Pengisian Faktur Pajak Standar

<div align="justify"><span style="font-family: arial;">Menjawab dari beberapa pertanyaan tentang bagaimana mengisi faktur pajak standar, dengan ini kami sampaikan sbb :<br /><br />Mengacu pada ketentuan Pasal 13 ayat (5) UU PPN, yang mengatur ketentuan bahwa di dalam Faktur Pajak paling sedikit harus memuat keterangan :<br /><br />1. Nama, Alamat, Nomor Pokok Wajib Pajak yang menyerahkan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak;<br /><br />2. Nama, Alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak;<br /><br />3. Jenis barang atau jasa, jumlah Harga Jual atau Penggantian, dan potongan harga;Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut;<br /><br />4. Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang dipungut;<br /><br />5. Kode, nomor seri dan tanggal pembuatan Faktur Pajak; dan<br /><br />6. Nama, jabatan dan tanda tangan yang berhak menandatangani Faktur Pajak.<br /><br /><span class="fullpost">Sedangkan untuk Faktur Pajak tidak sah sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Ditjen Pajak No. SE-27/PJ.52/2003 tentang "Daftar Dan Sanksi Atas Wajib Pajak Yang Diduga Menerbitkan Faktur Pajak Tidak Sah", dimana diatur bahwa yang dimaksud dengan Faktur Pajak tidak sah adalah:<br /><br />1. Faktur Pajak yang diterbitkan atas suatu transaksi oleh Wajib pajak yang belum dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.<br /><br />2. Faktur pajak yang diterbitkan oleh Wajib Pajak yang alamatnya tidak diketahui atau tidak dikenal.<br /><br />3. Faktur Pajak yang diterbitkan oleh Wajib Pajak yang menggunakan Nama, NPWP dan Nomor Pengukuhan PKP milik orang pribadi atau badan lain.<br /><br />4. Faktur Pajak yang secara formal memenuhi ketentuan pasal 13 (5) Undang-Undang PPN, tetapi tidak memenuhi secara material yaitu tidak ada penyerahan barang dan atau uang, atau barang tidak diserahkan kepada pembeli sebagaimana tertera pada Faktur pajak.</span></span><span class="fullpost"><br /><br /><br /><span style="font-weight: bold;">Artikel terkait : </span><br />- <a href="http://www.blogger.com/%20http://pajak-kita.blogspot.com/2009/02/wacana-potongan-pph-21-masuk-gaji.html"> Wacana Potongan PPh 21 Masuk Gaji Karyawan</a><br />- <a href="http://www.blogger.com/%20http://pajak-kita.blogspot.com/2009/02/perlakuan-dividen-yang-diterima-wp-op.html"> Perlakuan Dividen Yang Diterima WP-OP DN</a><br />- <a href="http://www.blogger.com/%20http://pajak-kita.blogspot.com/2009/02/aturan-bebas-pajak-untuk-hibah.html"> Aturan Bebas Pajak untuk Hibah, Sumbangan & Beasiswa</a><br />- <a href="http://www.blogger.com/%20http://pajak-kita.blogspot.com/2009/01/petunjuk-pencatatan-wajib-pajak-orang.html"> Petunjuk Pencatatan Wajib Pajak Orang Pribadi</a><br />- <a href="http://www.blogger.com/%20http://pajak-kita.blogspot.com/2009/01/badan-hukum-pendidikan-dapat-insentif.html"> Badan Hukum Pendidikan Dapat Insentif Pajak</a><br />- <a href="http://www.blogger.com/%20http://pajak-kita.blogspot.com/2009/01/aturan-fiskal-untuk-pilot-dan-pelaut.html"> Aturan Fiskal Untuk Pilot dan Pelaut</a><br />- <a