang telah dipungut dan disetor ke Kantor Pelayanan Pajak tempat BUMN terdaftar paling lama pada akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak.</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;"> </span></div><div style="text-align: justify;"><br /><span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;">11. Dalam hal BUMN yang ditunjuk untuk memungut, menyetor, dan melaporkan PPN atau PPN dan PPn.BM tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud diatas, maka BUMN tersebut dikenai sanksi sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;"> </span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;">Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2012.</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;"> </span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;"> </span></div><br /><span style="font-weight: bold;">Artikel terkait : </span><br />- <a href="http://pajak-kita.blogspot.com/2012/08/pph-pasal-21-atas-thr-2012.html">PPh Pasal 21 Atas THR - 2012</a><br />- <a href="http://pajak-kita.blogspot.com/2012/08/kriteria-jasa-tenaga-kerja-yang-tidak.html">Kriteria Jasa Tenaga Kerja Yang Tidak Dikenai PPN</a><br />- <a href="http://pajak-kita.blogspot.com/2012/08/badan-zakat-yang-disahkan-pemerintah.html">Badan Zakat Yang Disahkan Pemerintah</a><br />- <a href="http://pajak-kita.blogspot.com/2012/07/kewajiban-pajak-koperasi.html">Kewajiban Pajak Koperasi</a><br />- <a href="http://pajak-kita.blogspot.com/2012/07/bentuk-usaha-tetap-but.html">Bentuk Usaha Tetap</a><br />- <a href="http://pajak-kita.blogspot.com/2012/07/perlakuan-ppn-atas-jasa-pengiriman.html">Perlakuan PPN Atas Jasa Pengiriman Surat Dengan Perangko</a><br />- <a href="http://pajak-kita.blogspot.com/2012/05/dpp-atas-penjualan-motor.html"> DPP Atas Penjualan Motor</a><br />- <a href="http://pajak-kita.blogspot.com/2012/05/form-permohonan-pemindahbukuan-pbk.html"> Form Permohonan Pemindahbukuan (PBK)</a><br />- <a href="http://pajak-kita.blogspot.com/2012/03/penyampaian-spt-1770s-1770ss-secara-e.html"> Penyampaian SPT 1770s & 1770ss Secara e-Filing</a><br />- <a href="http://pajak-kita.blogspot.com/2012/03/ppn-ppnbm-atas-impor-bkp.html"> PPN & PPnBM Atas Impor BKP</a><br />- <a href="http://pajak-kita.blogspot.com/2012/02/faktur-pajak-pedagang-eceran-atas.html"> Faktur Pajak Pedagang Eceran Atas Penyerahan JKP</a><br />- <a href="http://pajak-kita.blogspot.com/2011/11/surat-setoran-pabean-cukai-dan-pajak.html"> Surat Setoran Pabean, Cukai, dan Pajak (SSPCP)-2009</a><br />- <a href="http://pajak-kita.blogspot.com/2011/11/jkp-yang-atas-ekspornya-dikenakan-ppn.html"> JKP Yang Atas Ekspornya Dikenakan PPN</a><br />- <a href="http://pajak-kita.blogspot.com/2011/10/dokumen-yang-dipersamakan-faktur-pajak.html"> Dokumen Yang Dipersamakan Dengan Faktur Pajak-2011</a><br />- <a href="http://pajak-kita.blogspot.com/2011/09/sensus-pajak-nasional.html"> Sensus Pajak Nasional</a><br />- <a href="http://pajak-kita.blogspot.com/2011/09/pengaduan-layanan-perpajakan.html"> Pengaduan Layanan Perpajakan</a><br />- <a href="http://pajak-kita.blogspot.com/2011/09/bendahara-mahir-pajak.html"> Bendahara Mahir Pajak</a><br />- <a href="http://pajak-kita.blogspot.com/2011/08/tatacara-restitusi-ppn-bagi-pkp.html"> Restitusi PPN PKP Berisiko Rendah </a><br />- <a href="http://pajak-kita.blogspot.com/2011/07/tatacara-restitusi-ppn-dan-ppnbm-2011.html"> Tatacara Restitusi PPN-2011 </a>

BUMN Sebagai Pemungut PPN

Dalam rangka lebih memudahkan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang ter...

Baca selengkapnya »