PPh 21 Karyawan ber-NPWP & Tidak Ber-NPWP

<div align="justify"><span style="font-family: arial;">Menjawab beberapa pertanyaan tentang mekanisme pemotongan PPh 21 atas penghasilan yang diterima karyawan ber-NPWP dengan karyawan tidak ber-NPWP khususnya dalam penerapan tarif pajak 20% lebih tinggi dari pada tarif yang diterapkan terhadap karyawan yang ber-NPWP, maka perlu kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :<br /><br />Merujuk pada UU Pajak Penghasilan nomor : <a href="http://dc119.4shared.com/download/81885540/ad32ac05/UU_PPh_NOMOR_36_TH2008.zip?tsid=20090121-234132-a906545f" target="_blank"> <span style="color: #3366ff;">38 Tahun 2008</span></a> Pasal 21 dan Peraturan Menteri Keuangan nomor : <a href="http://www.pajak.go.id/dmdocuments/PMK-252-2008.pdf" target="_blank"> <span style="color: #3366ff;">252/KMK.03/2008</span></a> pasal 20 ayat (1) yang menyatakan bahwa bagi penerima penghasilan yang dipotong PPh pasal 21 yang tidak memiliki NPWP dikenakan pemotongan PPh Pasal 21 dengan tarif Iebih tinggi 20% (dua puluh persen) dari pada tarif yang diterapkan terhadap Wajib Pajak yang memiliki NPWP.<br /><br />ayat (2) Jumlah PPh Pasal 21 yang harus dipotong terhadap karyawan yang tidak ber-NPWP adalah sebesar 120% (seratus dua puluh persen) dari jumlah pph pasal 21 yang seharusnya dipotong dalam hal yang bersangkutan memiliki NPWP.<br /><br />(Contoh hitungan kami sampaikan pada bagian akhir artikel ini)<br /><span class="fullpost"><br />Disamping hal tersebut diatas banyak sekali dari pengunjung </span></span><span style="font-family: arial;"><span class="fullpost"><b><span style="color: #3333ff;">PAJAK KITA</span></b></span></span><span style="font-family: arial;"><span class="fullpost"> yang sampai saat ini masih kebingungan dalam menentukan antara pengertian pegawai tetap dan pegawai tidak tetap / tenaga kerja lepas serta bukan pegawai, pemahaman hal ini semata-mata untuk penerapan di dalam penghitungan PPh 21.<br /><br />Untuk itu dengan merujuk Peraturan Menteri Keuangan nomor : 252/KMK.03/2008 pasal 1 dinyatakan bahwa :<br /><br /></span></span><span style="font-family: arial;"><span class="fullpost"><b>Pegawai tetap adalah</b></span></span><span style="font-family: arial;"><span class="fullpost"> pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan dalam jumlah tertentu secara terartur, termasuk anggota dewan komisaris dan anggota dewan pengawas yang secara teratur terus menerus ikut mengelola kegiatan perusahaan secara langsung, serta pegawai yang bekerja berdasarkan kontrak untuk suatu jangka waktu tertentu sepanjang pegawai yang bersangkutan bekerja penuh (full time) dalam pekerjaan tersebut.<br /><br /></span></span><span style="font-family: arial;"><span class="fullpost"><b>Pegawai tidak tetap / tenaga kerja lepas adalah</b></span></span><span style="font-family: arial;"><span class="fullpost"> pegawai yang hanya menerima penghasilan apabila pegawai yang bersangkutan bekerja, berdasarkan jumlah hari bekerja, jumlah unit hasil pekerjaan yang dihasilkan atau penyelesaian suatu jenis pekerjaan yang diminta oleh pemberi kerja.<br /><br /></span></span><span style="font-family: arial;"><span class="fullpost"><b>Bukan Pegawai adalah</b></span></span><span style="font-family: arial;"><span class="fullpost"> orang pribadi selain pegawai tetap dan pegawai tidak tetap (tenaga kerja Iepas) yang memperoleh penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun dari Pemotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 sebagai imbalan atas pekerjaan, jasa atau kegiatan tertentu yang dilakukan berdasarkan perintah atau permintaan dari pemberi penghasilan.<br /><br /></span></span><span style="font-family: arial;"><span class="fullpost"><b><span style="color: #3333ff;">Contoh penghitungan PPh 21 :</span></b></span></span><span style="font-family: arial;"><span class="fullpost"><br />Misalnya diketahui Penghasilan Kena Pajak sebesar Rp 75.000.000,00 Pajak Penghasilan yang harus dipotong bagi Wajib Pajak yang </span></span><span style="font-family: arial;"><span class="fullpost"><b><span style="color: red;">memiliki NPWP</span></b></span></span><span style="font-family: arial;"><span class="fullpost"> adalah:<br /><br />5% x Rp 50.000.000,00 = Rp 2.500.000,00<br />15% x Rp 25.000.000,00 = Rp 3.750.000,00(+)<br /></span></span><span style="font-family: arial;"><span class="fullpost"><b><i>Jumlah PPh 21 terutang = Rp 6.250.000,00</i></b></span></span><span style="font-family: arial;"><span class="fullpost"><br /><br />Pajak Penghasilan yang harus dipotong jika Wajib Pajak </span></span><span style="font-family: arial;"><span class="fullpost"><b><span style="color: red;">tidak memiliki NPWP</span></b></span></span><span style="font-family: arial;"><span class="fullpost"> adalah:<br /><br />5% x 120% x Rp 50.000.000,00 = Rp 3.000.000,00<br />15% x 120% x Rp 25.000.000,00 = Rp 4.500.000,00(+)<br /></span></span><span style="font-family: arial;"><span class="fullpost"><b><i>Jumlah PPh 21 terutang = Rp 7.500.000,00</i></b></span></span><span style="font-family: arial;"><span class="fullpost"><br /><br /></span></span><span style="font-family: arial;"><span class="fullpost"><b><i><span style="color: red;">Catatan : </span></i></b></span></span><span style="font-family: arial;"><span class="fullpost">Lapisan tarif pajak sudah menggunakan ketentuan terbaru yang mulai berlaku 1 Januari 2009.