href="http://www.blogger.com/%20http://pajak-kita.blogspot.com/2009/01/tki-tidak-dipungut-pajak-penghasilan.html"> TKI Tidak Dipungut Pajak Penghasilan</a><br />- <a href="http://www.blogger.com/%20http://pajak-kita.blogspot.com/2009/01/pendaftaran-npwp-bagi-anggota-keluarga_07.html"> Pendaftaran NPWP Bagi Anggota Keluarga</a><br />- <a href="http://www.blogger.com/%20http://pajak-kita.blogspot.com/2008/12/sunset-policy-diperpanjang-hingga-28.html"> Sunset Policy Diperpanjang Hingga 28 Februari 2009</a><br />- <a href="http://www.blogger.com/%20http://pajak-kita.blogspot.com/2008/12/cross-check-spt-dengan-data-kepemilikan.html"> Cross Check SPT Dengan Data Kepemilikan Mobil</a><br />- <a href="http://www.blogger.com/%20http://pajak-kita.blogspot.com/2008/12/ke-luar-negeri-tanpa-npwp-kena-fiskal.html"> Ke Luar Negeri Tanpa NPWP Kena Fiskal LN</a><br />- <a href="http://www.blogger.com/%20http://pajak-kita.blogspot.com/2008/12/resume-ketentuan-uu-no36-tahun-2008.html"> Resume Ketentuan UU No.36 Tahun 2008</a><br />- <a href="http://www.blogger.com/%20http://pajak-kita.blogspot.com/2008/12/pph-final-rsh-turun-jadi-1-mulai-1.html"> PPh Final RSH Menjadi 1% Mulai 1 Januari 2009</a><br />- <a href="http://www.blogger.com/%20http://pajak-kita.blogspot.com/2008/12/pph-21-pegawai-menerima-penghasilan.html"> PPh 21 Penghasilan Tidak Teratur</a><br />- <a href="http://www.blogger.com/%20http://pajak-kita.blogspot.com/2008/11/perubahan-uu-pph-untuk-tahun-pajak-2009_29.html"> Perubahan UU PPH (Jilid 3)</a><br />- <a href="http://pajak-kita.blogspot.com/2008/11/pajak-usaha-jasa-konstruksi-per-51.html">Pajak Usaha Jasa Konstruksi</a><br />- <a href="http://pajak-kita.blogspot.com/2008/11/perubahan-uu-pph-untuk-tahun-pajak-2009_20.html">Perubahan UU PPH (Jilid 2)</a><br />- <a href="http://pajak-kita.blogspot.com/2008/11/perubahan-uu-pph-untuk-tahun-pajak-2009.html">Perubahan UU PPH (Jilid 1)</a><br />- <a href="http://pajak-kita.blogspot.com/2008/11/perubahan-data-pemindahan-npwp-pkp.html">Tatacara perubahan/pemindahan NPWP/PKP</a><br />- <a href="http://pajak-kita.blogspot.com/2008/11/pph-21-pegawai-mulai-bekerja-pada-tahun.html">PPh 21 pegawai mulai kerja pd tahun berjalan</a><br />- <a href="http://pajak-kita.blogspot.com/2008/10/tata-cara-penghitungan-pph-pasal-21.html">Cara Penghitungan PPh 21</a><br />- <a href="http://pajak-kita.blogspot.com/2008/10/karyawan-tak-ber-npwp-kena-pajak-lebih_29.html">PPh 21 karyawan tidak ber-NPWP</a><br />- <a href="http://pajak-kita.blogspot.com/2008/10/penghasilan-tidak-kena-pajak-ptkp-tahun_26.html">PTKP Tahun 2009</a><br />- <a href="http://pajak-kita.blogspot.com/2008/10/spt-tahunan-badan-op-tahun-2008_1837.html">SPT Tahunan 2008</a><br />- <a href="http://pajak-kita.blogspot.com/2008/10/stelsel-akrual-dan-stelsel-kas_26.html">Stelsel Kas & Akrual</a><br />- <a href="http://pajak-kita.blogspot.com/2008/10/sanksi-keterlambatan-penyampaian-spt_26.html">Sanksi terlambat lapor SPT</a><br />- <a href="http://pajak-kita.blogspot.com/2008/10/penyesuaian-besarnya-peredaran-bruto_6409.html">Penyesuaian P.Bruto WP OP</a><br /><br /><br /></span></div>

