Petunjuk Pencatatan Wajib Pajak Orang Pribadi

<div align="justify"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhxwg0aelTcyJFwtj8b3dsxgp43y7UpJyaor3_Qg-o2jXAtXEXwLJ8hQKg7Zw2raIkjoBR147Ihj5fESzMBrlUzmydzSE9xZY7Wfsq2tudJ38mjQTPlWVnC2NH6zVS4CO1Yb8I5hmz82OI/s1600/PKP.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhxwg0aelTcyJFwtj8b3dsxgp43y7UpJyaor3_Qg-o2jXAtXEXwLJ8hQKg7Zw2raIkjoBR147Ihj5fESzMBrlUzmydzSE9xZY7Wfsq2tudJ38mjQTPlWVnC2NH6zVS4CO1Yb8I5hmz82OI/s1600/PKP.jpg" /></a></div><br /><span style="font-family: arial;">Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor </span><span style="font-family: arial;"><b>PER- 4/PJ/2009</b></span><span style="font-family: arial;"> tertanggal 20 januari 2009 yang menggantikan Keputusan Dirjen Pajak Nomor 520/PJ/2000, menegaskan bahwa wajib pajak orang pribadi yang wajib menyelenggarakan pencatatan adalah :<br /><br />1. Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan/atau pekerjaan bebas yang memilih menghitung penghasilan neto dengan menggunakan norma penghitungan pengasilan neto, dan<br /><br />2. Wajib Pajak Orang Pribadi yang TIDAK melakukan kegiatan usaha dan/atau pekerjaan bebas.<br /><br />Jadi dalam hal ini mulai 1 Januari 2009 untuk wajib pajak tersebut pada poin 1 dan 2 tersebut diatas wajib menyelenggarakan pencatatan secara kronologis dan sistematis berdasarkan urutan tanggal diterimanya peredaran dan/atau penerimaan bruto dan/atau penghasilan bruto.<br /><br />Pencatatan yang harus dilakukan meliputi :<br /><span class="fullpost"><br />1. Peredaran dan/atau penerimaan bruto yang diterima dari kegiatan usaha dan/atau pekerjaan bebas yang penghasilannya merupakan obyek pajak yang tidak dikenai pajak bersifat final.<br /><br />2. Penghasilan bruto yang diterima dari LUAR kegiatan usaha dan/atau pekerjaan bebas yang penghasilannya merupakan obyek pajak yang tidak dikenai pajak bersifat final.<br /><br />3. Pengasilan yang BUKAN obyek pajak dan/atau penghasilan yang dikenai pajak bersifat final, baik berasal dari kegiatan usaha dan/atau pekerjaan bebas maupun dari luar kegiatan usaha dan/atau pekerjaan bebas.<br /><br />Secara sederhana bisa dikatakan bahwa berdasarkan PER-4/PJ/2009 untuk wajib pajak orang pribadi mulai 1 januari 2009 baik yang melakukan kegiatan usaha dan/atau pekerjaan bebas maupun yang TIDAK melakukan kegiatan usaha dan/atau pekerjaan bebas, termasuk yang menerima penghasilan dari pekerjaan harus membuat pencatatan secara rinci dari setiap transaksi yang dilakukan selama satu tahun pajak.<br /><br />Untuk lebih jelasnya dan melihat contoh format tabel pencatatan sehubungan dengan ketentuan ini anda dapat mendownload PER-4/PJ/2009 <a href="http://www.pajak.go.id/dmdocuments/PER-04-2009.pdf?a8acd61ce625745bd12c23c8122310b0=7f865e4753b51584b9146bf53878f56f" target="_blank"> <span style="color: #3366ff;">disini</span> </a></span></span><span class="fullpost"><br /><br /><span style="font-weight: bold;">Artikel terkait : </span><br />- <a href="http://www.blogger.com/%20http://pajak-kita.blogspot.com/2009/01/badan-hukum-pendidikan-dapat-insentif.html"> Badan Hukum Pendidikan Dapat Insentif Pajak</a><br />- <a href="http://www.blogger.com/%20http://pajak-kita.blogspot.com/2009/01/aturan-fiskal-untuk-pilot-dan-pelaut.html"> Aturan