</span></span><span class="fullpost"><br /><br /><span style="font-weight: bold;">Artikel terkait : </span><br />- <a href="http://www.blogger.com/%20http://pajak-kita.blogspot.com/2009/03/pengguna-sunset-policy-bukan-fokus.html"> Pengguna Sunset Policy Bukan Fokus Audit Pajak</a><br />- <a href="http://www.blogger.com/%20http://pajak-kita.blogspot.com/2009/03/pph-21-ditanggung-pemerintah-untuk.html"> PPh 21 Ditanggung Pemerintah - 2009</a><br />- <a href="http://www.blogger.com/%20http://pajak-kita.blogspot.com/2009/03/revaluasi-aktiva-tetap-2009.html"> Revaluasi Aktiva Tetap - 2009</a><br />- <a href="http://www.blogger.com/%20http://pajak-kita.blogspot.com/2009/02/pengisian-faktur-pajak-standar.html"> Pengisian Faktur Pajak Standar</a><br />- <a href="http://www.blogger.com/%20http://pajak-kita.blogspot.com/2009/02/wacana-potongan-pph-21-masuk-gaji.html"> Wacana Potongan PPh 21 Masuk Gaji Karyawan</a><br />- <a href="http://www.blogger.com/%20http://pajak-kita.blogspot.com/2009/02/perlakuan-dividen-yang-diterima-wp-op.html"> Perlakuan Dividen Yang Diterima WP-OP DN</a><br />- <a href="http://www.blogger.com/%20http://pajak-kita.blogspot.com/2009/02/aturan-bebas-pajak-untuk-hibah.html"> Aturan Bebas Pajak untuk Hibah, Sumbangan & Beasiswa</a><br />- <a href="http://www.blogger.com/%20http://pajak-kita.blogspot.com/2009/01/petunjuk-pencatatan-wajib-pajak-orang.html"> Petunjuk Pencatatan Wajib Pajak Orang Pribadi</a><br />- <a href="http://www.blogger.com/%20http://pajak-kita.blogspot.com/2009/01/badan-hukum-pendidikan-dapat-insentif.html"> Badan Hukum Pendidikan Dapat Insentif Pajak</a><br />- <a href="http://www.blogger.com/%20http://pajak-kita.blogspot.com/2009/01/aturan-fiskal-untuk-pilot-dan-pelaut.html"> Aturan Fiskal Untuk Pilot dan Pelaut</a><br />- <a href="http://www.blogger.com/%20http://pajak-kita.blogspot.com/2009/01/tki-tidak-dipungut-pajak-penghasilan.html"> TKI Tidak Dipungut Pajak Penghasilan</a><br />- <a href="http://www.blogger.com/%20http://pajak-kita.blogspot.com/2009/01/pendaftaran-npwp-bagi-anggota-keluarga_07.html"> Pendaftaran NPWP Bagi Anggota Keluarga</a><br />- <a href="http://www.blogger.com/%20http://pajak-kita.blogspot.com/2008/12/sunset-policy-diperpanjang-hingga-28.html"> Sunset Policy Diperpanjang Hingga 28 Februari 2009</a><br />- <a href="http://www.blogger.com/%20http://pajak-kita.blogspot.com/2008/12/cross-check-spt-dengan-data-kepemilikan.html"> Cross Check SPT Dengan Data Kepemilikan Mobil</a><br />- <a href="http://www.blogger.com/%20http://pajak-kita.blogspot.com/2008/12/ke-luar-negeri-tanpa-npwp-kena-fiskal.html"> Ke Luar Negeri Tanpa NPWP Kena Fiskal LN</a><br />- <a href="http://www.blogger.com/%20http://pajak-kita.blogspot.com/2008/12/resume-ketentuan-uu-no36-tahun-2008.html"> Resume Ketentuan UU No.36 Tahun 2008</a><br />- <a href="http://www.blogger.com/%20http://pajak-kita.blogspot.com/2008/12/pph-final-rsh-turun-jadi-1-mulai-1.html"> PPh Final RSH Menjadi 1% Mulai 1 Januari 2009</a><br />- <a href="http://www.blogger.com/%20http://pajak-kita.blogspot.com/2008/12/pph-21-pegawai-menerima-penghasilan.html"> PPh 21 Penghasilan Tidak Teratur</a><br />- <a href="http://www.blogger.com/%20http://pajak-kita.blogspot.com/2008/11/perubahan-uu-pph-untuk-tahun-pajak-2009_29.html"> Perubahan UU PPH (Jilid 3)</a><br />- <a href="http://pajak-kita.blogspot.com/2008/11/pajak-usaha-jasa-konstruksi-per-51.html">Pajak Usaha Jasa Konstruksi</a><br />- <a href="http://pajak-kita.blogspot.com/2008/11/perubahan-uu-pph-untuk-tahun-pajak-2009_20.html">Perubahan UU PPH (Jilid 2)</a><br />- <a href="http://pajak-kita.blogspot.com/2008/11/perubahan-uu-pph-untuk-tahun-pajak-2009.html">Perubahan UU PPH (Jilid 1)</a><br />- <a href="http://pajak-kita.blogspot.com/2008/11/perubahan-data-pemindahan-npwp-pkp.html">Tatacara perubahan/pemindahan NPWP/PKP</a><br />- <a href="http://pajak-kita.blogspot.com/2008/11/pph-21-pegawai-mulai-bekerja-pada-tahun.html">PPh 21 pegawai mulai kerja pd tahun berjalan</a><br />- <a href="http://pajak-kita.blogspot.com/2008/10/tata-cara-penghitungan-pph-pasal-21.html">Cara Penghitungan PPh 21</a><br />- <a href="http://pajak-kita.blogspot.com/2008/10/karyawan-tak-ber-npwp-kena-pajak-lebih_29.html">PPh 21 karyawan tidak ber-NPWP</a><br />- <a href="http://pajak-kita.blogspot.com/2008/10/penghasilan-tidak-kena-pajak-ptkp-tahun_26.html">PTKP Tahun 2009</a><br /><br /></span></div>