Pengisian Faktur Pajak Standar

Menjawab dari beberapa pertanyaan tentang bagaimana mengisi faktur pajak standar, dengan ini kami sampaikan sbb : Mengacu pada ketentuan Pas...

Baca selengkapnya »

Wacana Potongan PPh 21 Masuk Gaji Karyawan

<div align="justify"><span style="font-family: arial;">Dalam waktu dekat pemerintah akan memberikan Insentif Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 bagi perusahaan yang mengalami krisis atau depresi ekonomi. Namun hal ini masih sebatas wacana, karena sampai saat ini belum dikeluarkan aturan main atau dasar hukum atas pelaksanaan kebijakan ini.<br /><br />Tulisan ini kami sampaikan untuk menjawab dari beberapa pertanyaan terkait dengan benar atau tidak pemerintah mengeluarkan kebijakan tersebut diatas.<br /><br />Dirjen Pajak Darmin Nasution mengatakan bahwa untuk perusahaan yang terpukul karena krisis akan memperoleh Insentif Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21. Hal ini diharapkan akan memberikan angin segar bagi karyawannya, karena potongan PPh 21 tersebut nantinya tidak perlu disetor ke pemerintah, namun dimasukkan ke gaji kotor karyawan yang bersangkutan.<br /><br />Seringkali perusahaan menanggung PPh 21 karyawan, dengan kebijakan ini PPh 21 tidak perlu disetor ke negara, namun diberikan kepada karyawan supaya karyawan dapat menikmatinya.<br /><span class="fullpost"><br />Dengan kebijakan ini, pemerintah meminta agar gaji karyawan dinyatakan dalam bentuk kotor, atau diberikan dengan nilai sebelum dipotong pajak.<br /><br />Dengan kata lain perusahaan tidak perlu memotong PPh 21 (khusus bagi perusahaan yang masuk dalam katagori terpukul oleh depresi ekonomi), sehingga yang menikmati fasilitas pajak adalah karyawan.<br /><br />Sebagai contoh misalnya gaji karyawan Rp 5 juta, pajaknya dipotong 5% atau sekitar Rp 250 ribu yang ditanggung perusahaan. Namun dengan insentif itu, maka Rp 250 ribu itu dimasukkan ke gaji karyawan sehingga gaji kotor karyawan menjadi Rp 5,25 juta.<br /><br />Perlu diketahui juga sampai saat ini untuk insentif PPh 21 pemerintah belum menentukan bidang usaha apa saja yang akan mendapat fasilitas ini.</span></span><span class="fullpost"><br /><br /><br /><span style="font-weight: bold;">Artikel terkait : </span><br />- <a href="http://www.blogger.com/%20http://pajak-kita.blogspot.com/2009/02/perlakuan-dividen-yang-diterima-wp-op.html"> Perlakuan Dividen Yang Diterima WP-OP DN</a><br />- <a href="http://www.blogger.com/%20http://pajak-kita.blogspot.com/2009/02/aturan-bebas-pajak-untuk-hibah.html"> Aturan Bebas Pajak untuk Hibah, Sumbangan & Beasiswa</a><br />- <a href="http://www.blogger.com/%20http://pajak-kita.blogspot.com/2009/01/petunjuk-pencatatan-wajib-pajak-orang.html"> Petunjuk Pencatatan Wajib Pajak Orang Pribadi</a><br />- <a href="http://www.blogger.com/%20http://pajak-kita.blogspot.com/2009/01/badan-hukum-pendidikan-dapat-insentif.html"> Badan Hukum Pendidikan Dapat Insentif Pajak</a><br />- <a href="http://www.blogger.com/%20http://pajak-kita.blogspot.com/2009/01/aturan-fiskal-untuk-pilot-dan-pelaut.html"> Aturan Fiskal Untuk Pilot dan Pelaut</a><br />- <a