Hal Baru Dari UU PPN 42 Th 2009

<a href="http://dc106.4shared.com/download/144627422/59e4bd0c/UU_No42-2009-_PPN-PPnBM_.zip?tsid=20091029-110244-2d081db2" target="_blank" title="Download UU 42/2009"><img src="http://i48.tinypic.com/2462nht.jpg" /></a><span style="font-family: arial;">Dengan dikeluarkannya </span><span style="color: blue; font-family: arial;"><b>UU PPN/PPn.BM</b></span><span style="font-family: arial;"> yang baru yaitu UU Nomor : </span><span style="font-family: arial;"><b>42 Tahun 2009</b></span><span style="font-family: arial;"> yang merupakan perubahan ketiga atas UU Nomor 8 Tahun 1983, dimana baru akan diberlakukan mulai 1 April 2010. Beberapa hal yang diatur didalamnya antara lain :<br /><br />1. Kelebihan pembayaran Pajak Masukan dalam satu Masa Pajak yang dalam UU sebelumnya oleh Wajib Pajak boleh diminta refund atau dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya, menurut UU VAT amandement harus dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya, refund diminta pada akhir tahun buku atau pada saat penutupan usaha.<br /><br />2. Kewajiban penyetoran kekurangan PPN pada Masa Pajak diperpanjang sampai akhir Masa Pajak berikutnya sebelum SPT Masa disampaikan. Penyampaian SPT Masa PPN dapat dilakukan paling lambat akhir bulan setelah Masa Pajak berakhir.<br /><br />3. Adanya kemudahan restitusi bagi pelaku usaha yang sektor usahanya masuk dalam daftar beresiko rendah.<br /><br />4. Barang kebutuhan pokok, seperti daging segar, telur yang belum diolah, susu perah, sayuran segar, dan buah segar, tidak dikenakan PPN. Hal ini dimaksudkan agar dengan tersedianya sumber gizi yang harganya terjangkau, diharapkan pemenuhan gizi rakyat Indonesia bisa meningkat.<br /><br />5. Objek Pajak yang terbebas atas pengenaan PPN, yaitu :<br /><span class="fullpost"><br />- Pelayanan kesehatan medis, pelayanan sosial, pengiriman surat dengan prangko, asuransi, keagamaan, dan pendidikan.<br />- Jasa kesenian dan hiburan, penyiaran yang tidak bersifat iklan, angkutan umum di darat, air, serta jasa angkutan udara dalam negeri yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari jasa angkutan luar negeri.<br />- Jasa tenaga kerja, jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum, penyediaan tempat parkir, telepon umum dengan memakai uang logam, pengiriman uang lewat wesel pos, dan jasa keuangan yang dilakukan oleh siapapun termasuk perbankan syariah.<br /><br />6. PPN 0% juga berlaku untuk jasa dan barang kena pajak (JKP dan BKP) tidak berwujud yang digunakan oleh pengusaha Indonesia di luar daerah pabean dan pemanfaatan BKP tidak berwujud dari Indonesia di luar daerah pabean. Tujuannya menambah daya saing atas kegiatan jasa yang dilakukan oleh pengusaha Indonesia.<br /><br />7. Obyek tertentu yang sudah dikenakan pajak daerah dikecualikan dari pengenaan PPN. Untuk menghindari pengenaan pajak berganda terhadap suatu obyek pajak yang sama. Obyek pajak dimaksud adalah barang hasil pertambangan galian C. makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung dan sejenisnya. Jasa perhotelan, jasa boga atau catering, tidak dikenakan PPN.<br /><br />8. Bagi orang pribadi pemegang paspor luar negeri (turis asing) diberikan pengembalian PPN dan PPnBM atas barang yang dibawanya keluar daerah pabean dengan syarat nilai PPN minimal Rp 500 ribu. Hal ini bertujuan untuk menarik wisatawan asing ke Indonesia.