Ketentuan Baru PPH Pengalihan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan

<div align="justify"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="http://www.pajak.go.id/dmdocuments/per-28-2009.pdf" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;" target="_blank" title="Download PER-28/PJ/2009"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhZThYMDU6DSyV0IcwDKwyPFZxQzaqbUSh5PBqIUikZrGKOmPKeKH-Jk7Wr2aUY1KMCcCDmbGg6Gv-_ExIkxHuyXhbsx_WKWNN2bWVaZM8D3rLFHMAt2JFLJg6CHI21YmcAbkCjOr5jglfi/s320/Membangun.jpg" /></a></div><br /><br /><br /><span style="font-family: arial;">Dalam pelaksanaan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor : 71 tahun 2008 tentang Pembayaran PPH Pengalihan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan telah diterbitkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor : </span><span style="font-family: arial;"><b>PER-28/PJ/2009</b></span><span style="font-family: arial;"> tertanggal 20 April 2009.<br /><br />Dimana dalam PER-28/PJ/2009 ditegaskan bahwa : wajib pajak badan termasuk koperasi yang usaha pokoknya melakukan transaksi pengalihan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan yang :<br /><br />a. Melakukan pengalihan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan sebelum tanggal 1 Januari 2009, dan atas pengalihan hak tersebut belum dibuatkan akta, keputusan, perjanjian, kesepakatan, atau risalah lelang oleh pejabat berwenang, dan<br /><br />b. Penghasilan atas pengalihan hak tsb poin (a) telah dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh tahun pajak yang bersangkutan dan PPh atas penghasilan tsb telah dilunasi dan dihitung berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah nomor 48 tahun 1994 dan terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 79 tahun 1999.<br /><br />Maka atas penghasilan dari pengalihan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan yang telah memenuhi ketentuan diatas </span><span style="font-family: arial;"><b><span style="color: red;">TIDAK</span></b></span><span style="font-family: arial;"> dikenakan PPH berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor : 71 tahun 2008 yang dibuktikan dengan </span><span style="font-family: arial;"><i><span style="color: #3366ff;"><b>"SURAT KETERANGAN BEBAS PEMBAYARAN PPH BERSIFAT FINAL"</b></span></i></span><span style="font-family: arial;"><br /><br /><span class="fullpost">Surat keterangan tersebut diperoleh dengan cara mengajukan permohonan tertulis ke Kantor Pelayanan Pajak dimana WP terdaftar dengan dilampiri daftar tanah dan/atau bangunan yang PPh nya telah dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh dengan menggunakan format yang telah ditentukan.<br /><br />Untuk mendownload peraturan dan contoh format permohonan dapat diklik <a href="http://www.pajak.go.id/dmdocuments/per-28-2009.pdf" target="_blank"> <span style="color: #3366ff;">disini</span></a></span></span><span class="fullpost"><br /><br /><br /><span style="font-weight: bold;">Artikel terkait : </span><br />- <a href="http://pajak-kita.blogspot.com/2009/04/perlakuan-pajak-jasa-outsourcing.html"> Perlakuan Pajak Jasa Outsourcing</a><br />- <a href="http://pajak-kita.blogspot.com/2009/04/perubahan-pph-21-ditanggung-pemerintah.html"> Perubahan PPh 21 Ditanggung Pemerintah Usaha Tertentu</a><br />- <a href="http://pajak-kita.blogspot.com/2009/03/pph-21-karyawan-ber-npwp-tidak-ber-npwp.html"> PPh 21 Karyawan ber-NPWP & Tidak Ber-NPWP</a><br />- <a href="http://pajak-kita.blogspot.com/2009/03/pengguna-sunset-policy-bukan-fokus.html"> Pengguna Sunset Policy Bukan Fokus Audit Pajak</a><br />- <a href="http://pajak-kita.blogspot.com/2009/03/pph-21-ditanggung-pemerintah-untuk.html"> PPh 21 Ditanggung Pemerintah - 2009</a><br />- <a