Tata Cara Pelaporan PPN Membangun Sendiri

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="http://www.box.net/shared/sdup33sjpd" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;" target="_blank" title="Download PER-27/PJ/2010"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjtwLW5TE8lRzGZGEHtmwK92CO0pwB3-6GBzkx35edQHPj4BRAhOfaZOA-hpeyHTNXOJ0LnvCMDhben7lnCwk_J9OKPoVYZJb-3uNz4-xeRuXZJLtFIyrbefXZKV8i6uM3AyD8TaTObMkB8/s320/Membangun.jpg" /></a></div><div style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif; text-align: justify;"><br /></div><div style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif; text-align: justify;">Sesuai Peraturan Dirjen Pajak Nomor : <b><a href="http://www.box.net/shared/sdup33sjpd" target="_blank" title="Download PER-27/PJ/2010">27/PJ/2010</a></b> yang mulai berlaku 01 April 2010 tentang Tatacara Pengisian SSP, Pelaporan dan Pengawasan PPN atas Kegiatan Membangun Sendiri, diatur antara lain hal-hal sebagai berikut :</div><div style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif; text-align: justify;"><br /></div><div style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif; text-align: justify;">1. Kegiatan membangun sendiri sebagaimana adalah kegiatan membangun bangunan yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan yang hasilnya digunakan sendiri atau digunakan pihak lain.</div><div style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif; text-align: justify;"><br /></div><div style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif; text-align: justify;">2. Saat terutangnya PPN atas kegiatan membangun sendiri terjadi pada saat mulai dibangunnya bangunan, dan Kegiatan membangun sendiri yang dilakukan secara bertahap dianggap merupakan satu kesatuan kegiatan sepanjang tenggang waktu antara tahapan-tahapan tersebut tidak lebih dari 2 (dua) tahun, serta Tempat PPN terutang atas kegiatan membangun sendiri adalah di tempat bangunan tersebut didirikan.</div><div style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif; text-align: justify;"><br /></div><div style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif; text-align: justify;">3. Pembayaran PPN terutang atas kegiatan membangun sendiri dilakukan setiap bulan sebesar 10% (sepuluh persen) dikalikan dengan 40% (empat puluh persen) dikalikan dengan jumlah biaya yang dikeluarkan dan/atau yang dibayarkan pada setiap bulannya, dan disetorkan paling lama tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak.</div><div style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif; text-align: justify;"><br /></div><div style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif; text-align: justify;">4. Dalam hal tempat bangunan didirikan berada di wilayah kerja KPP Pratama tempat orang pribadi/badan yang melakukan kegiatan membangun sendiri terdaftar, kolom NPWP pada SSP diisi dengan NPWP orang pribadi/badan tersebut.</div><div style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif; text-align: justify;"><br /></div><div style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif; text-align: justify;">5. Dalam hal tempat bangunan didirikan berada di wilayah kerja KPP Pratama yang berbeda dengan KPP tempat orang pribadi/badan yang melakukan kegiatan membangun sendiri terdaftar atau orang pribadi/badan belum memiliki NPWP, kolom NPWP pada SSP diisi dengan :</div><div style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif; text-align: justify;">a. angka 01 (nol satu) pada 2 (dua) digit pertama, untuk badan usaha;</div><div style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif; text-align: justify;">b. angka 04 (nol empat) pada 2 (dua) digit pertama, untuk orang pribadi;</div><div style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif; text-align: justify;">c. angka 0 (nol) pada 7 (tujuh) digit berikutnya;</div><div style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif; text-align: justify;">d. angka kode KPP Pratama yang wilayah kerjanya meliputi tempat bangunan tersebut didirikan pada 3 (tiga) digit berikutnya; dan</div><div style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif; text-align: justify;">e. angka 0 (nol) pada 3 (tiga) digit terakhir.