PPh 21 Karyawan ber-NPWP & Tidak Ber-NPWP

Menjawab beberapa pertanyaan tentang mekanisme pemotongan PPh 21 atas penghasilan yang diterima karyawan ber-NPWP dengan karyawan tidak ber-...

Baca selengkapnya »

Pengguna Sunset Policy Bukan Fokus Audit Pajak

<div align="justify"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhwwD5m-A029THX9k-vYiHEFgz60udOUDDvrUFSKKJKpqKaMBDOoIqaEB5c156aotXEMqp4nvIK-cnPBaqYmiWSgIgzFMKULKsnshGBZamkHI_AXD72Ga0LrNw_pYQqyR8kgMJ7x1mQ9I8/s1600/form-2.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhwwD5m-A029THX9k-vYiHEFgz60udOUDDvrUFSKKJKpqKaMBDOoIqaEB5c156aotXEMqp4nvIK-cnPBaqYmiWSgIgzFMKULKsnshGBZamkHI_AXD72Ga0LrNw_pYQqyR8kgMJ7x1mQ9I8/s1600/form-2.jpg" /></a></div><br /><span style="font-family: arial;">Banyak kabar mengatakan bahwa sunset policy merupakan jebakan, karena menurut Direktur Jenderal Pajak Darmin Nasution (sumber : Bisnis Indonesia) menegaskan bahwa wajib pajak yang telah memanfaatkan sunset policy tidak akan masuk dalam daftar target fokus pemeriksaan pajak 2009. Audit tidak dilakukan sepanjang tidak ditemukan bukti baru yang menyatakan surat pemberitahuan (SPT) tahunan yang dilaporkan tidak benar.<br /><br />Namun sebenarnya kalau kita mau pahami sunset policy adalah fasilitas dan hak wajib pajak, kenapa sekarang terdengar seperti jebakan?<br /><br />Dirjen Pajak sebelumnya telah menerbitkan Surat Edaran Dirjen Pajak tertanggal 24 Februari 2009 nomor SE-02/-PJ.04/2009 tentang Rencana dan Strategi Penyelesaian Pemeriksaan Tahun 2009. Dalam SE itu disebutkan Ditjen Pajak menargetkan setoran pajak dari hasil kegiatan pemeriksaan secara nasional pada 2009 sebesar Rp 13 triliun yang merupakan bagian dari distribusi rencana penerimaan setiap Kantor Wilayah Ditjen Pajak.<br /><br /><span class="fullpost">Adapun fokus pemeriksaan 2009 untuk wajib pajak badan akan dilakukan terhadap 14 sektor usaha tertentu antara lain </span></span><span style="color: red;"><span style="font-family: arial;"><span class="fullpost">pertambangan jasa pertambangan minyak gas bumi, industri logam dasar, konstruksi, hotel berbintang, realestat, dan telekomunikasi</span></span><span style="font-family: arial;"><span class="fullpost">.</span></span></span><span style="font-family: arial;"><span class="fullpost"><br /><br />Penetapan fokus pemeriksaan terhadap wajib pajak badan didasarkan pada data PDB, nilai koreksi hasil pemeriksaan, penerimaan PPh, audit coverage ratio, dan pengaduan masyarakat.<br /><br />Sementara itu, untuk fokus pemeriksaan nasional terhadap wajib pajak orang pribadi dilakukan kepada antara lain kepada </span></span><span style="font-family: arial;"><span class="fullpost"><span style="color: red;">pemilik modal atau investor yang memiliki akumulasi nilai investasi di atas Rp500 juta, konsultan hukum, dokter, notaris, selebritas, tokoh masyarakat, dan pejabat ataupun mantan pejabat baik dari eksekutif, legislatif maupun yudikatif.</span></span></span><span style="font-family: arial;"><span class="fullpost"><br /><br />Dirjen Pajak menjelaskan pada dasarnya pemeriksaan pajak dilakukan melalui dua mekanisme : Pertama, pemeriksaan atas laporan SPT yang lebih bayar. Kedua, di luar itu sama sekali.<br /><br />Target setoran pajak dari hasil pemeriksaan pajak yang dilakukan selama 2009 merupakan hasil pembuktian yang dilakukan aparat pajak atas berapa kekurangan pembayaran pajak dari wajib pajak yang diperiksa. (Sumber : Bisnis Indonesia)</span></span><span class="fullpost"><br /><br /><span style="font-weight: bold;">Artikel terkait : </span><br />- <a href="http://pajak-kita.blogspot.com/2009/03/pph-21-ditanggung-pemerintah-untuk.html"> PPh 21 Ditanggung Pemerintah - 2009</a><br />- <a href="http://pajak-kita.blogspot.com/2009/03/revaluasi-aktiva-tetap-2009.html"> Revaluasi Aktiva Tetap - 2009</a><br />- <a