href="http://www.blogger.com/%20http://pajak-kita.blogspot.com/2009/01/tki-tidak-dipungut-pajak-penghasilan.html"> TKI Tidak Dipungut Pajak Penghasilan</a><br />- <a href="http://www.blogger.com/%20http://pajak-kita.blogspot.com/2009/01/pendaftaran-npwp-bagi-anggota-keluarga_07.html"> Pendaftaran NPWP Bagi Anggota Keluarga</a><br />- <a href="http://www.blogger.com/%20http://pajak-kita.blogspot.com/2008/12/sunset-policy-diperpanjang-hingga-28.html"> Sunset Policy Diperpanjang Hingga 28 Februari 2009</a><br />- <a href="http://www.blogger.com/%20http://pajak-kita.blogspot.com/2008/12/cross-check-spt-dengan-data-kepemilikan.html"> Cross Check SPT Dengan Data Kepemilikan Mobil</a><br />- <a href="http://www.blogger.com/%20http://pajak-kita.blogspot.com/2008/12/ke-luar-negeri-tanpa-npwp-kena-fiskal.html"> Ke Luar Negeri Tanpa NPWP Kena Fiskal LN</a><br />- <a href="http://www.blogger.com/%20http://pajak-kita.blogspot.com/2008/12/resume-ketentuan-uu-no36-tahun-2008.html"> Resume Ketentuan UU No.36 Tahun 2008</a><br />- <a href="http://www.blogger.com/%20http://pajak-kita.blogspot.com/2008/12/pph-final-rsh-turun-jadi-1-mulai-1.html"> PPh Final RSH Menjadi 1% Mulai 1 Januari 2009</a><br />- <a href="http://www.blogger.com/%20http://pajak-kita.blogspot.com/2008/12/pph-21-pegawai-menerima-penghasilan.html"> PPh 21 Penghasilan Tidak Teratur</a><br />- <a href="http://www.blogger.com/%20http://pajak-kita.blogspot.com/2008/11/perubahan-uu-pph-untuk-tahun-pajak-2009_29.html"> Perubahan UU PPH (Jilid 3)</a><br />- <a href="http://pajak-kita.blogspot.com/2008/11/pajak-usaha-jasa-konstruksi-per-51.html">Pajak Usaha Jasa Konstruksi</a><br />- <a href="http://pajak-kita.blogspot.com/2008/11/perubahan-uu-pph-untuk-tahun-pajak-2009_20.html">Perubahan UU PPH (Jilid 2)</a><br />- <a href="http://pajak-kita.blogspot.com/2008/11/perubahan-uu-pph-untuk-tahun-pajak-2009.html">Perubahan UU PPH (Jilid 1)</a><br />- <a href="http://pajak-kita.blogspot.com/2008/11/perubahan-data-pemindahan-npwp-pkp.html">Tatacara perubahan/pemindahan NPWP/PKP</a><br />- <a href="http://pajak-kita.blogspot.com/2008/11/pph-21-pegawai-mulai-bekerja-pada-tahun.html">PPh 21 pegawai mulai kerja pd tahun berjalan</a><br />- <a href="http://pajak-kita.blogspot.com/2008/10/tata-cara-penghitungan-pph-pasal-21.html">Cara Penghitungan PPh 21</a><br />- <a href="http://pajak-kita.blogspot.com/2008/10/karyawan-tak-ber-npwp-kena-pajak-lebih_29.html">PPh 21 karyawan tidak ber-NPWP</a><br />- <a href="http://pajak-kita.blogspot.com/2008/10/penghasilan-tidak-kena-pajak-ptkp-tahun_26.html">PTKP Tahun 2009</a><br />- <a href="http://pajak-kita.blogspot.com/2008/10/spt-tahunan-badan-op-tahun-2008_1837.html">SPT Tahunan 2008</a><br />- <a href="http://pajak-kita.blogspot.com/2008/10/stelsel-akrual-dan-stelsel-kas_26.html">Stelsel Kas & Akrual</a><br />- <a href="http://pajak-kita.blogspot.com/2008/10/sanksi-keterlambatan-penyampaian-spt_26.html">Sanksi terlambat lapor SPT</a><br />- <a href="http://pajak-kita.blogspot.com/2008/10/penyesuaian-besarnya-peredaran-bruto_6409.html">Penyesuaian P.Bruto WP OP</a><br /><br /><br /></span></div>