</div><div style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif; text-align: justify;"><br /></div><div style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif; text-align: justify;">6. Melaporkan penyetoran PPN atas kegiatan membangun sendiri ke KPP Pratama yang wilayah kerjanya meliputi tempat bangunan didirikan dengan mempergunakan lembar ketiga SSP paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak.</div><div style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif; text-align: justify;"><br /></div><div style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif; text-align: justify;">7. Dalam hal orang pribadi/badan yang melakukan kegiatan membangun sendiri telah dikukuhkan sebagai PKP dan tempat bangunan didirikan berada di wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama tempat orang pribadi atau badan tersebut terdaftar, maka wajib melaporkan dalam SPT Masa PPN dengan melampirkan lembar ketiga SSP.</div><div style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif; text-align: justify;"><br /></div><div style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif; text-align: justify;">Secara lengkap Peraturan ini dapat didownload <a href="http://www.box.net/shared/sdup33sjpd" target="_blank" title="Download PER-27/PJ/2010"><b>DISINI</b></a></div><div style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif; text-align: justify;"></div><br /><span style="font-weight: bold;">Artikel terkait : </span><br />- <a href="http://pajak-kita.blogspot.com/2010/06/tarif-baru-pnbp-untuk-pelayanan-bpn.html">Tarif Baru PNBP Untuk Pelayanan BPN</a><br />- <a href="http://pajak-kita.blogspot.com/2010/06/penelitian-ssp-pengalihan-hak-atas.html">Penelitian SSP Pengalihan Hak Atas Tanah/Bangunan</a><br />- <a href="http://pajak-kita.blogspot.com/2010/06/penghapusan-sanksi-administrasi.html">Penghapusan Sanksi Administrasi STP/SKPKB/SKPKBT</a><br />- <a href="http://pajak-kita.blogspot.com/2010/05/pengertian-sewa-jasa-lain-pph-23.html">Pengertian Sewa & Jasa Lain PPh 23</a><br />- <a href="http://pajak-kita.blogspot.com/2010/05/batasan-pengusaha-kecil-ppn.html">Batasan Pengusaha Kecil PPN</a><br />- <a href="http://pajak-kita.blogspot.com/2010/05/form-spt-masa-ppn-vs-uu-42-2009.html">Form SPT Masa PPN vs UU 42/2009</a><br />- <a href="http://pajak-kita.blogspot.com/2010/05/mengenai-faktur-pajak-lama.html">Mengenai Faktur Pajak Lama</a><br />- <a href="http://pajak-kita.blogspot.com/2010/04/formulir-formulir-ppn-2010.html">Formulir – Formulir PPN 2010</a><br />- <a href="http://pajak-kita.blogspot.com/2010/04/kode-dan-nomor-seri-faktur-pajak-2010.html">Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak - 2010</a><br />- <a href="http://pajak-kita.blogspot.com/2010/04/tentang-faktur-pajak-2010.html%20">Tentang Faktur Pajak - 2010</a><br />- <a href="http://pajak-kita.blogspot.com/2010/03/dokumen-yang-dipersamakan-faktur-pajak.html">Dokumen Yang Dipersamakan Dengan Faktur Pajak</a><br />- <a href="http://pajak-kita.blogspot.com/2010/03/ppn-atas-kegiatan-membangun-sendiri.html">PPN Atas Kegiatan Membangun Sendiri 2010</a><br />- <a href="http://pajak-kita.blogspot.com/2010/02/aplikasi-spt-tahunan-op-usaha-1770.html">Aplikasi SPT Tahunan PPh OP Usaha (Form 1770)</a><br />- <a href="http://pajak-kita.blogspot.com/2010/01/daftar-nominatif-biaya-promosi-menjadi.html">Daftar Nominatif Biaya Promosi Mjd lampiran Wajib SPT Th Badan</a><br />- <a href="http://pajak-kita.blogspot.com/2010/01/aplikasi-spt-tahunan-badan-1771-terbaru.html">Aplikasi SPT Tahunan Badan-1771 Terbaru 2009</a><br />- <a href="http://pajak-kita.blogspot.com/2010/01/ppn-atas-jasa-maklon.html">PPN Atas Jasa Maklon</a><br />- <a href="ttp://pajak-kita.blogspot.com/2009/12/hal-baru-dari-uu-ppn-42-th-2009.html">Hal Baru Dari UU PPN 42 Th 2009</a><br />- <a href="http://pajak-kita.blogspot.com/2009/12/aplikasi-bukti-potong-1721-a1-terbaru.html">Aplikasi Bukti Potong 1721-A1 Terbaru 2009</a><br />- <a href="http://pajak-kita.blogspot.com/2009/12/pph-pasal-21-atas-pesangon.html">PPh Pasal 21 Atas Uang Pesangon</a>

Tata Cara Pelaporan PPN Membangun Sendiri

Sesuai Peraturan Dirjen Pajak Nomor : 27/PJ/2010 yang mulai berlaku 01 April 2010 tentang Tatacara Pengisian SSP, Pelaporan dan Pengawasan ...