href="http://pajak-kita.blogspot.com/2009/02/pengisian-faktur-pajak-standar.html"> Pengisian Faktur Pajak Standar</a><br />- <a href="http://pajak-kita.blogspot.com/2009/02/wacana-potongan-pph-21-masuk-gaji.html"> Wacana Potongan PPh 21 Masuk Gaji Karyawan</a><br />- <a href="http://pajak-kita.blogspot.com/2009/02/perlakuan-dividen-yang-diterima-wp-op.html"> Perlakuan Dividen Yang Diterima WP-OP DN</a><br />- <a href="http://pajak-kita.blogspot.com/2009/02/aturan-bebas-pajak-untuk-hibah.html"> Aturan Bebas Pajak untuk Hibah, Sumbangan & Beasiswa</a><br />- <a href="http://pajak-kita.blogspot.com/2009/01/petunjuk-pencatatan-wajib-pajak-orang.html"> Petunjuk Pencatatan Wajib Pajak Orang Pribadi</a><br />- <a href="http://pajak-kita.blogspot.com/2009/01/badan-hukum-pendidikan-dapat-insentif.html"> Badan Hukum Pendidikan Dapat Insentif Pajak</a><br />- <a href="http://pajak-kita.blogspot.com/2009/01/aturan-fiskal-untuk-pilot-dan-pelaut.html"> Aturan Fiskal Untuk Pilot dan Pelaut</a><br />- <a href="http://pajak-kita.blogspot.com/2009/01/tki-tidak-dipungut-pajak-penghasilan.html"> TKI Tidak Dipungut Pajak Penghasilan</a><br />- <a href="http://pajak-kita.blogspot.com/2009/01/pendaftaran-npwp-bagi-anggota-keluarga_07.html"> Pendaftaran NPWP Bagi Anggota Keluarga</a><br />- <a href="http://pajak-kita.blogspot.com/2008/12/sunset-policy-diperpanjang-hingga-28.html"> Sunset Policy Diperpanjang Hingga 28 Februari 2009</a><br />- <a href="http://pajak-kita.blogspot.com/2008/12/cross-check-spt-dengan-data-kepemilikan.html"> Cross Check SPT Dengan Data Kepemilikan Mobil</a><br />- <a href="http://pajak-kita.blogspot.com/2008/12/ke-luar-negeri-tanpa-npwp-kena-fiskal.html"> Ke Luar Negeri Tanpa NPWP Kena Fiskal LN</a><br />- <a href="http://pajak-kita.blogspot.com/2008/12/resume-ketentuan-uu-no36-tahun-2008.html"> Resume Ketentuan UU No.36 Tahun 2008</a><br />- <a href="http://pajak-kita.blogspot.com/2008/12/pph-final-rsh-turun-jadi-1-mulai-1.html"> PPh Final RSH Menjadi 1% Mulai 1 Januari 2009</a><br />- <a href="http://pajak-kita.blogspot.com/2008/12/pph-21-pegawai-menerima-penghasilan.html"> PPh 21 Penghasilan Tidak Teratur</a><br />- <a href="http://pajak-kita.blogspot.com/2008/11/perubahan-uu-pph-untuk-tahun-pajak-2009_29.html"> Perubahan UU PPH (Jilid 3)</a><br />- <a href="http://pajak-kita.blogspot.com/2008/11/pajak-usaha-jasa-konstruksi-per-51.html">Pajak Usaha Jasa Konstruksi</a><br />- <a href="http://pajak-kita.blogspot.com/2008/11/perubahan-uu-pph-untuk-tahun-pajak-2009_20.html">Perubahan UU PPH (Jilid 2)</a><br />- <a href="http://pajak-kita.blogspot.com/2008/11/perubahan-uu-pph-untuk-tahun-pajak-2009.html">Perubahan UU PPH (Jilid 1)</a><br />- <a href="http://pajak-kita.blogspot.com/2008/11/perubahan-data-pemindahan-npwp-pkp.html">Tatacara perubahan/pemindahan NPWP/PKP</a><br />- <a href="http://pajak-kita.blogspot.com/2008/11/pph-21-pegawai-mulai-bekerja-pada-tahun.html">PPh 21 pegawai mulai kerja pd tahun berjalan</a><br />- <a href="http://pajak-kita.blogspot.com/2008/10/tata-cara-penghitungan-pph-pasal-21.html">Cara Penghitungan PPh 21</a><br />- <a href="http://pajak-kita.blogspot.com/2008/10/karyawan-tak-ber-npwp-kena-pajak-lebih_29.html">PPh 21 karyawan tidak ber-NPWP</a><br />- <a href="http://pajak-kita.blogspot.com/2008/10/penghasilan-tidak-kena-pajak-ptkp-tahun_26.html">PTKP Tahun 2009</a><br />- <a href="http://pajak-kita.blogspot.com/2008/10/spt-tahunan-badan-op-tahun-2008_1837.html">SPT Tahunan 2008</a><br />- <a href="http://pajak-kita.blogspot.com/2008/10/stelsel-akrual-dan-stelsel-kas_26.html">Stelsel Kas & Akrual</a><br />- <a href="http://pajak-kita.blogspot.com/2008/10/sanksi-keterlambatan-penyampaian-spt_26.html">Sanksi terlambat lapor SPT</a><br />- <a href="http://pajak-kita.blogspot.com/2008/10/penyesuaian-besarnya-peredaran-bruto_6409.html">Penyesuaian P.Bruto WP OP</a><br /><br /></span></div>