<br /><br />9. Barang yang jika dikonsumsi dapat merusak kesehatan dan moral masyarakat, seperti miras, tidak lagi sebagai barang mewah, tetapi dikategorikan sebagai barang kena cukai.<br /><br />10. Barang hasil pertanian yang diambil langsung dari sumbernya tetap sebagai barang kena pajak yang pengenaan PPN-nya akan menggunakan pedoman pengkredilan pajak masukan atau deemed pajak masukan.<br /><br />11. Pengusaha kena pajak diwajibkan untuk membuat Faktur Pajak. Dimana faktur pajak harus memenuhi persyaratan formal dan material.<br /><br />12. Tarif PPN 10% tapi dapat diubah menjadi paling rendah 5% dan paling tinggi 15% melalui peraturan pemerintah. Perubahan dilakukan dengan mempertimbangkan perkembangan ekonomi atau peningkatan kebutuhan dana untuk pembangunan.<br /><br />13. Tarif PPnBM ditetapkan paling rendah 10% dan paling tinggi 200%. dan ekspor barang kena pajak yang tergolong mewah dikenai pajak dengan tarif 0%.<br /><br />Demikian sekilas tentang hal-hal yang baru dalam UU PPN/PPn.BM nomor : 42 Tahun 2009, untuk mendownload UU ini silahkan klik <a href="http://dc106.4shared.com/download/144627422/59e4bd0c/UU_No42-2009-_PPN-PPnBM_.zip?tsid=20091029-110244-2d081db2" style="color: blue;" target="_blank"> DISINI</a><span style="color: blue;">.</span><br /></span></span><span class="fullpost"> <br /><br /><span style="font-weight: bold;">Artikel terkait : </span><br />- <a href="http://pajak-kita.blogspot.com/2009/12/aplikasi-bukti-potong-1721-a1-terbaru.html">Aplikasi Bukti Potong 1721-A1 Terbaru 2009</a><br />- <a href="http://pajak-kita.blogspot.com/2009/12/pph-pasal-21-atas-pesangon.html">PPh Pasal 21 Atas Uang Pesangon</a><br />- <a href="http://pajak-kita.blogspot.com/2009/12/perbedaan-spt-tahunan-1771-tahun-2009.html">Perbedaan SPT Tahunan 1771 Tahun 2009</a><br />- <a href="http://pajak-kita.blogspot.com/2009/11/penyampaian-spt-tahunan-2009.html">Penyampaian SPT Tahunan 2009</a><br />- <a href="http://pajak-kita.blogspot.com/2009/11/beasiswa-dikecualikan-dari-obyek-pph.html">Beasiswa Dikecualikan Dari Obyek PPH</a><br />- <a href="http://pajak-kita.blogspot.com/2009/11/form-sspbb-ssp-pbb-dan-ssb-terbaru-2009.html">Form SSPBB, SSP PBB dan SSB Terbaru 2009</a><br />- <a href="http://pajak-kita.blogspot.com/2009/11/aplikasi-spt-masa-pph-4-2-jasa.html">Aplikasi SPT Masa PPH 4 ( 2 ) Jasa Konstruksi</a><br />- <a href="http://pajak-kita.blogspot.com/2009/10/pph-atas-dividen.html">PPh Atas Dividen</a><br />- <a href="http://pajak-kita.blogspot.com/2009/10/pajak-atas-jasa-notaris.html">Pajak Atas Jasa Notaris</a><br />- <a href="http://pajak-kita.blogspot.com/2009/10/sumbangan-gempa-jadi-pengurang-pph.html">Sumbangan Gempa Jadi Pengurang PPh</a><br />- <a href="http://pajak-kita.blogspot.com/2009/10/form-spt-masa-pph-pasal-4-2-berubah.html">Form SPT Masa PPh Pasal 4 (2) Berubah Lagi</a><br />- <a href="http://pajak-kita.blogspot.com/2009/10/restitusi-pajak-dulu-periksa-belakangan.html">Restitusi Pajak Dulu Periksa Belakangan</a><br />- <a href="http://pajak-kita.blogspot.com/2009/09/bangun-rumah-hingga-400-meter-bebas.html">Bangun Rumah Hingga 400 Meter Bebas Pajak</a><br />- <a href="http://pajak-kita.blogspot.com/2009/09/meterai-tempel-tahun-2009.html">Meterai Tempel Tahun 2009</a><br />- <a href="http://pajak-kita.blogspot.com/2009/09/pajak-vs-zakat.html">Pajak vs Zakat</a><br />- <a href="http://pajak-kita.blogspot.com/2009/08/aplikasi-spt-masa-pph-final-pasal-4-2.html">Aplikasi SPT Masa PPH 4 ( 2 ) Telah Terbit</a><br /><br /></span>