Wacana Potongan PPh 21 Masuk Gaji Karyawan

Dalam waktu dekat pemerintah akan memberikan Insentif Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 bagi perusahaan yang mengalami krisis atau depresi ek...

Baca selengkapnya »

Perlakuan Dividen Yang Diterima WP-OP Dalam Negeri

<div align="justify"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="http://www.pajak.go.id/dmdocuments/PP%2019%20Tahun%202009.pdf" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;" target="_blank" title="Download SE-59/PJ/2010"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi1LdN6zNPCyAHefOg9_WWKZPL_jurRPsqsFjoWilDnYfDlMguaRU3nN-n4aDmZ9cp_vCjd4PqK7CFSGio3JFMAh0TlWSNVljU2ngAFMsO7RJbSpDmD-s5qPyPrXIgf3TNORVDl_2ys0Hb5/s320/PPh+23_2.jpg" /></a></div><br /><span style="font-family: arial;">Dalam bulan Pebruari ini pemerintah telah mengeluarkan peraturan tentang pengaturan Pajak Penghasilan atas dividen yang diterima atau diperoleh Wajib pajak orang pribadi dalam negeri, yaitu dengan dikeluarkannya </span><span style="font-family: arial;"><b>Peraturan Pemerintah nomor : 19 Tahun 2009</b></span><span style="font-family: arial;">. hal ini secara khusus bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan mendorong pertumbuhan serta menggairahkan investasi dalam negeri antara lain dalam bentuk penyertaan modal langsung pada perseroan terbatas.<br /><br />Materi pokok yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini mengenai penetapan besaran tarif pajak terhadap penghasilan berupa dividen yang diterima atau diperoleh wajib Pajak orang pribadi dalam negeri dan mulai diberlakukan secara surut yaitu 1 Januari 2009.<br /><br />Penghasilan berupa dividen yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri dikenai Pajak Penghasilan sebesar <span class="fullpost">  <b>1O%</b> (sepuluh persen) dan bersifat final.<br /><br />Pengenaan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud di atas dilakukan melalui pemotongan oleh pihak yang membayar atau pihak lain yang ditunjuk selaku pembayar dividen.<br /><br />Untuk men-download peraturan ini anda dapat klik <a href="http://www.pajak.go.id/dmdocuments/PP%2019%20Tahun%202009.pdf" target="_blank"> <span style="color: #3366ff;">disini</span></a></span></span><span class="fullpost"><br /><br /><br /><span style="font-weight: bold;">Artikel terkait : </span><br />- <a href="http://www.blogger.com/%20http://pajak-kita.blogspot.com/2009/02/aturan-bebas-pajak-untuk-hibah.html"> Aturan Bebas Pajak untuk Hibah, Sumbangan & Beasiswa</a><br />- <a href="http://www.blogger.com/%20http://pajak-kita.blogspot.com/2009/01/petunjuk-pencatatan-wajib-pajak-orang.html"> Petunjuk Pencatatan Wajib Pajak Orang Pribadi</a><br />- <a href="http://www.blogger.com/%20http://pajak-kita.blogspot.com/2009/01/badan-hukum-pendidikan-dapat-insentif.html"> Badan Hukum Pendidikan Dapat Insentif Pajak</a><br />- <a href="http://www.blogger.com/%20http://pajak-kita.blogspot.com/2009/01/aturan-fiskal-untuk-pilot-dan-pelaut.html"> Aturan Fiskal Untuk Pilot dan Pelaut</a><br />- <a