Baca selengkapnya »

Tarif Baru PNBP Untuk Pelayanan BPN

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="http://www.box.net/shared/k1ktt2k0gd" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;" target="_blank" title="Download PP-13/2010"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhJQwgDah-626Z-TN2rhYKPUrUAoMtzrVO5ZtsiXQin6QhROIAsJNye28su8o0PVX2dPkZWxZNwfLkyvSWK_rXyIF57Opqqisk1lpsWKsjEaiSNO2U2irQGuv7p5VM5MMK3cbi7kJ554C10/s320/PPh+4+%282%29.jpg" /></a></div><div style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif; text-align: justify;"><br /></div><div style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif; text-align: justify;">Pemerintah mengeluarkan Peraturan baru yang memberikan standarisasi besarnya uang <b>Pemasukan Negara Bukan Pajak</b> (PNBP) untuk pelayanan pada Badan Pertanahan Nasional (BPN), yaitu <a href="http://www.box.net/shared/k1ktt2k0gd" target="_blank" title="Download PP-13/2010"><b>Peraturan Pemerintah Nomor. 13 Tahun 2010</b></a> Pada tanggal 22 Januari 2010, tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Pertanahan Nasional.</div><div style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif; text-align: justify;"><br /></div><div style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif; text-align: justify;">Pada <a href="http://www.box.net/shared/k1ktt2k0gd" target="_blank" title="Download PP-13/2010">PP-13/2010</a> ini secara rinci memberikan deskripsi mengenai tarif-tarif untuk masing-masing pelayanan pertanahan. Dengan diberlakukannya PP-13/2010 ini terdapat peningkatan biaya yang cukup signifikan dalam tarif resmi tersebut dibandingkan dengan tarif yang sebelumnya berlaku. Kenaikan yang cukup menyolok terutama terjadi pada uang pemasukan negara (yang biasa dikenal dengan SPS), yang selama ini merupakan satu-satunya biaya resmi yang di atur oleh Peraturan Pemerintah, yaitu semula sebesar RP.25.000,– (duapuluh lima ribu rupiah), naik 100% menjadi sebesar Rp.50.000,– (lima puluh ribu rupiah).</div><div style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif; text-align: justify;"><br /></div><div style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif; text-align: justify;">Dengan adanya kenaikan ini diharapkan tidak mempengaruhi pula kenaikan biaya "lain-lain" yang sudah sering terjadi pada kantor pertanahan, karena memang selama ini dalam prakteknya, masyarakat tidak hanya dikutip biaya PNBP atau SPS yang resmi sebesar Rp. 25rb saja. </div><div style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif; text-align: justify;"><br /></div><div style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif; text-align: justify;">Jika dengan diberlakukan tarif PNBP yang baru ini masih ada biaya "lain-lain", maka hal tersebut akan berakibat pada semakin tingginya biaya yang harus dibayar oleh masyarakat dalam mendapatkan suatu pelayanan di bidang pertanahan.</div><div style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif; text-align: justify;"><br /></div><div style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif; text-align: justify;">Diharapkan dengan diterbitkannya <a href="http://www.box.net/shared/k1ktt2k0gd" target="_blank" title="Download PP-13/2010">PP-13/2010</a> secara nasional tersebut dapat membuat standarisasi dan aturan baku yang jelas dalam pelayanan di bidang pertanahan, serta adanya peningkatan peningkatan pelayanan masyarakat di bidang pertanahan.</div><div style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif; text-align: justify;"><br /></div><div style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif; text-align: justify;">Untuk download peraturan ini, klik <a href="http://www.box.net/shared/k1ktt2k0gd" target="_blank" title="Download PP-13/2010"><b>DISINI</b></a></div><div style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif; text-align: justify;"></div><div style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif; text-align: justify;"></div><div style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif; text-align: justify;"></div><div style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif; text-align: justify;"><br /></div><br /><span style="font-weight: bold;">Artikel terkait : </span><br />- <a href="http://pajak-kita.blogspot.com/2010/06/penelitian-ssp-pengalihan-hak-atas.html">Penelitian SSP Pengalihan Hak Atas Tanah/Bangunan</a><br />- <a href="http://pajak-kita.blogspot.com/2010/06/penghapusan-sanksi-administrasi.html">Penghapusan Sanksi Administrasi STP/SKPKB/SKPKBT</a><br />- <a href="http://pajak-kita.blogspot.com/2010/05/pengertian-sewa-jasa-lain-pph-23.html">Pengertian Sewa & Jasa Lain PPh 23</a><br />- <a href="http://pajak-kita.blogspot.com/2010/05/batasan-pengusaha-kecil-ppn.html">Batasan Pengusaha Kecil PPN</a><br />- <a href="http://www.blogger.com/%20http://pajak-kita.blogspot.com/2010/05/form-spt-masa-ppn-vs-uu-42-2009.html%20">Form SPT Masa PPN vs UU 42/2009</a><br />- <a href="http://www.blogger.com/%20http://pajak-kita.blogspot.com/2010/05/mengenai-faktur-pajak-lama.html%20">Mengenai Faktur Pajak Lama</a><br />- <a href="http://www.blogger.com/%20http://pajak-kita.blogspot.com/2010/04/formulir-formulir-ppn-2010.html%20">Formulir – Formulir PPN 2010</a><br />- <a href="http://www.blogger.com/%20http://pajak-kita.blogspot.com/2010/04/kode-dan-nomor-seri-faktur-pajak-2010.html%20">Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak - 2010</a><br />- <a href="http://pajak-kita.blogspot.com/2010/04/tentang-faktur-pajak-2010.html%20">Tentang Faktur Pajak - 2010</a><br />- <a href="http://www.blogger.com/%20http://pajak-kita.blogspot.com/2010/03/dokumen-yang-dipersamakan-faktur-pajak.html%20">Dokumen Yang Dipersamakan Dengan Faktur Pajak</a><br />- <a href="http://www.blogger.com/%20http://pajak-kita.blogspot.com/2010/03/ppn-atas-kegiatan-membangun-sendiri.html%20">PPN Atas Kegiatan Membangun Sendiri 2010</a><br />- <a href="http://www.blogger.com/%20http://pajak-kita.blogspot.com/2010/02/aplikasi-spt-tahunan-op-usaha-1770.html%20">Aplikasi SPT Tahunan PPh OP Usaha (Form 1770)</a>