Pengguna Sunset Policy Bukan Fokus Audit Pajak

Banyak kabar mengatakan bahwa sunset policy merupakan jebakan, karena menurut Direktur Jenderal Pajak Darmin Nasution (sumber : Bisnis Indo...

Baca selengkapnya »

PPh 21 Ditanggung Pemerintah Untuk Usaha Tertentu

<div align="justify"><span style="font-family: arial;">Dalam rangka pelaksanaan pemberian PPh 21 di tanggung pemerintah atas penghasilan pekerja pada katagori usaha tertentu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor : PER-22/PJ/2009 merupakan kebijakan yang hanya berlaku mulai tanggal 4 Maret 2009 sampai dengan tanggal 31 Desember 2009, dimana PPh 21 di tanggung pemerintah berlaku untuk PPh 21 yang terhutang untuk masa Pebruari 2009 sampai dengan masa Nopember 2009 yang dilaporkan paling lambat tgl 20 Desember 2009.<br /><br />Dalam peraturan ini PPh 21 di tanggung pemerintah diberikan kepada pekerja yang bekerja pada pemberi kerja yang berusaha pada katagori usaha tertentu, dengan jumlah </span><span style="font-family: arial;"><i><span style="color: #3333ff;">penghasilan bruto diatas PTKP namun tidak lebih dari Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dalam satu bulan</span></i></span><span style="font-family: arial;">.<br /><br />Katagori usaha tertentu yang dimaksud meliputi kegiatan usaha : </span><span style="font-family: arial;"><span style="color: red;">PERTANIAN</span></span><span style="font-family: arial;"> (termasuk perkebunan, peternakan, perburuan dan kehutanan), </span><span style="font-family: arial;"><span style="color: red;">PERIKANAN</span></span><span style="font-family: arial;"> dan </span><span style="font-family: arial;"><span style="color: red;">INDUSTRI PENGOLAHAN</span></span><span style="font-family: arial;">.<br /><br />Secara teknis pemberian PPh 21 di tanggung pemerintah dapat dilihat pada contoh berikut : <br /><span class="fullpost"><br />1. Irawan (K/2) adalah pegawai tetap PT. Majutex yang bergerak dlm usaha pertenunan, pada bulan Maret 2009 menerima gaji dan tunjangan sebesar Rp 5.000.000,- dan membayar iuran pensiun Rp 25.000,-<br /><br /></span></span><span style="font-family: arial;"><span class="fullpost"><b>Perhitungan PPh 21 bulan Maret 2009 :</b></span></span><span style="font-family: arial;"><span class="fullpost"><br />Penghasilan bruto sebulan 5.000.000<br /></span></span><span style="font-family: arial;"><span class="fullpost"><i>Pengurang :</i></span></span><span style="font-family: arial;"><span class="fullpost"><br />- Biaya jabatan (5%x5.000.000) = 250.000<br />- Iuran pensiun = 25.000<br />Jumlah pengurang = 275.000<br /><br />Penghasilan neto sebulan = (5.000.000 - 275.000) = 4.725.000<br />Penghasilan neto setahun = (12 x 4.725.000) = 56.700.000<br />PTKP (K/2) = (15.840.000 + 1.320.000 + 2.640.000) = 19.800.000<br />Penghasilan Kena Pajak (PKP) = (56.700.000 - 19.800.000) = 36.900.000<br />PPh 21 setahun = (5% x 36.900.000) = 1.845.000<br /></span></span><b><span style="font-family: arial;"><span class="fullpost">PPh 21 sebulan = </span></span><span style="font-family: arial;"><span class="fullpost"><span style="font-size: 85%;">(1.845.000 : 12)</span></span></span><span style="font-family: arial;"><span class="fullpost"> = </span></span><span style="font-family: arial;"><span class="fullpost">153.750</span></span></b><span style="font-family: arial;"><span class="fullpost"><br /><br />Besarnya penghasilan (take home pay) Irawan apabila PPh 21 </span></span><span style="font-family: arial;"><span class="fullpost"><i><span style="color: red;"><b>tidak</b></span></i></span></span><span style="font-family: arial;"><span class="fullpost"><i><span style="color: red;"> di tanggung pemerintah</span></i></span></span><span style="font-family: arial;"><span class="fullpost"> adalah :<br />Penghasilan sebulan = 5.000.000<br />Iuran pensiun = (25.000)<br />PPh 21 terutang = (153.750)<br /></span></span><span style="font-family: arial;"><span class="fullpost"><b>Take home pay = 4.821.250</b></span></span><span style="font-family: arial;"><span class="fullpost"><br /><br />Namun besarnya penghasilan (take home pay) Irawan apabila PPh 21 </span></span><span style="font-family: arial;"><span class="fullpost"><i><span style="color: red;">di tanggung pemerintah</span></i></span></span><span style="font-family: arial;"><span class="fullpost"> adalah :<br />Penghasilan apabila PPh 21 tidak ditanggung pemerintah = 4.821.250<br />PPh 21 di tanggung pemerintah = 153.750<br /></span></span><b><span style="font-family: arial;"><span class="fullpost">Maka take home pay = <span style="font-size: 85%;">(4.821.250 + 153. 