Hal Baru Dari UU PPN 42 Th 2009

Dengan dikeluarkannya UU PPN/PPn.BM yang baru yaitu UU Nomor : 42 Tahun 2009 yang merupakan perubahan ketiga atas UU Nomor 8 Tahun 1983, ...

Baca selengkapnya »

Aplikasi Bukti Potong 1721-A1 Terbaru 2009

<a href="http://www.4shared.com/file/Tb5xlonG/APLIKASI_1721-A1-_G30_-R-TRIAL.html" target="_blank" title="Download Trial"><img src="http://i46.tinypic.com/qzod2s.jpg" /></a><span style="font-family: arial;">Menjelang berakhirnya tahun pajak 2009, wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban SPT Masa PPh Pasal 21 khususnya masa Desember harus melaporkan SPT secara lengkap. Hal ini termasuk lampiran 1721-A1 (Bukti Potong Pegawai tetap) dan 1721-I (Daftar Bukti Potong), maka kami dari manajemen </span><span style="font-family: arial;"><b><span style="color: #3366ff;">PAJAK KITA</span></b></span><span style="font-family: arial;"> kembali menerbitkan <b style="color: #990000;">Program Aplikasi Bukti Potong 1721-A1 Generasi 3</b></span><span style="font-family: arial;"> yang mengakomodasi pembuatan sampai dengan 200 (dua ratus) bukti potong pegawai tetap dengan sistem database dan mengakomodasi perbedaan tarif bagi pegawai tetap yang ber-NPWP / tidak ber-NPWP. Wajib pajak hanya meng-entry data-data, secara otomatis akan masuk dalam formulir 1721-A1, selanjutnya tinggal cetak (print). Output Form 1721-A1 terbaru 2009, dan dilengkapi dengan aplikasi pembuatan lampiran 1721-I. Sesuai dengan ketentuan PTKP, Bea Jabatan dan Tarif pajak terbaru.</span><br /><div align="justify"><br /><span style="color: blue; font-family: arial;"><b>Keunggulan Program :</b></span><span style="font-family: arial;"><br />1. Sesuai UU 36/2008 dan PER-31/PJ/2009, PER-32/PJ/2009 dan PER-38/PJ/2009.<br />2. Aplikasi format excel dengan sistem database yang mampu menampung pembuatan 200 Bukti Potong Pegawai Tetap.<br />3. Output formulir Bukti Potong 1721-A1 dan Daftar Bukti Potong 1721-I.<br /><br /></span><span style="font-family: arial;"><b>Untuk Download :</b></span><span style="font-family: arial;"><br />Trial klik <a href="http://www.4shared.com/file/Tb5xlonG/APLIKASI_1721-A1-_G30_-R-TRIAL.html" style="color: blue;" target="_blank"> DISINI</a><span style="color: blue;">.</span><br /><br />Untuk info/tatacara pemesanan klik <a href="http://produk-pajak.blogspot.com/2009/12/aplikasi-spt-tahunan-syarat-pemesanan.html" style="color: blue;" target="_blank"> DISINI</a><span style="color: blue;">.</span><br /><br /><span class="fullpost"><br /></span></span><span style="font-family: arial;"><span class="fullpost"><b><span style="color: #ffcc00;">Produk Aplikasi Pajak Lainnya :</span></b></span></span><span class="fullpost"><br />1. Aplikasi SPT Masa PPh Pasal 4 (2) -V.1 (2009) - <a href="http://www.4shared.com/file/UIadcxVS/PPH_PASAL_4__2__-_V1_-TRIAL_R.html" target="_blank"> <span style="color: #ffbb52;">Download Trial</span></a><br />2. Aplikasi SPT Masa PPh Pasal 4 (2) -V.2 (2009) - <a href="http://www.4shared.com/file/9Q9QgsPD/PPH_PASAL_4__2__-_V2_-TRIAL_R.html" target="_blank"> <span style="color: #ffbb52;">Download Trial</span></a><br />3. Aplikasi SPT Masa PPh Pasal 4 (2) -V.3 (2009) - <a href="http://www.4shared.com/file/zh8wFr0t/PPH_PASAL_4__2__-_V3_-_TRIAL_R.html" target="_blank"> <span style="color: #ffbb52;">Download Trial</span></a><br />4. Aplikasi SSP Multi Fungtion (2009) - <a href="http://www.4shared.com/file/VZdWpN6V/SSP-MULTI_FUNGTION-_G31_-TRIAL.html" target="_blank"> <span style="color: #ffbb52;">Download Trial</span></a><br />5. Aplikasi SPT Masa 21 (2009) - <a href="http://www.4shared.com/file/zl1aAWUc/PPH_21_MASA-_G31_-R-_TRIAL.html" target="_blank"> <span style="color: #ffbb52;">Download Trial</span></a><br />6. Aplikasi SPT Masa 25 (2009) - <a href="http://www.4shared.com/file/7jcsUgJN/SSP-PPH_25-_G30_-TRIAL.html" target="_blank"> <span style="color: #ffbb52;">Download Trial</span></a><br />7. Aplikasi SSP PPN/PPnBM (2009) - <a href="http://www.4shared.com/file/GKKBpF1V/SSP-PPN-PPnBM-_G30_-TRIAL.html" target="_blank"> <span style="color: #ffbb52;">Download Trial</span></a><br />8. Aplikasi Faktur Pajak (2010) - <a href="http://www.box.net/shared/4c62cq2lsv" target="_blank"> <span style="color: #ffbb52;">Download Trial</span></a><br />9. E-Book PPH Pasal 21 Edisi 2009 - <a href="http://www.4shared.com/document/Y6MCIVL0/PPH_PASAL_21_-__EDISI_2009_-TR.html" target="_blank"> <span style="color: #ffbb52;">Download Trial</span></a><br />10. E-Book Akuntansi Pajak Edisi 2009 - <a href="http://www.4shared.com/document/AVhf13F5/AKUNTANSI_PAJAK-_EDISI_2009_-T.html" target="_blank"> <span style="color: #ffbb52;">Download Trial</span></a><br />11. E-Book Perpajakan Lengkap Edisi 2009 - <a href="http://www.4shared.com/document/HF0tJIZK/PERPAJAKAN-_EDISI_2009__-_TRIA.html" target="_blank"> <span style="color: #ffbb52;">Download Trial</span></a><br />12. Manual Book Aplikasi SPT Masa 21 - <a href="http://www.4shared.com/file/6_CauGob/MANUAL_BOOK-PPH_21_MASA__G31_.html" target="_blank"> <span style="color: #ffbb52;">Download</span></a><br />13. Manual Book Aplikasi Faktur Pajak - <a href="http://www.4shared.com/file/I3PBJ2nN/MANUAL_BOOK-FAKTUR_PAJAK__G33_.html" target="_blank"> <span style="color: #ffbb52;">Download</span></a><br />14. Manual Book Aplikasi SPT Masa PPh Pasal 4 (2) - <a href="http://www.4shared.com/file/QW0k-jHB/MANUAL_BOOK-PPH_4__2__-_V2.html" target="_blank"> <span style="color: #ffbb52;">Download</span></a><br /><br /><br />Untuk info/tatacara pemesanan Aplikasi Pajak klik <a href="http://produk-pajak.blogspot.com/2009/05/aplikasi-spt-masa-faktur-pajak-standar.html" target="_blank"> <span style="color: #3366ff;">DISINI</span></a>.<br />Untuk info/tatacara pemesanan E-Book klik <a href="http://produk-pajak.blogspot.com/2009/01/e-book-perpajakan-lengkap-dan-akuntansi.html" target="_blank"> <span style="color: #3366ff;">DISINI</span></a>.</span><span class="fullpost"><br /><br /></span></div>

Aplikasi Bukti Potong 1721-A1 Terbaru 2009

Menjelang berakhirnya tahun pajak 2009, wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban SPT Masa PPh Pasal 21 khususnya masa Desember harus melaporkan...