Tarif Baru PNBP Untuk Pelayanan BPN

Pemerintah mengeluarkan Peraturan baru yang memberikan standarisasi besarnya uang Pemasukan Negara Bukan Pajak (PNBP) untuk pelayanan pada ...

Baca selengkapnya »

Penelitian SSP Pengalihan Hak Atas Tanah & Bangunan

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="http://www.box.net/shared/siqox99686" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;" target="_blank" title="Download PER-26/PJ/2010"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhYjBOrCe14SmvulcwVUspZsOJlAW0cCOO6H8WE1w2L45guMQjzpUH4Ipt3dUgOFbx581STRKTfMusctGANbtLp1JE4maAQIyWoPs1aizAnVwQrX1Ne5w1xKJqFVfCeHx4wzTw4CJPzRmcO/s320/pasel.jpg" /></a></div><div style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif; text-align: justify;"><br /></div><div style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif; text-align: justify;">Sesuai Peraturan Dirjen Pajak Nomor: <a href="http://www.box.net/shared/siqox99686" target="_blank" title="Download PER-26/PJ/2010"><b style="color: blue;">PER-26/PJ/2010</b></a> tertanggal 04 Mei 2010 tentang Tatacara Penelitian Surat Setoran Pajak (SSP) Atas Penghasilan Dari Pengalihan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan, diatur hal-hal antara lain sebagai berikut :</div><div style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif; text-align: justify;"><br /></div><div style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif; text-align: justify;">1. Pejabat yang berwenang hanya menandatangani akta, keputusan, perjanjian kesepakatan atau risalah lelang atas Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan apabila kepadanya dibuktikan bahwa PPh telah dibayar ke Kas Negara berupa SSP yang telah diteliti oleh KPP.</div><div style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif; text-align: justify;"><br /></div><div style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif; text-align: justify;">2. Yang dimaksud dengan pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada poin (1) adalah Notaris, Pejabat Pembuat Akta Tanah, Camat, Pejabat Lelang, atau pejabat lain yang diberi wewenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</div><div style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif; text-align: justify;"><br /></div><div style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif; text-align: justify;">3. Dalam rangka penelitian SSP , Wajib Pajak yang melakukan Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau bangunan atau kuasanya harus menyampaikan formulir penelitian SSP ke KPP tempat lokasi tanah berada dan dilampiri dengan :</div><div style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif; text-align: justify;"><br /></div><div style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif; text-align: justify;">a. SSP Lembar ke-1 yang sudah tertera Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) atau yang dilampiri dengan Bukti Penerimaan Negara (BPN) serta fotokopinya.</div><div style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif; text-align: justify;"><br /></div><div style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif; text-align: justify;">b. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang atau STTS/Struk ATM bukti pembayaran PBB/bukti pembayaran PBB lainnya atas tanah dan/atau bangunan yang dialihkan haknya.</div><div style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif; text-align: justify;"><br /></div><div style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif; text-align: justify;">c. Fotokopi faktur/bukti penjualan atau bukti penerimaan uang dalam hal Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan dilakukan dengan cara penjualan.</div><div style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif; text-align: justify;"><br /></div><div style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif; text-align: justify;">d. Fotokopi surat kuasa dan kartu identitas yang diberi kuasa dalam hal pengajuan formulir SSP dikuasakan.</div><div style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif; text-align: justify;"><br /></div><div style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif; text-align: justify;">4. Dalam hal pembayaran atas pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan dilakukan dengan cara angsuran, maka Surat Setoran Pajak Lembar ke-1 yang disampaikan untuk diteliti adalah semua Surat Setoran Pajak atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan yang dihitung berdasarkan jumlah setiap pembayaran angsuran dan pelunasan.