href="http://www.blogger.com/%20http://pajak-kita.blogspot.com/2009/01/tki-tidak-dipungut-pajak-penghasilan.html"> TKI Tidak Dipungut Pajak Penghasilan</a><br />- <a href="http://www.blogger.com/%20http://pajak-kita.blogspot.com/2009/01/pendaftaran-npwp-bagi-anggota-keluarga_07.html"> Pendaftaran NPWP Bagi Anggota Keluarga</a><br />- <a href="http://www.blogger.com/%20http://pajak-kita.blogspot.com/2008/12/sunset-policy-diperpanjang-hingga-28.html"> Sunset Policy Diperpanjang Hingga 28 Februari 2009</a><br />- <a href="http://www.blogger.com/%20http://pajak-kita.blogspot.com/2008/12/cross-check-spt-dengan-data-kepemilikan.html"> Cross Check SPT Dengan Data Kepemilikan Mobil</a><br />- <a href="http://www.blogger.com/%20http://pajak-kita.blogspot.com/2008/12/ke-luar-negeri-tanpa-npwp-kena-fiskal.html"> Ke Luar Negeri Tanpa NPWP Kena Fiskal LN</a><br />- <a href="http://www.blogger.com/%20http://pajak-kita.blogspot.com/2008/12/resume-ketentuan-uu-no36-tahun-2008.html"> Resume Ketentuan UU No.36 Tahun 2008</a><br />- <a href="http://www.blogger.com/%20http://pajak-kita.blogspot.com/2008/12/pph-final-rsh-turun-jadi-1-mulai-1.html"> PPh Final RSH Menjadi 1% Mulai 1 Januari 2009</a><br />- <a href="http://www.blogger.com/%20http://pajak-kita.blogspot.com/2008/12/pph-21-pegawai-menerima-penghasilan.html"> PPh 21 Penghasilan Tidak Teratur</a><br />- <a href="http://www.blogger.com/%20http://pajak-kita.blogspot.com/2008/11/perubahan-uu-pph-untuk-tahun-pajak-2009_29.html"> Perubahan UU PPH (Jilid 3)</a><br />- <a href="http://pajak-kita.blogspot.com/2008/11/pajak-usaha-jasa-konstruksi-per-51.html">Pajak Usaha Jasa Konstruksi</a><br />- <a href="http://pajak-kita.blogspot.com/2008/11/perubahan-uu-pph-untuk-tahun-pajak-2009_20.html">Perubahan UU PPH (Jilid 2)</a><br />- <a href="http://pajak-kita.blogspot.com/2008/11/perubahan-uu-pph-untuk-tahun-pajak-2009.html">Perubahan UU PPH (Jilid 1)</a><br />- <a href="http://pajak-kita.blogspot.com/2008/11/perubahan-data-pemindahan-npwp-pkp.html">Tatacara perubahan/pemindahan NPWP/PKP</a><br />- <a href="http://pajak-kita.blogspot.com/2008/11/pph-21-pegawai-mulai-bekerja-pada-tahun.html">PPh 21 pegawai mulai kerja pd tahun berjalan</a><br />- <a href="http://pajak-kita.blogspot.com/2008/10/tata-cara-penghitungan-pph-pasal-21.html">Cara Penghitungan PPh 21</a><br />- <a href="http://pajak-kita.blogspot.com/2008/10/karyawan-tak-ber-npwp-kena-pajak-lebih_29.html">PPh 21 karyawan tidak ber-NPWP</a><br />- <a href="http://pajak-kita.blogspot.com/2008/10/penghasilan-tidak-kena-pajak-ptkp-tahun_26.html">PTKP Tahun 2009</a><br />- <a href="http://pajak-kita.blogspot.com/2008/10/spt-tahunan-badan-op-tahun-2008_1837.html">SPT Tahunan 2008</a><br />- <a href="http://pajak-kita.blogspot.com/2008/10/stelsel-akrual-dan-stelsel-kas_26.html">Stelsel Kas & Akrual</a><br />- <a href="http://pajak-kita.blogspot.com/2008/10/sanksi-keterlambatan-penyampaian-spt_26.html">Sanksi terlambat lapor SPT</a><br />- <a href="http://pajak-kita.blogspot.com/2008/10/penyesuaian-besarnya-peredaran-bruto_6409.html">Penyesuaian P.Bruto WP OP</a><br /><br /></span></div>