href="http://pajak-kita.blogspot.com/2009/03/revaluasi-aktiva-tetap-2009.html"> Revaluasi Aktiva Tetap - 2009</a><br />- <a href="http://pajak-kita.blogspot.com/2009/02/pengisian-faktur-pajak-standar.html"> Pengisian Faktur Pajak Standar</a><br />- <a href="http://pajak-kita.blogspot.com/2009/02/wacana-potongan-pph-21-masuk-gaji.html"> Wacana Potongan PPh 21 Masuk Gaji Karyawan</a><br />- <a href="http://pajak-kita.blogspot.com/2009/02/perlakuan-dividen-yang-diterima-wp-op.html"> Perlakuan Dividen Yang Diterima WP-OP DN</a><br />- <a href="http://pajak-kita.blogspot.com/2009/02/aturan-bebas-pajak-untuk-hibah.html"> Aturan Bebas Pajak untuk Hibah, Sumbangan & Beasiswa</a><br />- <a href="http://pajak-kita.blogspot.com/2009/01/petunjuk-pencatatan-wajib-pajak-orang.html"> Petunjuk Pencatatan Wajib Pajak Orang Pribadi</a><br />- <a href="http://pajak-kita.blogspot.com/2009/01/badan-hukum-pendidikan-dapat-insentif.html"> Badan Hukum Pendidikan Dapat Insentif Pajak</a><br />- <a href="http://pajak-kita.blogspot.com/2009/01/aturan-fiskal-untuk-pilot-dan-pelaut.html"> Aturan Fiskal Untuk Pilot dan Pelaut</a><br />- <a href="http://pajak-kita.blogspot.com/2009/01/tki-tidak-dipungut-pajak-penghasilan.html"> TKI Tidak Dipungut Pajak Penghasilan</a><br />- <a href="http://pajak-kita.blogspot.com/2009/01/pendaftaran-npwp-bagi-anggota-keluarga_07.html"> Pendaftaran NPWP Bagi Anggota Keluarga</a><br />- <a href="http://pajak-kita.blogspot.com/2008/12/sunset-policy-diperpanjang-hingga-28.html"> Sunset Policy Diperpanjang Hingga 28 Februari 2009</a><br />- <a href="http://pajak-kita.blogspot.com/2008/12/cross-check-spt-dengan-data-kepemilikan.html"> Cross Check SPT Dengan Data Kepemilikan Mobil</a><br />- <a href="http://pajak-kita.blogspot.com/2008/12/ke-luar-negeri-tanpa-npwp-kena-fiskal.html"> Ke Luar Negeri Tanpa NPWP Kena Fiskal LN</a><br />- <a href="http://pajak-kita.blogspot.com/2008/12/resume-ketentuan-uu-no36-tahun-2008.html"> Resume Ketentuan UU No.36 Tahun 2008</a><br />- <a href="http://pajak-kita.blogspot.com/2008/12/pph-final-rsh-turun-jadi-1-mulai-1.html"> PPh Final RSH Menjadi 1% Mulai 1 Januari 2009</a><br />- <a href="http://pajak-kita.blogspot.com/2008/12/pph-21-pegawai-menerima-penghasilan.html"> PPh 21 Penghasilan Tidak Teratur</a><br />- <a href="http://pajak-kita.blogspot.com/2008/11/perubahan-uu-pph-untuk-tahun-pajak-2009_29.html"> Perubahan UU PPH (Jilid 3)</a><br />- <a href="http://pajak-kita.blogspot.com/2008/11/pajak-usaha-jasa-konstruksi-per-51.html">Pajak Usaha Jasa Konstruksi</a><br />- <a href="http://pajak-kita.blogspot.com/2008/11/perubahan-uu-pph-untuk-tahun-pajak-2009_20.html">Perubahan UU PPH (Jilid 2)</a><br />- <a href="http://pajak-kita.blogspot.com/2008/11/perubahan-uu-pph-untuk-tahun-pajak-2009.html">Perubahan UU PPH (Jilid 1)</a><br />- <a href="http://pajak-kita.blogspot.com/2008/11/perubahan-data-pemindahan-npwp-pkp.html">Tatacara perubahan/pemindahan NPWP/PKP</a><br />- <a href="http://pajak-kita.blogspot.com/2008/11/pph-21-pegawai-mulai-bekerja-pada-tahun.html">PPh 21 pegawai mulai kerja pd tahun berjalan</a><br />- <a href="http://pajak-kita.blogspot.com/2008/10/tata-cara-penghitungan-pph-pasal-21.html">Cara Penghitungan PPh 21</a><br />- <a href="http://pajak-kita.blogspot.com/2008/10/karyawan-tak-ber-npwp-kena-pajak-lebih_29.html">PPh 21 karyawan tidak ber-NPWP</a><br />- <a href="http://pajak-kita.blogspot.com/2008/10/penghasilan-tidak-kena-pajak-ptkp-tahun_26.html">PTKP Tahun 2009</a><br /><br /></span></div>

Ketentuan Baru PPH Pengalihan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan

Dalam pelaksanaan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor : 71 tahun 2008 tentang Pembayaran PPH Pengalihan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan te...