</div><div style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif; text-align: justify;"><br /></div><div style="color: blue; font-family: Arial,Helvetica,sans-serif; text-align: justify;"><b>Berdasarkan Peraturan ini Kantor Pelayanan Pajak (KPP) harus menyelesaikan penelitian SSP tersebut dalam jangka waktu :</b></div><div style="color: blue; font-family: Arial,Helvetica,sans-serif; text-align: justify;"><br /></div><div style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif; text-align: justify;">1. Paling lama 1 (satu) hari kerja sejak tanggal diterimanya formulir penelitian SSP beserta lampirannya, dalam hal tidak dilakukan penelitian lapangan atas NJOP dari tanah dan/atau bangunan yang dialihkan.</div><div style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif; text-align: justify;"><br /></div><div style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif; text-align: justify;">2. Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal diterimanya formulir peneliatian SSP beserta lampirannya, dalam hal dilakukan penelitian lapangan atas NJOP dari tanah dan/atau bangunan yang dialihkan.</div><div style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif; text-align: justify;"><br /></div><div style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif; text-align: justify;">Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku pada tanggal 04 Mei 2010, dan secara lengkap dapat di download <a href="http://www.box.net/shared/siqox99686" target="_blank" title="Download PER-26/PJ/2010"><b style="color: blue;">DISINI</b></a>.</div><div style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif; text-align: justify;"><br /></div><div style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif; text-align: justify;"></div><br /><span style="font-weight: bold;">Artikel terkait : </span><br />- <a href="http://pajak-kita.blogspot.com/2010/06/penghapusan-sanksi-administrasi.html">Penghapusan Sanksi Administrasi STP/SKPKB/SKPKBT</a><br />- <a href="http://pajak-kita.blogspot.com/2010/05/pengertian-sewa-jasa-lain-pph-23.html">Pengertian Sewa & Jasa Lain PPh 23</a><br />- <a href="http://pajak-kita.blogspot.com/2010/05/batasan-pengusaha-kecil-ppn.html">Batasan Pengusaha Kecil PPN</a><br />- <a href="http://www.blogger.com/%20http://pajak-kita.blogspot.com/2010/05/form-spt-masa-ppn-vs-uu-42-2009.html%20">Form SPT Masa PPN vs UU 42/2009</a><br />- <a href="http://www.blogger.com/%20http://pajak-kita.blogspot.com/2010/05/mengenai-faktur-pajak-lama.html%20">Mengenai Faktur Pajak Lama</a><br />- <a href="http://www.blogger.com/%20http://pajak-kita.blogspot.com/2010/04/formulir-formulir-ppn-2010.html%20">Formulir – Formulir PPN 2010</a><br />- <a href="http://www.blogger.com/%20http://pajak-kita.blogspot.com/2010/04/kode-dan-nomor-seri-faktur-pajak-2010.html%20">Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak - 2010</a><br />- <a href="http://pajak-kita.blogspot.com/2010/04/tentang-faktur-pajak-2010.html%20">Tentang Faktur Pajak - 2010</a><br />- <a href="http://www.blogger.com/%20http://pajak-kita.blogspot.com/2010/03/dokumen-yang-dipersamakan-faktur-pajak.html%20">Dokumen Yang Dipersamakan Dengan Faktur Pajak</a><br />- <a href="http://www.blogger.com/%20http://pajak-kita.blogspot.com/2010/03/ppn-atas-kegiatan-membangun-sendiri.html%20">PPN Atas Kegiatan Membangun Sendiri 2010</a><br />- <a href="http://www.blogger.com/%20http://pajak-kita.blogspot.com/2010/02/aplikasi-spt-tahunan-op-usaha-1770.html%20">Aplikasi SPT Tahunan PPh OP Usaha (Form 1770)</a><br />- <a href="http://www.blogger.com/%20http://pajak-kita.blogspot.com/2010/01/daftar-nominatif-biaya-promosi-menjadi.html%20">Daftar Nominatif Biaya Promosi Mjd lampiran Wajib SPT Th Badan</a><br />- <a href="http://pajak-kita.blogspot.com/2010/01/aplikasi-spt-tahunan-badan-1771-terbaru.html">Aplikasi SPT Tahunan Badan-1771 Terbaru 2009</a><br />- <a href="http://www.blogger.com/%20http://pajak-kita.blogspot.com/2010/01/ppn-atas-jasa-maklon.html%20">PPN Atas Jasa Maklon</a><br />- <a href="http://www.blogger.com/%20http://pajak-kita.blogspot.com/2009/12/hal-baru-dari-uu-ppn-42-th-2009.html%20">Hal Baru Dari UU PPN 42 Th 2009</a>