Fiskal Untuk Pilot dan Pelaut</a><br />- <a href="http://www.blogger.com/%20http://pajak-kita.blogspot.com/2009/01/tki-tidak-dipungut-pajak-penghasilan.html"> TKI Tidak Dipungut Pajak Penghasilan</a><br />- <a href="http://www.blogger.com/%20http://pajak-kita.blogspot.com/2009/01/pendaftaran-npwp-bagi-anggota-keluarga_07.html"> Pendaftaran NPWP Bagi Anggota Keluarga</a><br />- <a href="http://www.blogger.com/%20http://pajak-kita.blogspot.com/2008/12/sunset-policy-diperpanjang-hingga-28.html"> Sunset Policy Diperpanjang Hingga 28 Februari 2009</a><br />- <a href="http://www.blogger.com/%20http://pajak-kita.blogspot.com/2008/12/cross-check-spt-dengan-data-kepemilikan.html"> Cross Check SPT Dengan Data Kepemilikan Mobil</a><br />- <a href="http://www.blogger.com/%20http://pajak-kita.blogspot.com/2008/12/ke-luar-negeri-tanpa-npwp-kena-fiskal.html"> Ke Luar Negeri Tanpa NPWP Kena Fiskal LN</a><br />- <a href="http://www.blogger.com/%20http://pajak-kita.blogspot.com/2008/12/resume-ketentuan-uu-no36-tahun-2008.html"> Resume Ketentuan UU No.36 Tahun 2008</a><br />- <a href="http://www.blogger.com/%20http://pajak-kita.blogspot.com/2008/12/pph-final-rsh-turun-jadi-1-mulai-1.html"> PPh Final RSH Menjadi 1% Mulai 1 Januari 2009</a><br />- <a href="http://www.blogger.com/%20http://pajak-kita.blogspot.com/2008/12/pph-21-pegawai-menerima-penghasilan.html"> PPh 21 Penghasilan Tidak Teratur</a><br />- <a href="http://www.blogger.com/%20http://pajak-kita.blogspot.com/2008/11/perubahan-uu-pph-untuk-tahun-pajak-2009_29.html"> Perubahan UU PPH (Jilid 3)</a><br />- <a href="http://pajak-kita.blogspot.com/2008/11/pajak-usaha-jasa-konstruksi-per-51.html">Pajak Usaha Jasa Konstruksi</a><br />- <a href="http://pajak-kita.blogspot.com/2008/11/perubahan-uu-pph-untuk-tahun-pajak-2009_20.html">Perubahan UU PPH (Jilid 2)</a><br />- <a href="http://pajak-kita.blogspot.com/2008/11/perubahan-uu-pph-untuk-tahun-pajak-2009.html">Perubahan UU PPH (Jilid 1)</a><br />- <a href="http://pajak-kita.blogspot.com/2008/11/perubahan-data-pemindahan-npwp-pkp.html">Tatacara perubahan/pemindahan NPWP/PKP</a><br />- <a href="http://pajak-kita.blogspot.com/2008/11/pph-21-pegawai-mulai-bekerja-pada-tahun.html">PPh 21 pegawai mulai kerja pd tahun berjalan</a><br />- <a href="http://pajak-kita.blogspot.com/2008/10/tata-cara-penghitungan-pph-pasal-21.html">Cara Penghitungan PPh 21</a><br />- <a href="http://pajak-kita.blogspot.com/2008/10/karyawan-tak-ber-npwp-kena-pajak-lebih_29.html">PPh 21 karyawan tidak ber-NPWP</a><br />- <a href="http://pajak-kita.blogspot.com/2008/10/penghasilan-tidak-kena-pajak-ptkp-tahun_26.html">PTKP Tahun 2009</a><br />- <a href="http://pajak-kita.blogspot.com/2008/10/spt-tahunan-badan-op-tahun-2008_1837.html">SPT Tahunan 2008</a><br />- <a href="http://pajak-kita.blogspot.com/2008/10/stelsel-akrual-dan-stelsel-kas_26.html">Stelsel Kas & Akrual</a><br />- <a href="http://pajak-kita.blogspot.com/2008/10/sanksi-keterlambatan-penyampaian-spt_26.html">Sanksi terlambat lapor SPT</a><br />- <a href="http://pajak-kita.blogspot.com/2008/10/penyesuaian-besarnya-peredaran-bruto_6409.html">Penyesuaian P.Bruto WP OP</a><br /><br /><br /></span></div>