750)</span> = 4.975.000</span></span></b><span class="fullpost"><br /><br /><span style="font-weight: bold;">Artikel terkait : </span><br />- <a href="http://pajak-kita.blogspot.com/2009/03/revaluasi-aktiva-tetap-2009.html"> Revaluasi Aktiva Tetap - 2009</a><br />- <a href="http://pajak-kita.blogspot.com/2009/02/pengisian-faktur-pajak-standar.html"> Pengisian Faktur Pajak Standar</a><br />- <a href="http://pajak-kita.blogspot.com/2009/02/wacana-potongan-pph-21-masuk-gaji.html"> Wacana Potongan PPh 21 Masuk Gaji Karyawan</a><br />- <a href="http://pajak-kita.blogspot.com/2009/02/perlakuan-dividen-yang-diterima-wp-op.html"> Perlakuan Dividen Yang Diterima WP-OP DN</a><br />- <a href="http://pajak-kita.blogspot.com/2009/02/aturan-bebas-pajak-untuk-hibah.html"> Aturan Bebas Pajak untuk Hibah, Sumbangan & Beasiswa</a><br />- <a href="http://pajak-kita.blogspot.com/2009/01/petunjuk-pencatatan-wajib-pajak-orang.html"> Petunjuk Pencatatan Wajib Pajak Orang Pribadi</a><br />- <a href="http://pajak-kita.blogspot.com/2009/01/badan-hukum-pendidikan-dapat-insentif.html"> Badan Hukum Pendidikan Dapat Insentif Pajak</a><br />- <a href="http://pajak-kita.blogspot.com/2009/01/aturan-fiskal-untuk-pilot-dan-pelaut.html"> Aturan Fiskal Untuk Pilot dan Pelaut</a><br />- <a href="http://pajak-kita.blogspot.com/2009/01/tki-tidak-dipungut-pajak-penghasilan.html"> TKI Tidak Dipungut Pajak Penghasilan</a><br />- <a href="http://pajak-kita.blogspot.com/2009/01/pendaftaran-npwp-bagi-anggota-keluarga_07.html"> Pendaftaran NPWP Bagi Anggota Keluarga</a><br />- <a href="http://pajak-kita.blogspot.com/2008/12/sunset-policy-diperpanjang-hingga-28.html"> Sunset Policy Diperpanjang Hingga 28 Februari 2009</a><br />- <a href="http://pajak-kita.blogspot.com/2008/12/cross-check-spt-dengan-data-kepemilikan.html"> Cross Check SPT Dengan Data Kepemilikan Mobil</a><br />- <a href="http://pajak-kita.blogspot.com/2008/12/ke-luar-negeri-tanpa-npwp-kena-fiskal.html"> Ke Luar Negeri Tanpa NPWP Kena Fiskal LN</a><br />- <a href="http://pajak-kita.blogspot.com/2008/12/resume-ketentuan-uu-no36-tahun-2008.html"> Resume Ketentuan UU No.36 Tahun 2008</a><br />- <a href="http://pajak-kita.blogspot.com/2008/12/pph-final-rsh-turun-jadi-1-mulai-1.html"> PPh Final RSH Menjadi 1% Mulai 1 Januari 2009</a><br />- <a href="http://pajak-kita.blogspot.com/2008/12/pph-21-pegawai-menerima-penghasilan.html"> PPh 21 Penghasilan Tidak Teratur</a><br />- <a href="http://pajak-kita.blogspot.com/2008/11/perubahan-uu-pph-untuk-tahun-pajak-2009_29.html"> Perubahan UU PPH (Jilid 3)</a><br />- <a href="http://pajak-kita.blogspot.com/2008/11/pajak-usaha-jasa-konstruksi-per-51.html">Pajak Usaha Jasa Konstruksi</a><br />- <a href="http://pajak-kita.blogspot.com/2008/11/perubahan-uu-pph-untuk-tahun-pajak-2009_20.html">Perubahan UU PPH (Jilid 2)</a><br />- <a href="http://pajak-kita.blogspot.com/2008/11/perubahan-uu-pph-untuk-tahun-pajak-2009.html">Perubahan UU PPH (Jilid 1)</a><br />- <a href="http://pajak-kita.blogspot.com/2008/11/perubahan-data-pemindahan-npwp-pkp.html">Tatacara perubahan/pemindahan NPWP/PKP</a><br />- <a href="http://pajak-kita.blogspot.com/2008/11/pph-21-pegawai-mulai-bekerja-pada-tahun.html">PPh 21 pegawai mulai kerja pd tahun berjalan</a><br />- <a href="http://pajak-kita.blogspot.com/2008/10/tata-cara-penghitungan-pph-pasal-21.html">Cara Penghitungan PPh 21</a><br />- <a href="http://pajak-kita.blogspot.com/2008/10/karyawan-tak-ber-npwp-kena-pajak-lebih_29.html">PPh 21 karyawan tidak ber-NPWP</a><br />- <a href="http://pajak-kita.blogspot.com/2008/10/penghasilan-tidak-kena-pajak-ptkp-tahun_26.html">PTKP Tahun 2009</a><br />- <a href="http://pajak-kita.blogspot.com/2008/10/spt-tahunan-badan-op-tahun-2008_1837.html">SPT Tahunan 2008</a><br />- <a href="http://pajak-kita.blogspot.com/2008/10/stelsel-akrual-dan-stelsel-kas_26.html">Stelsel Kas & Akrual</a><br />- <a href="http://pajak-kita.blogspot.com/2008/10/sanksi-keterlambatan-penyampaian-spt_26.html">Sanksi terlambat lapor SPT</a><br />- <a href="http://pajak-kita.blogspot.com/2008/10/penyesuaian-besarnya-peredaran-bruto_6409.html">Penyesuaian P.Bruto WP OP</a><br /><br /><br /></span></div>

