Prosedur Penggantian Faktur Pajak

<div style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif; text-align: justify;"><span id="goog_928595984"></span><span id="goog_928595985"></span><br /><span id="goog_2061621577"></span><span id="goog_2061621578"></span></div><div style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif; text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="http://www.box.net/shared/yt0bt6zy7f" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;" target="_blank" title="Download PER-65/PJ/2010"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgCP8hkRVXPl5owtOAwWL8RwB5_6lh7bCwc8243ycgow4Ro2KOkiahEfNU3wYokNoZbYEvK9t8eDK5zHZuwudG6ArZc33k6mZaA5jZ0p3NiUQS709iBv8WJ0OtyWqkf0UPhg8f9XLTHoIS9/s1600/Faktur+Pajak.jpg" /></a></div><br />Dalam rangkan memberikan kepastian hukum kepada Pengusaha Kena Pajak dalam hal pembetulan atau penggantian Faktur Pajak, maka diterbitkan <a href="http://www.box.net/shared/yt0bt6zy7f" target="_blank" title="Download"><b style="color: blue;">PER-65/PJ/2010</b></a> perubahan atas PER-13/PJ/2010.</div><div style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif; text-align: justify;"><br /></div><div style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif; text-align: justify;"><b>Hal-hal penting yang diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak tersebut antara lain sebagai berikut: </b></div><div style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif; text-align: justify;"><br /></div><div style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif; text-align: justify;">1. Ketentuan penggunaan nomor urut pada Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak bagi PKP yang pindah Kantor Pelayanan Pajak maka PKP tersebut diperlakukan sebagaimana PKP yang baru dikukuhkan sehingga wajib menerbitkan Faktur Pajak dengan menggunakan nomor urut 00000001 sejak terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak yang baru.</div><div style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif; text-align: justify;"><br /></div><div style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif; text-align: justify;">2. PKP yang menerbitkan Faktur Pajak dengan nomor urut pada Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) PER-13/PJ./2010 dapat menerbitkan Faktur Pajak Pengganti, dengan ketentuan sebagai berikut:</div><div style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif; text-align: justify;">a. Faktur Pajak yang salah pengisian nomor urutnya diganti dengan Faktur Pajak pengganti dengan mengisi nomor urut pada Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak dengan nomor urut yang sebenarnya. </div><div style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif; text-align: justify;">b. Kode Status pada Kode Faktur Pajak Pengganti adalah Kode Status 1 (satu). </div><div style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif; text-align: justify;">c. Tahun Penerbitan pada Nomor Seri Faktur Pajak Pengganti adalah tahun penerbitan Faktur Pajak yang diganti. </div><div style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif; text-align: justify;">d. Tanggal penerbitan Faktur Pajak Pengganti sama dengan tanggal penerbitan Faktur Pajak yang diganti. </div><div style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif; text-align: justify;">e. Pada Faktur Pajak Pengganti dibubuhkan cap yang mencantumkan Kode dan Nomor Seri serta tanggal Faktur Pajak yang diganti. </div><div style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif; text-align: justify;">f. Faktur Pajak Pengganti dan Faktur Pajak yang diganti agar diadministrasikan dan digabungkan menjadi 1 (satu) berkas. </div><div style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif; text-align: justify;">g. PKP harus melakukan pembetulan SPT Masa PPN pada Masa Pajak yang sama dengan Masa Pajak dilaporkannya Faktur Pajak yang diganti.