Penelitian SSP Pengalihan Hak Atas Tanah & Bangunan

Sesuai Peraturan Dirjen Pajak Nomor: PER-26/PJ/2010 tertanggal 04 Mei 2010 tentang Tatacara Penelitian Surat Setoran Pajak (SSP) Atas Pengh...

Baca selengkapnya »

Penghapusan Sanksi Administrasi STP/SKPKB/SKPKBT

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjCIs4cOufvc4a01kycwGHrLRFAv2B5gMlvGI3tIwGBMTz7u9Ueh8BuM5AO0pqJNzvlSng5dqp5LfMk4NL3ZfcZ5iKdYvxphg36Kaaw3uvWqKEf0-26NU0RmQPhXS0biGpA6KuH5zc_2LTz/s1600/Form.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjCIs4cOufvc4a01kycwGHrLRFAv2B5gMlvGI3tIwGBMTz7u9Ueh8BuM5AO0pqJNzvlSng5dqp5LfMk4NL3ZfcZ5iKdYvxphg36Kaaw3uvWqKEf0-26NU0RmQPhXS0biGpA6KuH5zc_2LTz/s320/Form.jpg" /></a></div><div style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif; text-align: justify;"><br /></div><div style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif; text-align: justify;">Sesuai dengan ketentuan Pasal 36 ayat (1) huruf a dan Pasal 36 ayat (2) UU No.6 Tahun 1983 sebagaimana dirubah terakhir dengan UU No.28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) serta aturan pelaksanaannya, bahwa pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :</div><div style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif; text-align: justify;"><br /></div><div style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif; text-align: justify;">1. Permohonan harus diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan memberikan alasan yang jelas dan meyakinkan untuk mendukung permohonan wajib pajak.</div><div style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif; text-align: justify;"><br /></div><div style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif; text-align: justify;">2. Disampaikan oleh wajib pajak kepada Direktur Jenderal Pajak melalui KPP yang mengenakan sanksi administrasi tersebut.</div><div style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif; text-align: justify;"><br /></div><div style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif; text-align: justify;">3. Diajukan tidak lebih jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterbitkan Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), kecuali apabila wajib pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.</div><div style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif; text-align: justify;"><br /></div><div style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif; text-align: justify;">Disamping hal-hal tersebut diatas bahwa setiap permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi hanya boleh diajukan oleh wajib pajak yang tidak mengajukan keberatan atas ketetapan pajak, dan diajukan atas STP, SKPKB, atau SKPKBT.</div><div style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif; text-align: justify;"><br /></div><div style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif; text-align: justify;">Sesuai Pasal 32 UU KUP, surat permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi harus ditandatangani oleh wajib pajak / pengurus. Apabila surat permohonan yang dimaksud tidak ditandatangani wajib pajak / pengurus, maka harus dilampiri dengan surat kuasa khusus.