Perlakuan Dividen Yang Diterima WP-OP Dalam Negeri

Dalam bulan Pebruari ini pemerintah telah mengeluarkan peraturan tentang pengaturan Pajak Penghasilan atas dividen yang diterima atau dipero...

Baca selengkapnya »

Aturan Bebas Pajak untuk Hibah, Sumbangan & Beasiswa

<div align="justify"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhwwD5m-A029THX9k-vYiHEFgz60udOUDDvrUFSKKJKpqKaMBDOoIqaEB5c156aotXEMqp4nvIK-cnPBaqYmiWSgIgzFMKULKsnshGBZamkHI_AXD72Ga0LrNw_pYQqyR8kgMJ7x1mQ9I8/s1600/form-2.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhwwD5m-A029THX9k-vYiHEFgz60udOUDDvrUFSKKJKpqKaMBDOoIqaEB5c156aotXEMqp4nvIK-cnPBaqYmiWSgIgzFMKULKsnshGBZamkHI_AXD72Ga0LrNw_pYQqyR8kgMJ7x1mQ9I8/s1600/form-2.jpg" /></a></div><br /><span style="font-family: arial;">Untuk memberi ketegasan bagi Badan-Badan dan Orang Pribadi yang sering menerima hibah, bantuan, atau sumbangan, Menteri Keuangan sudah menerbitkan tiga peraturan sekaligus yang berkaitan dengan jenis-jenis sumbangan dan hibah yang bebas dari pajak penghasilan (PPh).<br /><br /></span><span style="font-family: arial;"><b>Ketiga Peraturan tersebut adalah :</b></span><span style="font-family: arial;"><br /><br /></span><span style="font-family: arial;"><b>Pertama</b></span><span style="font-family: arial;">, Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 245/PMK.03/2008 tentang Badan-Badan dan Orang-orang yang Menjalankan Usaha Mikro dan Kecil yang Menerima Harta Hibah, Bantuan, atau Sumbangan yang Dikecualikan Sebagai Objek PPh.<br /><br /></span><span style="font-family: arial;"><b>Kedua</b></span><span style="font-family: arial;">, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/PMK.03/2008 tentang Beasiswa yang Dikecualikan Dari Objek PPh.<br /><br /></span><span style="font-family: arial;"><b></b></span><span style="font-family: arial;"><span class="fullpost"><b>Ketiga</b>, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 247/PMK.03/2008 tentang Bantuan atau Sumbangan yang Dibayarkan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial kepada Wajib Pajak tertentu yang Dikecualikan dari Objek PPh.<br /><br />Ketiga Peraturan tersebut sudah mulai berlaku sejak awal Januari 2009.<br /><br />Untuk mendownload Peraturan tersebut silahkan klik <a href="http://www.pajak.go.id/dmdocuments/PMK-245-2008.pdf" target="_blank"> <span style="color: #3366ff;">PMK No.245/PMK.03/2008</span></a>, <a href="http://www.pajak.go.id/dmdocuments/PMK-246-2008.pdf" target="_blank"> <span style="color: #3366ff;">PMK No.246/PMK.03/2008</span></a>, <a href="http://www.pajak.go.id/dmdocuments/PMK-247-2008.pdf" target="_blank"> <span style="color: #3366ff;">PMK No.247/PMK.03/2008</span></a> </span></span><span class="fullpost"><br /><br /><br /><span style="font-weight: bold;">Artikel terkait : </span><br />- <a href="http://www.blogger.com/%20http://pajak-kita.blogspot.com/2009/01/petunjuk-pencatatan-wajib-pajak-orang.html"> Petunjuk Pencatatan Wajib Pajak Orang Pribadi</a><br />- <a href="http://www.blogger.com/%20http://pajak-kita.blogspot.com/2009/01/badan-hukum-pendidikan-dapat-insentif.html"> Badan Hukum Pendidikan Dapat Insentif Pajak</a><br />- <a href="http://www.blogger.com/%20http://pajak-kita.blogspot.com/2009/01/aturan-fiskal-untuk-pilot-dan-pelaut.html"> Aturan Fiskal Untuk Pilot dan Pelaut</a><br />- <a