Baca selengkapnya »

Perlakuan Pajak Jasa Outsourcing

<div align="justify"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="http://www.blogger.com/blogger.g?blogID=8653138602273639205#" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjUhGjH-a2IwBY0vv0EeiSeD-u9gi4foqurb2sFKDH0Y0er5iLyDFsr9WuLGCE6U7kCWki0FYjmWJ3yUK9i7vZ9-qX1jemVX3WHNxmGrU6KiO4siNTPijsf9jHnvOzokE2XM4slYQVGqavJ/s320/Restitusi.jpeg" /></a></div><br /><span style="font-family: arial;">Dalam kegiatan ekonomi sekarang banyak bermunculan suatu kegiatan usaha yang bergerak dalam bidang penyediaan jasa tenaga kerja ataupun jasa outsourcing. Dimana dilapangan atas kegiatan usaha tersebut masih banyak yang mengalami kebingungan dalam perlakuan pajaknya.<br /><br />Dalam kesempatan ini saya mencoba mengulas tentang bagaimana perlakuan pajak atas kegiatan usaha / transaksi atas penyediaan jasa tenaga kerja ataupun jasa outsourcing.<br /><br /></span><span style="color: blue; font-family: arial;">Perlakukan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)</span><span style="font-family: arial;"><span style="color: blue;"> </span>berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-05/PJ.53/2003 dijelaskan hal-hal sbb :<br /><br /></span><b><span style="font-family: arial;">1</span><span style="font-family: arial;">.</span></b><span style="font-family: arial;"> Sesuai dengan ketentuan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 144 Tahun 2000 tentang Jenis Barang dan Jasa yang Tidak Dikenakan Pajak Pertambahan Nilai, Penyerahan jasa di bidang tenaga kerja yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai meliputi:<br /><br />a. </span><span style="font-family: arial;"><b><i>Jasa tenaga kerja adalah</i></b></span><span style="font-family: arial;"> jasa yang diserahkan oleh tenaga kerja kepada pengguna jasa tenaga kerja dengan menerima imbalan dalam bentuk gaji, upah, honorarium, tunjangan dan sejenisnya. Tenaga kerja tersebut bertanggung jawab langsung kepada pengguna jasa tenaga kerja atas jasa tenaga kerja yang diserahkannya;<br /><br /><span class="fullpost">b. </span></span><span style="font-family: arial;"><span class="fullpost"><b><i>Jasa penyediaan tenaga kerja adalah</i></b></span></span><span style="font-family: arial;"><span class="fullpost"> jasa yang diserahkan oleh Pengusaha kepada pengguna jasa tenaga kerja, di mana Pengusaha dimaksud semata-mata hanya menyerahkan jasa penyediaan tenaga kerja. Penyediaan jasa tenaga kerja dimaksud tidak terkait dengan pemberian Jasa Kena Pajak lainnya, seperti jasa tehnik, manajemen, konsultasi, pengurusan perusahaan, bongkar muat dan lain-lain.<br /><br />Dengan demikian, jasa penyediaan tenaga kerja yang </span></span><span style="font-family: arial;"><span class="fullpost"><b><span style="color: red;">tidak</span></b></span></span><span style="font-family: arial;"><span class="fullpost"> dikenakan Pajak Pertambahan Nilai merupakan penyerahan jasa penyediaan tenaga kerja yang dilakukan oleh pengusaha di mana:<br />- Pengusaha penyedia tenaga kerja </span></span><span style="color: blue;"><span style="font-family: arial;"><span class="fullpost"><b>tidak</b></span></span><span style="font-family: arial;"><span class="fullpost"> melakukan pembayaran gaji, upah, honorarium, tunjangan dan sejenisnya kepada tenaga kerja</span></span><span style="font-family: arial;"><span class="fullpost">;</span></span></span><span style="font-family: arial;"><span class="fullpost"> atau<br />- Tenaga kerja dimaksud </span></span><span style="color: blue; font-family: arial;"><span class="fullpost">termasuk dalam struktur kepegawaian</span></span><span style="font-family: arial;"><span class="fullpost"> pengguna jasa tenaga kerja.