PPh 21 Ditanggung Pemerintah Untuk Usaha Tertentu

Dalam rangka pelaksanaan pemberian PPh 21 di tanggung pemerintah atas penghasilan pekerja pada katagori usaha tertentu sesuai dengan Peratur...

Baca selengkapnya »

Revaluasi Aktiva Tetap - 2009

<div align="justify"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjmf6XtMUj1u00hnivfZTkY7h0Y2jDMas4HQ1Oqlxai8-S1L2zcbPRuCgTWg1dN7SVWNtV3Nxw9asv3vwjO4ud3Rw2C7AHzZIKcQA8NOvlKkJNUyW05rPjNeFN8saXtnMgFHfdzIapXIA7L/s1600/Beasiswa.jpeg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjmf6XtMUj1u00hnivfZTkY7h0Y2jDMas4HQ1Oqlxai8-S1L2zcbPRuCgTWg1dN7SVWNtV3Nxw9asv3vwjO4ud3Rw2C7AHzZIKcQA8NOvlKkJNUyW05rPjNeFN8saXtnMgFHfdzIapXIA7L/s320/Beasiswa.jpeg" /></a></div><br /><br /><span style="font-family: Arial;">Pemerintah melalui Peraturan Direktur Jenderal pajak Nomor : PER-12/PJ/2009 mengatur tatacara pengajuan dan pengadministrasian penilaian kembali aktiva tetap perusahaan untuk tujuan perpajakan. Peraturan ini mulai diberlakukan pada tanggal ditetapkan yaitu tanggal 23 Pebruari 2009.<br /><br />Dalam peraturan ini perusahaan dapat melakukan penilaian kembali aktiva tetap perusahaan untuk tujuan perpajakan (revaluasi) dengan syarat telah memenuhi semua kewajiban pajaknya sampai dengan masa pajak terakhir sebelum masa pajak dilakukan penilaian kembali.<br /><br />Permohonan pengajuan revaluasi ini di tujukan kepada KPP domisili tempat wajib pajak terdaftar dengan menggunakan formulir yang formatnya seperti terlampir dalam peraturan ini.<br /><br />Dalam proses / pelaksanaan revaluasi ini tentu saja melibatkan <span class="fullpost">perusahaan jasa penilai atau ahli penilai yang telah mendapatkan ijin dari pemerintah.<br /><br />Kecuali itu dalam permohonan pengajuan revaluasi aktiva tetap harus melampirkan laporan keuangan tahun buku terakhir sebelum penilaian kembali aktiva tetap perusahaan yang telah diaudit oleh akuntan publik.<br /><br />Untuk mengetahui lebih jelas atas tatacara permohonan revaluasi aktiva tetap dan bentuk format formulir pengajuannya, anda dapat men-download peraturan ini <a href="http://www.pajak.go.id/dmdocuments/PER-12-2009.pdf" target="_blank"><span style="color: #3366ff;">disini</span> </a></span></span><span class="fullpost"><br /><br /><br /><span style="font-weight: bold;">Artikel terkait : </span><br />- <a href="http://www.blogger.com/%20http://pajak-kita.blogspot.com/2009/02/pengisian-faktur-pajak-standar.html"> Pengisian Faktur Pajak Standar</a><br />- <a href="http://www.blogger.com/%20http://pajak-kita.blogspot.com/2009/02/wacana-potongan-pph-21-masuk-gaji.html"> Wacana Potongan PPh 21 Masuk Gaji Karyawan</a><br />- <a href="http://www.blogger.com/%20http://pajak-kita.blogspot.com/2009/02/perlakuan-dividen-yang-diterima-wp-op.html"> Perlakuan Dividen Yang Diterima WP-OP DN</a><br />- <a href="http://www.blogger.com/%20http://pajak-kita.blogspot.com/2009/02/aturan-bebas-pajak-untuk-hibah.html"> Aturan Bebas Pajak untuk Hibah, Sumbangan & Beasiswa</a><br />- <a href="http://www.blogger.com/%20http://pajak-kita.blogspot.com/2009/01/petunjuk-pencatatan-wajib-pajak-orang.html"> Petunjuk Pencatatan Wajib Pajak Orang Pribadi</a><br />- <a href="http://www.blogger.com/%20http://pajak-kita.blogspot.com/2009/01/badan-hukum-pendidikan-dapat-insentif.html"> Badan Hukum Pendidikan Dapat Insentif Pajak</a><br />- <a href="http://www.blogger.com/%20http://pajak-kita.blogspot.com/2009/01/aturan-fiskal-untuk-pilot-dan-pelaut.html"> Aturan