href="http://www.blogger.com/%20http://pajak-kita.blogspot.com/2009/01/tki-tidak-dipungut-pajak-penghasilan.html"> TKI Tidak Dipungut Pajak Penghasilan</a><br />- <a href="http://www.blogger.com/%20http://pajak-kita.blogspot.com/2009/01/pendaftaran-npwp-bagi-anggota-keluarga_07.html"> Pendaftaran NPWP Bagi Anggota Keluarga</a><br />- <a href="http://www.blogger.com/%20http://pajak-kita.blogspot.com/2008/12/sunset-policy-diperpanjang-hingga-28.html"> Sunset Policy Diperpanjang Hingga 28 Februari 2009</a><br />- <a href="http://www.blogger.com/%20http://pajak-kita.blogspot.com/2008/12/cross-check-spt-dengan-data-kepemilikan.html"> Cross Check SPT Dengan Data Kepemilikan Mobil</a><br />- <a href="http://www.blogger.com/%20http://pajak-kita.blogspot.com/2008/12/ke-luar-negeri-tanpa-npwp-kena-fiskal.html"> Ke Luar Negeri Tanpa NPWP Kena Fiskal LN</a><br />- <a href="http://www.blogger.com/%20http://pajak-kita.blogspot.com/2008/12/resume-ketentuan-uu-no36-tahun-2008.html"> Resume Ketentuan UU No.36 Tahun 2008</a><br />- <a href="http://www.blogger.com/%20http://pajak-kita.blogspot.com/2008/12/pph-final-rsh-turun-jadi-1-mulai-1.html"> PPh Final RSH Menjadi 1% Mulai 1 Januari 2009</a><br />- <a href="http://www.blogger.com/%20http://pajak-kita.blogspot.com/2008/12/pph-21-pegawai-menerima-penghasilan.html"> PPh 21 Penghasilan Tidak Teratur</a><br />- <a href="http://www.blogger.com/%20http://pajak-kita.blogspot.com/2008/11/perubahan-uu-pph-untuk-tahun-pajak-2009_29.html"> Perubahan UU PPH (Jilid 3)</a><br />- <a href="http://pajak-kita.blogspot.com/2008/11/pajak-usaha-jasa-konstruksi-per-51.html">Pajak Usaha Jasa Konstruksi</a><br />- <a href="http://pajak-kita.blogspot.com/2008/11/perubahan-uu-pph-untuk-tahun-pajak-2009_20.html">Perubahan UU PPH (Jilid 2)</a><br />- <a href="http://pajak-kita.blogspot.com/2008/11/perubahan-uu-pph-untuk-tahun-pajak-2009.html">Perubahan UU PPH (Jilid 1)</a><br />- <a href="http://pajak-kita.blogspot.com/2008/11/perubahan-data-pemindahan-npwp-pkp.html">Tatacara perubahan/pemindahan NPWP/PKP</a><br />- <a href="http://pajak-kita.blogspot.com/2008/11/pph-21-pegawai-mulai-bekerja-pada-tahun.html">PPh 21 pegawai mulai kerja pd tahun berjalan</a><br />- <a href="http://pajak-kita.blogspot.com/2008/10/tata-cara-penghitungan-pph-pasal-21.html">Cara Penghitungan PPh 21</a><br />- <a href="http://pajak-kita.blogspot.com/2008/10/karyawan-tak-ber-npwp-kena-pajak-lebih_29.html">PPh 21 karyawan tidak ber-NPWP</a><br />- <a href="http://pajak-kita.blogspot.com/2008/10/penghasilan-tidak-kena-pajak-ptkp-tahun_26.html">PTKP Tahun 2009</a><br />- <a href="http://pajak-kita.blogspot.com/2008/10/spt-tahunan-badan-op-tahun-2008_1837.html">SPT Tahunan 2008</a><br />- <a href="http://pajak-kita.blogspot.com/2008/10/stelsel-akrual-dan-stelsel-kas_26.html">Stelsel Kas & Akrual</a><br />- <a href="http://pajak-kita.blogspot.com/2008/10/sanksi-keterlambatan-penyampaian-spt_26.html">Sanksi terlambat lapor SPT</a><br />- <a href="http://pajak-kita.blogspot.com/2008/10/penyesuaian-besarnya-peredaran-bruto_6409.html">Penyesuaian P.Bruto WP OP</a><br /><br /></span></div>

Aturan Bebas Pajak untuk Hibah, Sumbangan & Beasiswa

Untuk memberi ketegasan bagi Badan-Badan dan Orang Pribadi yang sering menerima hibah, bantuan, atau sumbangan, Menteri Keuangan sudah mener...

Baca selengkapnya »