Baca selengkapnya »

PPh Pasal 21 Atas Pesangon

<a href="http://www.box.net/shared/4x49tflqur" target="_blank" title="Download PP 68/2009"><img src="http://i48.tinypic.com/33vn2g3.jpg" /></a><span style="font-family: arial;">Ketentuan dasar pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas Uang Pesangon, Uang Manfaat Pensiun, Tunjangan Hari Tua (THT) dan Jaminan Hari Tua (JHT) yang dibayar sekaligus, akhirnya keluar juga setelah sekian lama ditunggu-tunggu yaitu dengan dikeluarkan </span><span style="color: blue; font-family: arial;"><b>Peraturan Pemerintah RI Nomor :68 Tahun 2009</b></span><span style="font-family: arial;"> yang mulai diberlakukan tanggal 16 Nopember 2009 sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor :149 Tahun 2000.<br /><br /></span><span style="font-family: arial;"><b>Download Peraturan Klik </b></span><span style="color: blue; font-family: arial;"><b><a href="http://www.box.net/shared/4x49tflqur" target="_blank"> DISINI</a>.</b></span><span style="font-family: arial;"><br /><br /></span><span style="font-family: arial;"><b>Berdasarkan Peraturan ini diatur hal-hal sebagai berikut :</b></span><span style="font-family: arial;"><br />1. Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Pegawai berupa Uang Pesangon, Uang Manfaat Pensiun, Tunjangan Hari Tua, atau Jaminan Hari Tua yang dibayarkan sekaligus dikenai pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang<span style="color: blue;"> </span></span><span style="color: blue; font-family: arial;"><b>bersifat final</b></span><span style="font-family: arial;"><span style="color: blue;">.</span><br /><br />2. Penghasilan tersebut poin (1) diatas dianggap dibayarkan sekaligus dalam hal sebagian atau seluruh pembayarannya dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun kalender.<br /><br /></span><span style="color: blue; font-family: arial;"><b>Tarif PPh Pasal 21 atas penghasilan berupa Uang Pesangon ditentukan sbb :</b></span><span style="font-family: arial;"><br /><br /><span class="fullpost"> 1. Sebesar </span></span><span style="font-family: arial;"><span class="fullpost"><b>0%</b></span></span><span style="font-family: arial;"><span class="fullpost"> (nol persen) atas penghasilan bruto sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);<br /><br />2. Sebesar </span></span><span style="font-family: arial;"><span class="fullpost"><b>5%</b></span></span><span style="font-family: arial;"><span class="fullpost"> (lima persen) atas penghasilan bruto di atas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);<br /><br />3. Sebesar </span></span><span style="font-family: arial;"><span class="fullpost"><b>15%</b></span></span><span style="font-family: arial;"><span class="fullpost"> (lima belas persen) atas penghasilan bruto diatas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp500.000.000,00 (1ima ratus juta rupiah);<br /><br />4. Sebesar </span></span><span style="font-family: arial;"><span class="fullpost"><b>25%</b></span></span><span style="font-family: arial;"><span class="fullpost"> (dua puluh lima persen) atas penghasiian bruto di atas Rp500.000.000.00 (lima ratus juta rupiah)<br /><br /></span></span><span style="color: blue; font-family: arial;"><span class="fullpost"><b>Tarif PPh Pasal 21 atas penghasilan berupa Uang Manfaat Pensiun, Tunjangan Hari Tua, atau Jaminan Hari Tua ditentukan sbb:</b></span></span><span style="font-family: arial;"><span class="fullpost"><br /><br />1. Sebesar <span style="font-weight: bold;">0%</span> (nol persen) atas penghasilan bruto sampai dengan Rp50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah);<br /><br />2. Sebesar <span style="font-weight: bold;">5%</span> (lima persen) atas penghasilan bruto