<br /><br />c. Jasa penyelenggaraan latihan bagi tenaga kerja.<br /><br /></span></span><span style="font-family: arial;"><span class="fullpost"><b>2.</b></span></span><span style="font-family: arial;"><span class="fullpost"> Atas penyerahan jasa di bidang tenaga kerja selain yang disebutkan pada butir 1 </span></span><span style="color: blue;"><span style="font-family: arial;"><span class="fullpost">dikenakan Pajak Pertambahan Nilai termasuk</span></span><span style="font-family: arial;"><span class="fullpost"> </span></span><span style="font-family: arial;"><span class="fullpost"><b><i>outsourcing</i></b></span></span><span style="font-family: arial;"><span class="fullpost">.</span></span></span><span style="font-family: arial;"><span class="fullpost"><br /><br /></span></span><span style="font-family: arial;"><span class="fullpost"><b>Outsourcing adalah</b></span></span><span style="font-family: arial;"><span class="fullpost"> kegiatan memberikan jasa dalam suatu bidang usaha, kegiatan atau pekerjaan yang dilakukan oleh tenaga kerja pemberi jasa dengan disertai keterlibatan langsung tenaga kerja tersebut dalam pelaksanaannya. Sehingga outsourcing merupakan penyerahan Jasa Kena Pajak yang tidak termasuk penyerahan jasa penyediaan tenaga kerja.<br /><br /></span></span><span style="font-family: arial;"><span class="fullpost"><b>3.</b></span></span><span style="font-family: arial;"><span class="fullpost"> Dasar Pengenaan Pajak atas penyerahan sebagaimana dimaksud pada butir 2 adalah sebesar seluruh tagihan yang diminta atau seharusnya diminta oleh Pengusaha jasa </span></span><span style="color: blue;"><span style="font-family: arial;"><span class="fullpost">(termasuk tagihan atas gaji tenaga kerja yang dibayarkan ditambah tagihan management fee)</span></span><span style="font-family: arial;"><span class="fullpost">.</span></span></span><span style="font-family: arial;"><span class="fullpost"><br /><br />Selanjutnya<span style="color: blue;"> </span></span></span><span style="color: blue; font-family: arial;"><span class="fullpost"><b>perlakuan pajak penghasilan</b></span></span><span style="font-family: arial;"><span class="fullpost"> atas penyediaan jasa tenaga kerja ataupun jasa outsourcing adalah mengacu pada Pasal 23 ayat (1) huruf c angka 2 UU Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 36 tahun 2008 (mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2009), yang mengatur mengenai jenis jasa yang wajib dipotong PPh Pasal 23 dimana disebutkan bahwa tarif 2% dikenakan dari jumlah bruto atas:<br /><br />1. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang telah dikenai pajak penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2); dan<br /><br />2. Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong pajak penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.<br /><br />Kemudian dalam pasal 23 ayat (2) dinyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai jenis jasa lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 2 diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.<br /><br />Berdasarkan PMK Nomor 244/PMK.03/2008 tentang Jenis Jasa Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c angka 2 dalam UU Nomor 36 tahun 2008 disebutkan dalam Pasal 1 ayat 2 huruf k termasuk jasa lain yang dikenakan PPh Pasal 23 adalah jasa penyedia tenaga kerja (outsourcing services).<br /><br />Sehingga tarif PPh Pasal 23 atas jasa penyedia tenaga kerja (outsourcing services) adalah sebesar 2% dari jumlah bruto tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai.<br /><br /></span></span><span style="font-family: arial;"><span class="fullpost"><b><span style="color: red;">Contoh :</span></b></span></span><span style="font-family: arial;"><span class="fullpost"><br />Misalnya dalam kontrak yang diterbitkan oleh perusahaan penyedia jasa tenaga kerja (outsourcing services), menyebutkan upah karyawan Rp 10.000 dan manajemen fee Rp 1.000 maka penghitungan pajaknya sebagai berikut:<br /><br />Upah Karyawan : Rp 10.000<br />Manajemen Fee : Rp 1.000<br />Jumlah tagihan: Rp 11.000.<br />PPN 10% dari tagihan : (Rp 11.000 x 10%) = Rp 1.100<br />PPh Pasal 23 yang harus dipotong 2% dari manajemen fee: (Rp 1.000 x 2%) = Rp 20<br /><br />Jadi jumlah yang dibayarkan setelah dipotong PPh Pasal 23: (Rp 11.000 + Rp 1.100 - Rp 20) = </span></span><span style="color: blue; font-family: arial;"><span class="fullpost"><b>Rp 12.080</b></span></span><span style="font-family: arial;"><span class="fullpost"><br /><br /></span></span><span style="font-family: arial;"><span class="fullpost"><b><i>Pencatatannya adalah:</i></b></span></span><span style="font-family: arial;"><span class="fullpost"><br /><br />Beban: Rp 11.000<br />PPN Masukan: Rp 1.100<br />Hutang PPh Pasal 23: Rp 20<br /></span></span><span style="color: blue; font-family: arial;"><span class="fullpost"><b>Kas: Rp 12.080</b></span></span><span class="fullpost"><br /><br /><br /><span style="font-weight: bold;">Artikel terkait : </span><br />- <a href="http://pajak-kita.blogspot.com/2009/04/perubahan-pph-21-ditanggung-pemerintah.html"> Perubahan PPh 21 Ditanggung Pemerintah Usaha Tertentu</a><br />- <a href="http://pajak-kita.blogspot.com/2009/03/pph-21-karyawan-ber-npwp-tidak-ber-npwp.html"> PPh 21 Karyawan ber-NPWP & Tidak Ber-NPWP</a><br />- <a href="http://pajak-kita.blogspot.com/2009/03/pengguna-sunset-policy-bukan-fokus.html"> Pengguna Sunset Policy Bukan Fokus Audit Pajak</a><br />- <a href="http://pajak-kita.blogspot.com/2009/03/pph-21-ditanggung-pemerintah-untuk.html"> PPh 21 Ditanggung Pemerintah - 2009</a><br />- <a href="http://pajak-kita.blogspot.com/2009/03/revaluasi-aktiva-tetap-2009.html"> Revaluasi Aktiva Tetap - 2009</a><br />- <a href="http://pajak-kita.blogspot.com/2009/02/pengisian-faktur-pajak-standar.html"> Pengisian Faktur Pajak Standar</a><br />- <a href="http://pajak-kita.blogspot.com/2009/02/wacana-potongan-pph-21-masuk-gaji.html"> Wacana Potongan PPh 21 Masuk Gaji Karyawan</a><br />- <a href="http://pajak-kita.blogspot.com/2009/02/perlakuan-dividen-yang-diterima-wp-op.html"> Perlakuan Dividen Yang Diterima WP-OP DN</a><br />- <a href="http://pajak-kita.blogspot.com/2009/02/aturan-bebas-pajak-untuk-hibah.html"> Aturan Bebas Pajak untuk Hibah, Sumbangan & Beasiswa</a><br />- <a href="http://pajak-kita.blogspot.com/2009/01/petunjuk-pencatatan-wajib-pajak-orang.html"> Petunjuk Pencatatan Wajib Pajak Orang Pribadi</a><br />- <a href="http://pajak-kita.blogspot.com/2009/01/badan-hukum-pendidikan-dapat-insentif.html"> Badan Hukum Pendidikan Dapat Insentif Pajak</a><br />- <a href="http://pajak-kita.blogspot.com/2009/01/aturan-fiskal-untuk-pilot-dan-pelaut.html"> Aturan Fiskal Untuk Pilot dan Pelaut</a><br />- <a href="http://pajak-kita.blogspot.com/2009/01/tki-tidak-dipungut-pajak-penghasilan.html"> TKI Tidak Dipungut Pajak Penghasilan</a><br />- <a href="http://pajak-kita.blogspot.com/2009/01/pendaftaran-npwp-bagi-anggota-keluarga_07.html"> Pendaftaran NPWP Bagi Anggota Keluarga</a><br /><br /></span></div>

Perlakuan Pajak Jasa Outsourcing

Dalam kegiatan ekonomi sekarang banyak bermunculan suatu kegiatan usaha yang bergerak dalam bidang penyediaan jasa tenaga kerja ataupun jasa...