</div><div style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif; text-align: justify;"><br /></div><div style="color: blue; font-family: Arial,Helvetica,sans-serif; text-align: justify;"><b>Contoh :</b></div><div style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif; text-align: justify;">Pada tahun 2010 PT A telah menerbitkan Faktur Pajak sebanyak 24 faktur. Selama tahun 2011 PT A telah menerbitkan 5 buah faktur. Pada tanggal 20 Maret 2011 PT A mengetahui bahwa telah terjadi kesalahan penggunaan nomor urut pada Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak yang diterbitkan sejak Januari sampai dengan Maret 2011. Atas kesalahan tersebut PT A dapat melakukan penggantian Faktur Pajak seperti contoh dibawah ini:</div><div style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif; text-align: justify;"><br /></div><div style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif; text-align: justify;"><b>Faktur Pajak yang diganti :</b></div><div style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif; text-align: justify;">Kode dan Nomor Seri : 010.000-10.00000025, Tanggal 01 Jan 2011.</div><div style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif; text-align: justify;">Kode dan Nomor Seri : 010.000-10.00000026, Tanggal 15 Jan 2011.</div><div style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif; text-align: justify;">Kode dan Nomor Seri : 010.000-10.00000027, Tanggal 01 Feb 2011.</div><div style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif; text-align: justify;">Kode dan Nomor Seri : 010.000-10.00000028, Tanggal 20 Feb 2011.</div><div style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif; text-align: justify;">Kode dan Nomor Seri : 010.000-10.00000029, Tanggal 07 Mar 2011.</div><div style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif; text-align: justify;"><br /></div><div style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif; text-align: justify;"><b>Faktur Pajak Pengganti :</b></div><div style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif; text-align: justify;">Kode dan Nomor Seri : 011.000-10.00000001, Tanggal 01 Jan 2011.</div><div style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif; text-align: justify;">Kode dan Nomor Seri : 011.000-10.00000002, Tanggal 15 Jan 2011.</div><div style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif; text-align: justify;">Kode dan Nomor Seri : 011.000-10.00000003, Tanggal 01 Feb 2011.</div><div style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif; text-align: justify;">Kode dan Nomor Seri : 011.000-10.00000004, Tanggal 20 Feb 2011.</div><div style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif; text-align: justify;">Kode dan Nomor Seri : 011.000-10.00000005, Tanggal 07 Mar 2011.</div><div style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif; text-align: justify;"><br /></div><div style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif; text-align: justify;">Untuk penerbitan Faktur Pajak selanjutnya, nomor urut Faktur Pajak yang digunakan adalah nomor urut 00000006 dan seterusnya.</div><div style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif; text-align: justify;"><br /></div><div style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif; text-align: justify;"><br /></div><div style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif; text-align: justify;">3. PKP yang menerbitkan Faktur Pajak yang tidak diisi secara lengkap dan benar karena: </div><div style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif; text-align: justify;">a. pengisian Kode Transaksi pada Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak tidak sesuai dengan ketentuan; </div><div style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif; text-align: justify;">b. pengisian Kode Cabang pada Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak tidak sesuai dengan ketentuan; atau </div><div style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif; text-align: justify;">c. pengisian Nomor Urut pada Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak tidak sesuai dengan ketentuan; </div><div style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif; text-align: justify;"><br /></div><div style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif; text-align: justify;">dikenai sanksi administrasi Pasal 14 ayat (4) UU KUP. </div><div style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif; text-align: justify;"><br /></div><div style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif; text-align: justify;">4. Faktur Pajak yang di-tipex, dicoret, kena tumpahan tinta, kena tumpahan air atau karena sebab lain yang menyebabkan informasi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 13 ayat (5) Undang-Undang PPN menjadi tidak lengkap atau tidak jelas atau meragukan merupakan Faktur Pajak cacat. PPN yang tercantum dalam Faktur Pajak tersebut tidak dapat dikreditkan sebagai Pajak Masukan.