Fiskal Untuk Pilot dan Pelaut</a><br />- <a href="http://www.blogger.com/%20http://pajak-kita.blogspot.com/2009/01/tki-tidak-dipungut-pajak-penghasilan.html"> TKI Tidak Dipungut Pajak Penghasilan</a><br />- <a href="http://www.blogger.com/%20http://pajak-kita.blogspot.com/2009/01/pendaftaran-npwp-bagi-anggota-keluarga_07.html"> Pendaftaran NPWP Bagi Anggota Keluarga</a><br />- <a href="http://www.blogger.com/%20http://pajak-kita.blogspot.com/2008/12/sunset-policy-diperpanjang-hingga-28.html"> Sunset Policy Diperpanjang Hingga 28 Februari 2009</a><br />- <a href="http://www.blogger.com/%20http://pajak-kita.blogspot.com/2008/12/cross-check-spt-dengan-data-kepemilikan.html"> Cross Check SPT Dengan Data Kepemilikan Mobil</a><br />- <a href="http://www.blogger.com/%20http://pajak-kita.blogspot.com/2008/12/ke-luar-negeri-tanpa-npwp-kena-fiskal.html"> Ke Luar Negeri Tanpa NPWP Kena Fiskal LN</a><br />- <a href="http://www.blogger.com/%20http://pajak-kita.blogspot.com/2008/12/resume-ketentuan-uu-no36-tahun-2008.html"> Resume Ketentuan UU No.36 Tahun 2008</a><br />- <a href="http://www.blogger.com/%20http://pajak-kita.blogspot.com/2008/12/pph-final-rsh-turun-jadi-1-mulai-1.html"> PPh Final RSH Menjadi 1% Mulai 1 Januari 2009</a><br />- <a href="http://www.blogger.com/%20http://pajak-kita.blogspot.com/2008/12/pph-21-pegawai-menerima-penghasilan.html"> PPh 21 Penghasilan Tidak Teratur</a><br />- <a href="http://www.blogger.com/%20http://pajak-kita.blogspot.com/2008/11/perubahan-uu-pph-untuk-tahun-pajak-2009_29.html"> Perubahan UU PPH (Jilid 3)</a><br />- <a href="http://pajak-kita.blogspot.com/2008/11/pajak-usaha-jasa-konstruksi-per-51.html">Pajak Usaha Jasa Konstruksi</a><br />- <a href="http://pajak-kita.blogspot.com/2008/11/perubahan-uu-pph-untuk-tahun-pajak-2009_20.html">Perubahan UU PPH (Jilid 2)</a><br />- <a href="http://pajak-kita.blogspot.com/2008/11/perubahan-uu-pph-untuk-tahun-pajak-2009.html">Perubahan UU PPH (Jilid 1)</a><br />- <a href="http://pajak-kita.blogspot.com/2008/11/perubahan-data-pemindahan-npwp-pkp.html">Tatacara perubahan/pemindahan NPWP/PKP</a><br />- <a href="http://pajak-kita.blogspot.com/2008/11/pph-21-pegawai-mulai-bekerja-pada-tahun.html">PPh 21 pegawai mulai kerja pd tahun berjalan</a><br />- <a href="http://pajak-kita.blogspot.com/2008/10/tata-cara-penghitungan-pph-pasal-21.html">Cara Penghitungan PPh 21</a><br />- <a href="http://pajak-kita.blogspot.com/2008/10/karyawan-tak-ber-npwp-kena-pajak-lebih_29.html">PPh 21 karyawan tidak ber-NPWP</a><br />- <a href="http://pajak-kita.blogspot.com/2008/10/penghasilan-tidak-kena-pajak-ptkp-tahun_26.html">PTKP Tahun 2009</a><br />- <a href="http://pajak-kita.blogspot.com/2008/10/spt-tahunan-badan-op-tahun-2008_1837.html">SPT Tahunan 2008</a><br />- <a href="http://pajak-kita.blogspot.com/2008/10/stelsel-akrual-dan-stelsel-kas_26.html">Stelsel Kas & Akrual</a><br />- <a href="http://pajak-kita.blogspot.com/2008/10/sanksi-keterlambatan-penyampaian-spt_26.html">Sanksi terlambat lapor SPT</a><br />- <a href="http://pajak-kita.blogspot.com/2008/10/penyesuaian-besarnya-peredaran-bruto_6409.html">Penyesuaian P.Bruto WP OP</a><br /><br /></span></div>

Revaluasi Aktiva Tetap - 2009

Pemerintah melalui Peraturan Direktur Jenderal pajak Nomor : PER-12/PJ/2009 mengatur tatacara pengajuan dan pengadministrasian penilaian kem...

Baca selengkapnya »