di atas Rp50.000.000,00 {lima puluh juta rupiah)<br /><br /></span></span><span style="font-family: arial;"><span class="fullpost"><b>Apabila pembayaran Uang Pesangon, Uang Manfaat Pensiun, Tunjangan Hari Tua, atau Jaminan Hari Tua dibayarkan lebih dari 2 (dua) tahun kalender, berlaku ketentuan sbb :</b></span></span><span style="font-family: arial;"><span class="fullpost"><br /><br />1. Penghasilan yang terutang atau dibayarkan pada tahun ketiga dan tahun-tahun berikutnya, pemotongan PPh Pasal 21 dilakukan dengan menerapkan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh atas jumlah bruto seluruh penghasilan yang terutang atau dibayarkan kepada Pegawai pada masing-masing tahun kalender yang bersangkutan.<br /><br />2. PPh Pasal 21 yang dipotong sebagaimana dimaksud poin (1) diatas tidak bersifat final dan dapat diperhitungkan sebagai pembayaran pajak pendahuluan atau kredit pajak.<br /><br /></span></span><span style="font-family: arial;"><span class="fullpost"><b>Sehubungan dengan ini, Ketentuan Umum bagi Pemotong Pajak adalah :</b></span></span><span style="font-family: arial;"><span class="fullpost"><br /><br />1. Wajib menghitung, memotong, menyetorkan, dan melaporkan PPh Pasal 21 yang terutang.<br /><br />2. Wajib memberikan bukti pemotongan PPh Pasal 21 baik diminta maupun tidak pada saat<br />dilakukannya pemotongan pajak kepada Pegawai yang berhak menerima Uang Pesangon, Uang Manfaat Pensiun, Tunjangan Hari Tua, atau Jaminan Hari Tua.<br /><br />3. Kewajiban poin (1) dan (2) tetap dilakukan terhadap Pegawai yang dikenai tarif PPh Pasal 21 sebesar 0% (nol persen).<br /><br /></span></span><span style="font-family: arial;"><span class="fullpost"><b>Contoh Penghitungan PPh Pasal 21 Atas Uang Pesangon, Uang Manfaat Pensiun, Tunjangan Hari Tua (THT) dan Jaminan Hari Tua (JHT) akan kami sampaikan dalam artikel selanjutnya.</b></span></span><span style="font-family: arial;"><span class="fullpost"><br /></span></span><span class="fullpost"><br /><br /><span style="font-weight: bold;">Artikel terkait : </span><br />- <a href="http://pajak-kita.blogspot.com/2009/12/perbedaan-spt-tahunan-1771-tahun-2009.html">Perbedaan SPT Tahunan 1771 Tahun 2009</a><br />- <a href="http://pajak-kita.blogspot.com/2009/11/penyampaian-spt-tahunan-2009.html">Penyampaian SPT Tahunan 2009</a><br />- <a href="http://pajak-kita.blogspot.com/2009/11/beasiswa-dikecualikan-dari-obyek-pph.html">Beasiswa Dikecualikan Dari Obyek PPH</a><br />- <a href="http://pajak-kita.blogspot.com/2009/11/form-sspbb-ssp-pbb-dan-ssb-terbaru-2009.html">Form SSPBB, SSP PBB dan SSB Terbaru 2009</a><br />- <a href="http://pajak-kita.blogspot.com/2009/11/aplikasi-spt-masa-pph-4-2-jasa.html">Aplikasi SPT Masa PPH 4 ( 2 ) Jasa Konstruksi</a><br />- <a href="http://pajak-kita.blogspot.com/2009/10/pph-atas-dividen.html">PPh Atas Dividen</a><br />- <a href="http://pajak-kita.blogspot.com/2009/10/pajak-atas-jasa-notaris.html">Pajak Atas Jasa Notaris</a><br />- <a href="http://pajak-kita.blogspot.com/2009/10/sumbangan-gempa-jadi-pengurang-pph.html">Sumbangan Gempa Jadi Pengurang PPh</a><br />- <a href="http://pajak-kita.blogspot.com/2009/10/form-spt-masa-pph-pasal-4-2-berubah.html">Form SPT Masa PPh Pasal 4 (2) Berubah Lagi</a><br />- <a href="http://pajak-kita.blogspot.com/2009/10/restitusi-pajak-dulu-periksa-belakangan.html">Restitusi Pajak Dulu Periksa Belakangan</a><br />- <a href="http://pajak-kita.blogspot.com/2009/09/bangun-rumah-hingga-400-meter-bebas.html">Bangun Rumah Hingga 400 Meter Bebas Pajak</a><br /><br /></span>

PPh Pasal 21 Atas Pesangon

Ketentuan dasar pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas Uang Pesangon, Uang Manfaat Pensiun, Tunjangan Hari Tua (THT) dan Jaminan H...