</div><div style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif; text-align: justify;"><br /></div><div style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif; text-align: justify;">5. Faktur Pajak yang tidak dicoret pada kolom "Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin" namun tidak menyebabkan informasi pada Faktur Pajak menjadi tidak jelas, karena pada kolom keterangan telah dicantumkan keterangan/informasi yang menjelaskan jenis transaksi atau penyerahan BKP atau JKP yang dikenai PPN, bukan merupakan Faktur Pajak cacat.</div><div style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif; text-align: justify;"><br /></div><div style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif; text-align: justify;">Peraturan ini mulai berlaku 01 Januari 2011.</div><div style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif; text-align: justify;"><br /></div><div style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif; text-align: justify;">Untuk download peraturan ini, klik <a href="http://www.box.net/shared/yt0bt6zy7f" target="_blank" title="Download"><b style="color: blue;">DISINI</b></a></div><div style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif; text-align: justify;"></div><br /><span style="font-weight: bold;">Artikel terkait : </span><br />- <a href="http://pajak-kita.blogspot.com/2011/03/faktur-pajak-bagi-pkp-pedagang-eceran.html"> Faktur Pajak Bagi PKP Pedagang Eceran-2011</a><br />- <a href="http://pajak-kita.blogspot.com/2011/02/ppn-1111-vs-ppn-1111-dm.html">PPN 1111 vs 1111 DM</a><br />- <a href="http://pajak-kita.blogspot.com/2011/02/aplikasi-spt-masa-ppn-1111.html">Aplikasi SPT Masa PPN 1111</a><br />- <a href="http://pajak-kita.blogspot.com/2011/01/spt-tahunan-2010.html">SPT Tahunan 2010</a><br />- <a href="http://pajak-kita.blogspot.com/2011/01/pajak-oleh-oleh-dari-luar-negeri.html">Pajak Oleh-Oleh Dari LN</a><br />- <a href="http://pajak-kita.blogspot.com/2010/12/spt-pph-2126-masa-desember-2010.html">SPT PPh 21/26 Masa Desember</a><br />- <a href="http://pajak-kita.blogspot.com/2010/12/ppn-jasa-angkutan-umum.html">PPN Jasa Angkutan Umum</a><br />- <a href="http://pajak-kita.blogspot.com/2010/11/bphtb-sebagai-pajak-daerah.html">BPHTB Sebagai Pajak Daerah</a><br />- <a href="http://pajak-kita.blogspot.com/2010/11/bebas-fiskal-luar-negeri-2011.html">Bebas Fiskal Luar Negeri 2011</a><br />- <a href="http://pajak-kita.blogspot.com/2010/11/bendahara-pemerintah-wajib.html">Bendahara Wajib Memotong/Memungut Pajak</a><br />- <a href="http://pajak-kita.blogspot.com/2010/10/spt-masa-ppn-2011-form-1111.html">SPT Masa PPN 2011 (Form 1111)</a><br />- <a href="http://pajak-kita.blogspot.com/2010/10/petunjuk-umum-wp-badan.html">Petunjuk Umum WP Badan</a><br />- <a href="http://pajak-kita.blogspot.com/2010/10/petunjuk-umum-wp-op.html">Petunjuk Umum WP OP</a><br />- <a href="http://pajak-kita.blogspot.com/2010/09/permohonan-pemindahbukuan-pbk.html">Permohonan Pemindahbukuan (PBK)</a><br />- <a href="http://pajak-kita.blogspot.com/2010/08/perlakuan-zakat-dalam-pajak.html">Perlakuan Zakat Dalam Pajak</a><br />- <a href="http://pajak-kita.blogspot.com/2010/08/penegasan-pelaksanaan-pasal-31e-ayat-1.html">Penegasan Pasal 31E Ayat (1) UU PPh</a><br />- <a href="http://pajak-kita.blogspot.com/2010/07/pph-25-bagi-wp-orang-pribadi-pengusaha.html">PPh 25 Bagi WP Orang Pribadi Pengusaha Tertentu</a><br />- <a href="http://pajak-kita.blogspot.com/2010/07/ppn-bagi-pkp-yang-melakukan-kegiatan.html">PPN Bagi PKP Yang Melakukan Kegiatan Usaha Tertentu</a><br />- <a href="http://pajak-kita.blogspot.com/2010/07/ppn-bagi-pkp-dengan-peredaran-usaha.html">PPN Bagi PKP Dengan Peredaran Usaha Tidak Melebihi Jumlah Tertentu</a><br />- <a href="http://pajak-kita.blogspot.com/2010/06/tata-cara-pelaporan-ppn-membangun.html">Tatacara Pelaporan PPN Membangun Sendiri</a>