Baca selengkapnya »

Perubahan PPh 21 Ditanggung Pemerintah Usaha Tertentu

<div align="justify"><span style="font-family: arial;">Dalam pelaksanaan pemberian PPh 21 ditanggung pemerintah (DTP) atas penghasilan pekerja pada katagori usaha tertentu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor : PER-22/PJ/2009 yang pernah kami bahas dalam artikel sebelumnya (klik <a href="http://pajak-kita.blogspot.com/2009/03/pph-21-ditanggung-pemerintah-untuk.html" target="_blank"> <span style="color: #3366ff;">disini</span></a> untuk membaca artikel sebelumnya), telah mengalami perubahan dengan dikeluarkannya Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor : <a href="http://www.pajak.go.id/dmdocuments/PER-26%20-2009.pdf" target="_blank"> <span style="color: #3366ff;">PER-26/PJ/2009</span></a> tertanggal 18 Maret 2009 dan Peraturan Menteri keuangan Nomor : <a href="http://www.pajak.go.id/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=527&Itemid=156" target="_blank"> <span style="color: #3366ff;">49/PMK.03/2009</span></a>. Perubahan-perubahan yang dimaksud adalah :<br /><br />1. Pajak Penghasilan Pasal 21 Ditanggung Pemerintah diberikan kepada pekerja yang memenuhi persyaratan </span><span style="color: #3333ff;"><i><b><span style="font-family: arial;">sampai dengan Masa Pajak </span><span style="font-family: arial;">Juni 2009</span></b></i></span><span style="font-family: arial;">, sedangkan mulai Masa Pajak </span><span style="font-family: arial;"><b><i><span style="color: #3333ff;">Juli 2009</span></i></b></span><span style="font-family: arial;"> </span><span style="font-family: arial;"><b><span style="color: red;">hanya</span></b></span><span style="font-family: arial;"> diberikan kepada pekerja yang memenuhi persyaratan dan telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)<br /><br />2. Besarnya Pajak Penghasilan Pasal 21 Ditanggung Pemerintah yang diterima pekerja adalah sebesar pajak terutang berdasarkan tarif umum Undang-Undang Pajak Penghasilan dan </span><span style="font-family: arial;"><i><span style="color: #3333ff;"><b>tidak termasuk</b></span></i></span><span style="font-family: arial;"><i><span style="color: #3333ff;"> kenaikan tarif pajak sebesar 20% lebih tinggi bagi pekerja yang belum memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak.</span></i></span><span style="font-family: arial;"><br /><br />3. Dalam hal setelah Masa Pajak Juni 2009 pekerja belum memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Pajak Penghasilan Pasal 21 Ditanggung Pemerintah hanya diberikan sejak Masa Pajak setelah pekerja yang bersangkutan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak.<br /><br /><span class="fullpost">Contoh hitungan akan kami sampaikan pada akhir artikel ini.<br /><br /></span></span><span style="font-family: arial;"><span class="fullpost"><b>Secara teknis dalam pelaporan SPT Masa PPh 21 perlu diperhatikan hal-hal sbb :</b></span></span><span style="font-family: arial;"><span class="fullpost"><br />1. Pemberi kerja wajib menyampaikan daftar realisasi pembayaran PPh 21 DTP dg format formulir yg dikeluarkan dirjen pajak.<br /><br />2. Dalam hal pekerja yg menerima pph 21 DTP lebih dari 30 (tiga puluh) orang, maka selain melampirkan formulir tersebut poin (1), juga melampirkan daftar pekerja yang memperoleh PPh 21 DTP dalam media elektronik. Dimana dalam formulir tsb harus dibubuhi cap atau tulisan "DAFTAR PEKERJA YANG TELAH MENERIMA PPH 21 DITANGGUNG PEMERINTAH ADALAH SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM MEDIA ELEKTRONIK YANG TIDAK TERPISAHKAN DARI FORMULIR INI"<br /><br />3. Atas PPh 21 yang DTP harus dibuatkan SSP dengan dibubuhi cap atau tulisan "PPH PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH EKS PMK NOMOR 43/PMK.03/2009.