Baca selengkapnya »

Perbedaan SPT Tahunan 1771 Tahun 2009

<a href="http://www.box.net/shared/uu9modk7hn" target="_blank" title="Download Form 1771"><img src="http://i46.tinypic.com/dg786e.jpg" /></a><span style="font-family: arial;">Menindaklanjuti beberapa pertanyaan tentang </span><span style="color: blue; font-family: arial;"><b>"Apakah ada perbedaan antara formulir laporan pajak tahun 2009 dengan formulir laporan pajak tahun-tahun sebelumnya khususnya form 1771 ?"</b></span><span style="font-family: arial;"><br /><br />Sehubungan dengan hal tersebut diatas maka kami akan mengulas perbedaan yang ada, dimana hal ini perlu diketahui oleh wajib pajak agar dapat mempersiapkan diri sedini mungkin dalam pelaporan pajak perusahaan, karena dengan persiapan pelaporan pajak secara dini memungkinkan perusahaan untuk menghemat pengeluaran pajaknya melalui mekanisme Tax Planning yang legal.<br /><br />Sebelumnya jika anda belum mempunyai form 1771 terbaru 2009, silahkan </span><span style="color: blue; font-family: arial;"><b>download form 1771 (format excel) </b></span><span style="font-family: arial;"><a href="http://www.box.net/shared/uu9modk7hn" style="color: #cc0000;" target="_blank"> DISINI</a><span style="color: #cc0000;">.</span><br /><br /></span><span style="font-family: arial;"><b>Perbedaan Formulir SPT Tahunan PPh Badan (1771) Tahun 2009 dengan formulir tahun-tahun sebelumnya, antara lain:</b></span><span style="font-family: arial;"><br /><span class="fullpost"><br />1. Ada </span></span><span style="font-family: arial;"><span class="fullpost"><b>3 (tiga)</b></span></span><span style="font-family: arial;"><span class="fullpost"> alternatif Tarif pajak yang musti disesuaikan dengan kondisi perusahaan yang bersangkutan, yaitu :<br /><br />a. Jika peredaran bruto setahun lebih dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) atau PT tidak listing di BEJ atau PT listing di BEJ tapi tidak memenuhi syarat PP 81 Tahun 2007 dan PMK Nomor 238/PMK.03/2008, maka tarifnya 28% pada tahun 2009 dan 25% pada tahun 2010.<br /><br />b. Jika PT Listing di BEJ dan memenuhi syarat PP 81 Tahun 2007 dan PMK Nomor 238/PMK.03/2008, maka tarifnya dapat pengurangan 5%. Jadi tahun 2009 tarifnya 23% dan tahun 2010 tarifnya 20%.<br /><br />c. Jika peredaran bruto setahun kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah), maka tarifnya sesuai dengan Pasal 31.e. yaitu ada bagian penghasilan kena pajak yang dapat pengurangan tarif 50%. Artinya ada bagian penghasilan kena pajak yang dikenakan tarif 14% untuk tahun 2009 dan 12,5% untuk tahun 2010.<br /><br />2. Adanya keharusan mengisi transkip kutipan elemen-elemen dari laporan keuangan (yaitu elemen Neraca, Laba Rugi dan elemen transaksi yang mempunyai hubungan istimewa) yang disesuaikan bidang usahanya, yaitu form 8A-1 sampai 8A-6, terdiri dari jenis usaha Manufaktur, Dagang, Bank Konvensional, Bank Syariah, Perusahaan Asuransi, atau Non-Kualifikasi (bagi selain industri yang telah ditentukan formnya).