Prosedur Penggantian Faktur Pajak

Dalam rangkan memberikan kepastian hukum kepada Pengusaha Kena Pajak dalam hal pembetulan atau penggantian Faktur Pajak, maka diterbitkan PE...

Baca selengkapnya »

Faktur Pajak Bagi PKP Pedagang Eceran

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="http://www.box.net/shared/xaveucvbsp" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;" target="_blank" title="Download PER-58/PJ/2010"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgciP1GKVMkedWffdhA4wpSm8pEN3BZPOd70rEVtfXsT8uhMTPQBrKL5iwRYzdfPoDfS2GNsKvSEOSsLITgvvoEEGfHbqBzIS0flzYDwAJLqhdoGpz7bn7fI4CTeb9rLQTY9jRU6wh6bOfx/s1600/FP-PE.jpg" /></a></div><div style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif; text-align: justify;"><br /></div><div style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif; text-align: justify;">Memperhatikan bahwa karakteristik Pedagang Eceran dengan aktivitas usaha penjualan secara langsung kepada konsumen akhir dengan jumlah transaksi penyerahan barang yang relatif banyak dengan nilai relatif kecil menyebabkan Pedagang Eceran mengalami kesulitan apabila diperlakukan sama seperti Pengusaha Kena Pajak lainnya dalam pembuatan dan penatausahaan Faktur Pajak. </div><div style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif; text-align: justify;"><br /></div><div style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif; text-align: justify;">Untuk itu agar memberikan kemudahan dan kepastian hukum bagi Pengusaha Kena Pajak Pedagang Eceran dalam membuat Faktur Pajak dan menatausahakan Faktur Pajak, maka diterbitkan Peraturan Dirjen Pajak Nomor : <a href="http://www.box.net/shared/xaveucvbsp" target="_blank" title="Download"><b style="color: blue;">PER-58/PJ/2010</b></a></div><div style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif; text-align: justify;"><br /></div><div style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif; text-align: justify;"><b>Dalam peraturan ini disampaikan antara lain :</b></div><div style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif; text-align: justify;"><br /></div><div style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif; text-align: justify;">1. Pengusaha Kena Pajak Pedagang Eceran yang selanjutnya disebut PKP PE adalah Pengusaha Kena Pajak yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dengan cara sebagai berikut :</div><div style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif; text-align: justify;">a. melalui suatu tempat penjualan eceran seperti toko dan kios atau langsung mendatangi dari satu tempat konsumen akhir ke tempat konsumen akhir lainnya;</div><div style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif; text-align: justify;">b. dengan cara penjualan eceran yang dilakukan langsung kepada konsumen akhir, tanpa didahului dengan penawaran tertulis, pemesanan tertulis, kontrak, atau lelang; dan</div><div style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif; text-align: justify;">c. pada umumnya penyerahan Barang Kena Pajak atau transaksi jual beli dilakukan secara tunai dan penjual langsung menyerahkan Barang Kena Pajak atau pembeli langsung membawa Barang Kena Pajak yang dibelinya.</div><div style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif; text-align: justify;"><br /></div><div style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif; text-align: justify;">2. Faktur Pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak.</div><div style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif; text-align: justify;"><br /></div><div style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif; text-align: justify;">3. PKP PE wajib membuat Faktur Pajak untuk setiap penyerahan Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak.</div><div style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif; text-align: justify;"><br /></div><div style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif; text-align: justify;">4. Faktur Pajak atas penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) oleh PKP PE paling sedikit harus memuat keterangan :</div><div style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif; text-align: justify;">a. nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak yang menyerahkan Barang Kena Pajak;</div><div style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif; text-align: justify;">b. jenis Barang Kena Pajak yang diserahkan;</div><div style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif; text-align: justify;">c. jumlah Harga Jual yang sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai atau besarnya Pajak Pertambahan Nilai dicantumkan secara terpisah;</div><div style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif; text-align: justify;">d. Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dipungut; dan</div><div style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif; text-align: justify;">e. kode, nomor seri dan tanggal pembuatan Faktur Pajak.