</div><div style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif; text-align: justify;"><br /></div><br /><span style="font-weight: bold;">Artikel terkait : </span><br />- <a href="http://pajak-kita.blogspot.com/2010/05/pengertian-sewa-jasa-lain-pph-23.html">Pengertian Sewa & Jasa Lain PPh 23</a><br />- <a href="http://pajak-kita.blogspot.com/2010/05/batasan-pengusaha-kecil-ppn.html">Batasan Pengusaha Kecil PPN</a><br />- <a href="http://www.blogger.com/%20http://pajak-kita.blogspot.com/2010/05/form-spt-masa-ppn-vs-uu-42-2009.html%20">Form SPT Masa PPN vs UU 42/2009</a><br />- <a href="http://www.blogger.com/%20http://pajak-kita.blogspot.com/2010/05/mengenai-faktur-pajak-lama.html%20">Mengenai Faktur Pajak Lama</a><br />- <a href="http://www.blogger.com/%20http://pajak-kita.blogspot.com/2010/04/formulir-formulir-ppn-2010.html%20">Formulir – Formulir PPN 2010</a><br />- <a href="http://www.blogger.com/%20http://pajak-kita.blogspot.com/2010/04/kode-dan-nomor-seri-faktur-pajak-2010.html%20">Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak - 2010</a><br />- <a href="http://pajak-kita.blogspot.com/2010/04/tentang-faktur-pajak-2010.html%20">Tentang Faktur Pajak - 2010</a><br />- <a href="http://www.blogger.com/%20http://pajak-kita.blogspot.com/2010/03/dokumen-yang-dipersamakan-faktur-pajak.html%20">Dokumen Yang Dipersamakan Dengan Faktur Pajak</a><br />- <a href="http://www.blogger.com/%20http://pajak-kita.blogspot.com/2010/03/ppn-atas-kegiatan-membangun-sendiri.html%20">PPN Atas Kegiatan Membangun Sendiri 2010</a><br />- <a href="http://www.blogger.com/%20http://pajak-kita.blogspot.com/2010/02/aplikasi-spt-tahunan-op-usaha-1770.html%20">Aplikasi SPT Tahunan PPh OP Usaha (Form 1770)</a><br />- <a href="http://www.blogger.com/%20http://pajak-kita.blogspot.com/2010/01/daftar-nominatif-biaya-promosi-menjadi.html%20">Daftar Nominatif Biaya Promosi Mjd lampiran Wajib SPT Th Badan</a><br />- <a href="http://pajak-kita.blogspot.com/2010/01/aplikasi-spt-tahunan-badan-1771-terbaru.html">Aplikasi SPT Tahunan Badan-1771 Terbaru 2009</a><br />- <a href="http://www.blogger.com/%20http://pajak-kita.blogspot.com/2010/01/ppn-atas-jasa-maklon.html%20">PPN Atas Jasa Maklon</a><br />- <a href="http://www.blogger.com/%20http://pajak-kita.blogspot.com/2009/12/hal-baru-dari-uu-ppn-42-th-2009.html%20">Hal Baru Dari UU PPN 42 Th 2009</a><br />- <a href="http://www.blogger.com/%20http://pajak-kita.blogspot.com/2009/12/aplikasi-bukti-potong-1721-a1-terbaru.html%20">Aplikasi Bukti Potong 1721-A1 Terbaru 2009</a>

Penghapusan Sanksi Administrasi STP/SKPKB/SKPKBT

Sesuai dengan ketentuan Pasal 36 ayat (1) huruf a dan Pasal 36 ayat (2) UU No.6 Tahun 1983 sebagaimana dirubah terakhir dengan UU No.28 Tahu...

Baca selengkapnya »