<br /><br />3. Adanya form baru yaitu form pernyataan transaksi dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa yang lebih detail, yang terdiri dari empat macam, yaitu form 3A, 3A-1, 3A-2, 3B. Diisi oleh WP yang mempunyai transaksi hubungan istimewa.<br /><br /></span></span><span style="font-family: arial;"><span class="fullpost"><b>Contoh penghitungan dan cara penerapan tarif (Pasal 31E) </b></span></span><span style="font-family: arial;"><span class="fullpost">klik<span style="background-color: #f3f3f3;"> </span><a href="http://pajak-kita.blogspot.com/2009/05/fasilitas-pengurangan-tarif-50-pph.html" style="background-color: #f3f3f3; color: blue;" target="_blank"> DISINI</a><span style="background-color: #f3f3f3; color: blue;">.</span><br /></span></span><span class="fullpost"> <br /><span style="font-weight: bold;">Artikel terkait : </span><br />- <a href="http://pajak-kita.blogspot.com/2009/11/penyampaian-spt-tahunan-2009.html">Penyampaian SPT Tahunan 2009</a><br />- <a href="http://pajak-kita.blogspot.com/2009/11/beasiswa-dikecualikan-dari-obyek-pph.html">Beasiswa Dikecualikan Dari Obyek PPH</a><br />- <a href="http://pajak-kita.blogspot.com/2009/11/form-sspbb-ssp-pbb-dan-ssb-terbaru-2009.html">Form SSPBB, SSP PBB dan SSB Terbaru 2009</a><br />- <a href="http://pajak-kita.blogspot.com/2009/11/aplikasi-spt-masa-pph-4-2-jasa.html">Aplikasi SPT Masa PPH 4 ( 2 ) Jasa Konstruksi</a><br />- <a href="http://pajak-kita.blogspot.com/2009/10/pph-atas-dividen.html">PPh Atas Dividen</a><br />- <a href="http://pajak-kita.blogspot.com/2009/10/pajak-atas-jasa-notaris.html">Pajak Atas Jasa Notaris</a><br />- <a href="http://pajak-kita.blogspot.com/2009/10/sumbangan-gempa-jadi-pengurang-pph.html">Sumbangan Gempa Jadi Pengurang PPh</a><br />- <a href="http://pajak-kita.blogspot.com/2009/10/form-spt-masa-pph-pasal-4-2-berubah.html">Form SPT Masa PPh Pasal 4 (2) Berubah Lagi</a><br />- <a href="http://pajak-kita.blogspot.com/2009/10/restitusi-pajak-dulu-periksa-belakangan.html">Restitusi Pajak Dulu Periksa Belakangan</a><br />- <a href="http://pajak-kita.blogspot.com/2009/09/bangun-rumah-hingga-400-meter-bebas.html">Bangun Rumah Hingga 400 Meter Bebas Pajak</a><br />- <a href="http://pajak-kita.blogspot.com/2009/09/meterai-tempel-tahun-2009.html">Meterai Tempel Tahun 2009</a><br />- <a href="http://pajak-kita.blogspot.com/2009/09/pajak-vs-zakat.html">Pajak vs Zakat</a><br />- <a href="http://pajak-kita.blogspot.com/2009/08/aplikasi-spt-masa-pph-final-pasal-4-2.html">Aplikasi SPT Masa PPH 4 ( 2 ) Telah Terbit</a><br />- <a href="http://pajak-kita.blogspot.com/2009/08/prosedur-pergantian-npwp.html">Prosedur Penggantian NPWP</a><br />- <a href="http://pajak-kita.blogspot.com/2009/08/penghitungan-pph-bagi-dokter-2.html">Penghitungan PPH Bagi Dokter ( 2 )</a><br />- <a href="http://www.blogger.com/%20http://pajak-kita.blogspot.com/2009/08/format-baru-spt-masa-pph-pasal-42-15-22.html">Format Baru SPT Masa PPH 4(2), 15, 22, 23/26</a><br /><br /></span>

Perbedaan SPT Tahunan 1771 Tahun 2009

Menindaklanjuti beberapa pertanyaan tentang "Apakah ada perbedaan antara formulir laporan pajak tahun 2009 dengan formulir laporan paja...

Baca selengkapnya »