</div><div style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif; text-align: justify;"><br /></div><div style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif; text-align: justify;">5. Faktur Pajak sebagaimana dimaksud diatas dapat berupa:</div><div style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif; text-align: justify;">a. bon kontan,</div><div style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif; text-align: justify;">b. faktur penjualan,</div><div style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif; text-align: justify;">c. segi cash register,</div><div style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif; text-align: justify;">d. karcis, </div><div style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif; text-align: justify;">e. kuitansi, atau</div><div style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif; text-align: justify;">f. tanda bukti penyerahan atau pembayaran lain yang sejenis.</div><div style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif; text-align: justify;"><br /></div><div style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif; text-align: justify;">6. Bentuk dan ukuran formulir Faktur Pajak disesuaikan dengan kepentingan PKP PE, dan pengadaan formulir Faktur Pajak dilakukan oleh PKP PE sendiri.</div><div style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif; text-align: justify;"><br /></div><div style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif; text-align: justify;">7. Faktur Pajak sebagaimana dimaksud diatas dibuat paling sedikit dalam 2 (dua) rangkap yang peruntukannya masing-masing sebagai berikut :</div><div style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif; text-align: justify;">a. Lembar 1 : disampaikan kepada pembeli Barang Kena Pajak (BKP).</div><div style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif; text-align: justify;">b. Lembar 2 : untuk arsip Pengusaha Kena Pajak yang membuat Faktur Pajak.</div><div style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif; text-align: justify;"><br /></div><div style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif; text-align: justify;">8. Faktur Pajak sebagaimana dimaksud diatas dianggap telah dibuat dalam 2 (dua) rangkap atau lebih dalam hal Faktur Pajak tersebut dibuat dalam 1 (satu) lembar yang terdiri dari 2 (dua) atau lebih bagian atau potongan yang disediakan untuk disobek atau dipotong.</div><div style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif; text-align: justify;"><br /></div><div style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif; text-align: justify;">9. Lembar ke-2 Faktur Pajak sebagaimana dimaksud diatas dapat berupa rekaman Faktur Pajak dalam bentuk media elektronik yaitu sarana penyimpanan data, antara lain: diskette, Digital Data Strorage (DDS) atau Digital Audio Tape (DAT) dan Compact Disc (CD).</div><div style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif; text-align: justify;"><br /></div><div style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif; text-align: justify;">Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2011.</div><br /><span style="font-weight: bold;">Artikel terkait : </span><br />- <a href="http://pajak-kita.blogspot.com/2011/02/ppn-1111-vs-ppn-1111-dm.html">PPN 1111 vs 1111 DM</a><br />- <a href="http://pajak-kita.blogspot.com/2011/02/aplikasi-spt-masa-ppn-1111.html">Aplikasi SPT Masa PPN 1111</a><br />- <a href="http://pajak-kita.blogspot.com/2011/01/spt-tahunan-2010.html">SPT Tahunan 2010</a><br />- <a href="http://pajak-kita.blogspot.com/2011/01/pajak-oleh-oleh-dari-luar-negeri.html">Pajak Oleh-Oleh Dari LN</a><br />- <a href="http://pajak-kita.blogspot.com/2010/12/spt-pph-2126-masa-desember-2010.html">SPT PPh 21/26 Masa Desember</a><br />- <a href="http://pajak-kita.blogspot.com/2010/12/ppn-jasa-angkutan-umum.html">PPN Jasa Angkutan Umum</a><br />- <a href="http://pajak-kita.blogspot.com/2010/11/bphtb-sebagai-pajak-daerah.html">BPHTB Sebagai Pajak Daerah</a><br />- <a href="http://pajak-kita.blogspot.com/2010/11/bebas-fiskal-luar-negeri-2011.html">Bebas Fiskal Luar Negeri 2011</a><br />- <a href="http://pajak-kita.blogspot.com/2010/11/bendahara-pemerintah-wajib.html">Bendahara Wajib Memotong/Memungut Pajak</a><br />- <a href="http://pajak-kita.blogspot.com/2010/10/spt-masa-ppn-2011-form-1111.html">SPT Masa PPN 2011 (Form 1111)</a><br />- <a href="http://pajak-kita.blogspot.com/2010/10/petunjuk-umum-wp-badan.html">Petunjuk Umum WP Badan</a><br />- <a href="http://pajak-kita.blogspot.com/2010/10/petunjuk-umum-wp-op.html">Petunjuk Umum WP OP</a><br />- <a href="http://pajak-kita.blogspot.com/2010/09/permohonan-pemindahbukuan-pbk.html">Permohonan Pemindahbukuan (PBK)</a>

Faktur Pajak Bagi PKP Pedagang Eceran

Memperhatikan bahwa karakteristik Pedagang Eceran dengan aktivitas usaha penjualan secara langsung kepada konsumen akhir dengan jumlah trans...

Baca selengkapnya »