<br /><br /></span></span><span style="font-family: arial;"><span class="fullpost"><b>Sanksi apabila ditemukan ketidakbenaran atas pelaksanaan pemberian PPh 21 DTP yaitu dalam bentuk :</b></span></span><span style="font-family: arial;"><span class="fullpost"><br />1. Pemberi kerja tidak membayarkan PPh 21 DTP kepada pekerja yang telah memenuhi ketentuan, atau<br /><br />2. PPh 21 DTP diberikan kepada pekerja yang TIDAK memenuhi ketentuan yang berlaku.<br /><br />Atas hal tersebut diatas maka PPh 21 DTP akan ditagih kembali kepada pemberi kerja berikut sanksi sesuai dengan ketentuan pasal 13 ayat (3) UU nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan sebagaimana telah dirubah dengan UU nomor 28 tahun 2007.<br /><br /><br /></span></span><span style="font-family: arial;"><span class="fullpost"><b>Contoh penghitungan :</b></span></span><span style="font-family: arial;"><span class="fullpost"><br /><br />Irawan (K/2) adalah pegawai tetap (tidak memiliki NPWP) bekerja pada PT. Majutex pada bulan maret 2009 menerima gaji dan tunjangan sebesar Rp 5.000.000,- dan membayar iuran pensiun Rp 25.000,-<br /><br /></span></span><span style="font-family: arial;"><span class="fullpost"><b><span style="color: #3333ff;">a. Penghitungan PPh 21 terutang bulan maret 2009 :</span></b></span></span><span style="font-family: arial;"><span class="fullpost"><br />Penghasilan bruto sebulan = 5.000.000<br />Pengurang :<br />- Biaya jabatan (5%x5.000.000) = 250.000<br />- Iuran pensiun = 25.000<br />Jumlah pengurang = 275.000<br /><br />Penghasilan neto sebulan = (5.000.000 - 275.000) = 4.725.000<br />Penghasilan neto setahun = (12 x 4.725.000) = 56.700.000<br />PTKP (K/2) = (15.840.000 + 1.320.000 + 2.640.000) = 19.800.000<br />Penghasilan Kena Pajak (PKP) = (56.700.000 - 19.800.000) = 36.900.000<br />PPh 21 setahun = (5% x 36.900.000) = 1.845.000<br />PPh 21 sebulan = (1.845.000 : 12) = 153.750<br />Kenaikan tarif 20% lebih tinggi (karena tidak punya NPWP) = (20% x 153.750) = 30.750<br /><br /></span></span><span style="font-family: arial;"><span class="fullpost"><b><i><span style="color: red;">Jadi besarnya PPh 21 bulan maret = (153.750 + 30.750) = 184.500</span></i></b></span></span><span style="font-family: arial;"><span class="fullpost"><br /><br /></span></span><span style="color: #3333ff;"><span style="font-family: arial;"><span class="fullpost"><b>b. Besarnya penghasilan (take home pay) Irawan apabila PPh 21 </b></span></span></span><span style="font-family: arial;"><span class="fullpost"><b><span style="color: red;">tidak</span></b></span></span><span style="color: #3333ff;"><span style="font-family: arial;"><span class="fullpost"><b> di tanggung pemerintah adalah :</b></span></span></span><span style="font-family: arial;"><span class="fullpost"><br />Penghasilan sebulan = 5.000.000<br />Iuran pensiun = (25.000)<br />PPh 21 terutang = (153.750)<br />Kenaikan tarif 20% lebih tinggi = (30.750)<br /></span></span><span style="font-family: arial;"><span class="fullpost"><b><i><span style="color: red;">Take home pay = (5.000.000 - 25.000 - 153.750 - 30.750) = 4.790.500</span></i></b></span></span><span style="font-family: arial;"><span class="fullpost"><br /><br /></span></span><span style="font-family: arial;"><span class="fullpost"><b><span style="color: #3333ff;">c. Namun besarnya penghasilan (take home pay) Irawan apabila PPh 21 di tanggung pemerintah adalah :</span></b></span></span><span style="font-family: arial;"><span class="fullpost"><br />Penghasilan apabila PPh 21 tidak ditanggung pemerintah = 4.790.500<br />PPh 21 di tanggung pemerintah*) = 153.750<br /></span></span><span style="font-family: arial;"><span class="fullpost"><b><i><span style="color: red;">Maka take home pay = (4.790.500 + 153. 750) = 4.944.250</span></i></b></span></span><span style="font-family: arial;"><span class="fullpost"><br /><br /></span></span><span style="font-family: arial;"><span class="fullpost"><b>Keterangan :</b></span></span><span style="font-family: arial;"><span class="fullpost"><br />1. *) Besarnya PPh 21 DTP tidak termasuk kenaikan tarif 20% lebih tinggi sehingga pemberi kerja harus tetap melakukan pemeotongan PPh 21 dengan tarif 20% lebih tinggi yaitu sebesar Rp 30.750<br /><br />Atas PPh 21 DTP dan kenaikan tarif pajak 20% lebih tinggi, wajib dibuatkan bukti potong PPh 21 sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri keuangan Nomor 252/KMK.03/2008 tentang petunjuk pelasanaan pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan orang pribadi.<br /><br />2. Apabila pada bulan Juni 2009 Irawan belum juga memiliki NPWP, maka PPh 21 yang terutang TIDAK ADA yang ditanggung pemerintah sehingga besarnya penghasilan (take home pay) Irawan adalah = 4.790.500</span></span><span class="fullpost"><br /><br /><span style="font-weight: bold;">Artikel terkait : </span><br />- <a href="http://www.blogger.com/%20http://pajak-kita.blogspot.com/2009/03/pph-21-karyawan-ber-npwp-tidak-ber-npwp.html"> PPh 21 Karyawan ber-NPWP & Tidak Ber-NPWP</a><br />- <a href="http://www.blogger.com/%20http://pajak-kita.blogspot.com/2009/03/pengguna-sunset-policy-bukan-fokus.html"> Pengguna Sunset Policy Bukan Fokus Audit Pajak</a><br />- <a href="http://www.blogger.com/%20http://pajak-kita.blogspot.com/2009/03/pph-21-ditanggung-pemerintah-untuk.html"> PPh 21 Ditanggung Pemerintah - 2009</a><br />- <a href="http://www.blogger.com/%20http://pajak-kita.blogspot.com/2009/03/revaluasi-aktiva-tetap-2009.html"> Revaluasi Aktiva Tetap - 2009</a><br />- <a href="http://www.blogger.com/%20http://pajak-kita.blogspot.com/2009/02/pengisian-faktur-pajak-standar.html"> Pengisian Faktur Pajak Standar</a><br />- <a href="http://www.blogger.com/%20http://pajak-kita.blogspot.com/2009/02/wacana-potongan-pph-21-masuk-gaji.html"> Wacana Potongan PPh 21 Masuk Gaji Karyawan</a><br />- <a href="http://www.blogger.com/%20http://pajak-kita.blogspot.com/2009/02/perlakuan-dividen-yang-diterima-wp-op.html"> Perlakuan Dividen Yang Diterima WP-OP DN</a><br />- <a href="http://www.blogger.com/%20http://pajak-kita.blogspot.com/2009/02/aturan-bebas-pajak-untuk-hibah.html"> Aturan Bebas Pajak untuk Hibah, Sumbangan & Beasiswa</a><br />- <a href="http://www.blogger.com/%20http://pajak-kita.blogspot.com/2009/01/petunjuk-pencatatan-wajib-pajak-orang.html"> Petunjuk Pencatatan Wajib Pajak Orang Pribadi</a><br />- <a href="http://www.blogger.com/%20http://pajak-kita.blogspot.com/2009/01/badan-hukum-pendidikan-dapat-insentif.html"> Badan Hukum Pendidikan Dapat Insentif Pajak</a><br />- <a href="http://www.blogger.com/%20http://pajak-kita.blogspot.com/2009/01/aturan-fiskal-untuk-pilot-dan-pelaut.html"> Aturan Fiskal Untuk Pilot dan Pelaut</a><br />- <a href="http://www.blogger.com/%20http://pajak-kita.blogspot.com/2009/01/tki-tidak-dipungut-pajak-penghasilan.html"> TKI Tidak Dipungut Pajak Penghasilan</a><br />- <a href="http://www.blogger.com/%20http://pajak-kita.blogspot.com/2009/01/pendaftaran-npwp-bagi-anggota-keluarga_07.html"> Pendaftaran NPWP Bagi Anggota Keluarga</a><br /><br /></span></div>

Perubahan PPh 21 Ditanggung Pemerintah Usaha Tertentu

Dalam pelaksanaan pemberian PPh 21 ditanggung pemerintah (DTP) atas penghasilan pekerja pada katagori usaha tertentu sesuai dengan Peraturan...

Baca selengkapnya »