Petunjuk Pencatatan Wajib Pajak Orang Pribadi

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER- 4/PJ/2009 tertanggal 20 januari 2009 yang menggantikan Keputusan Dirjen Pajak Nomo...

Baca selengkapnya »

Badan Hukum Pendidikan Dapat Insentif Pajak

<div align="justify"><span style="font-family: arial;">Pemerintah memberikan insentif bagi badan hukum pendidikan (BHP) yang menginvestasikan penghasilan yang diperolehnya pada pengembangan dunia pendidikan. Langkah ini diberikan agar BHP bisa mandiri dan mengembangkan diri.<br /><br />Tidak semua tambahan penghasilan bisa dikenai Pajak Penghasilan (PPh). Misalnya sumbangan dari pihak ketiga yang langsung digunakan untuk investasi di bidang pendidikan, tidak termasuk dalam tagihan PPh.<br /><br />Akan tetapi, semua BHP akan dikenai PPh jika mendapatkan penghasilan lain, termasuk laba usaha. Namun, sebagai insentif, laba tersebut tidak langsung dikenai PPh pada tahun pajak berikutnya, melainkan ditunggu sampai 4 (empat) tahun kemudian.<br /><br />Sebagai ilustrasi, jika sebuah BHP mencatatkan laba operasional sebesar Rp 10 miliar pada tahun 2008, Dirjen Pajak tidak akan langsung menagih PPh-nya pada tahun 2009. Dirjen Pajak hanya akan menanyakan keberadaan laba Rp 10 miliar itu pada akhir tahun keempat atau tahun 2012.<br /><span class="fullpost"><br />Jika pada akhir tahun 2012 laba tahun 2008 itu masih utuh berupa uang Rp 10 miliar. Dirjen Pajak akan mengenakan PPh Wajib Pajak (WP) Badan sebesar 25 persen atas laba tersebut, akan tetapi jika dana Rp 10 miliar itu sudah habis digunakan untuk investasi, misalnya menambah bangunan kelas atau menambah buku perpustakaan. Ditjen Pajak tidak akan menagih PPh. Artinya, BHP tersebut terbebas dari tagihan PPh. Namun, jika pada akhir tahun 2012 dananya tersisa Rp 5 miliar, tetap akan ditagih PPh-nya senilai 25 persen kali Rp 5 miliar itu.<br /><br />Dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang PPh disebutkan bahwa tarif PPh bagi WP Badan, seperti BHP. diturunkan dari 30 persen menjadi 28 persen pada tahun 2009. Tarif tersebut akan diturunkan lagi menjadi 25 persen mulai tahun 2010 dan seterusnya.<br /><br />Terkait dengan penagihan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), pada prinsip penagihan pada PBB adalah pemanfaatan, bukan kepemilikan. Atas dasar itu, BHP yang dimiliki pemerintah pun harus membayar PBB.<br /><br />Sebagai contoh, jika Universitas Gadjah Mada (UGM) menggunakan tanah negara yang tercatat di Departemen Keuangan, manajemen UGM tetap harus membayar PBB setiap tahunnya. Hal itu karena UGM adalah pihak pengguna, sedangkan pemilik tanahnya adalah negara, dalam hal ini dicatat oleh Departemen Keuangan.<br /><br />Jadi sama saja dengan rumah kontrakan. Pihak yang membayar PBB itu adalah orang yang menyewa rumah kontrakan itu, bukan pemilik rumah kontrakan tersebut.<br /><br />Sumber : Kompas</span></span><span class="fullpost"><br /><br /><br /><span style="font-weight: bold;">Artikel terkait : </span><br />- <a href="http://www.blogger.com/%20http://pajak-kita.blogspot.com/2009/01/aturan-fiskal-untuk-pilot-dan-pelaut.html"> Aturan Fiskal Untuk Pilot dan Pelaut</a><br />- <a href="http://www.blogger.com/%20http://pajak-kita.blogspot.com/2009/01/tki-tidak-dipungut-pajak-penghasilan.html"> TKI Tidak Dipungut Pajak Penghasilan</a><br />- <a href="http://www.blogger.com/%20http://pajak-kita.blogspot.com/2009/01/pendaftaran-npwp-bagi-anggota-keluarga_07.html"> Pendaftaran NPWP Bagi Anggota Keluarga</a><br />- <a href="http://www.blogger.com/%20http://pajak-kita.blogspot.com/2008/12/sunset-policy-diperpanjang-hingga-28.html"> Sunset Policy Diperpanjang Hingga 28 Februari 2009</a><br />- <a href="http://www.blogger.com/%20http://pajak-kita.blogspot.com/2008/12/cross-check-spt-dengan-data-kepemilikan.html"> Cross Check SPT Dengan Data Kepemilikan Mobil</a><br />- <a href="http://www.blogger.com/%20http://pajak-kita.blogspot.com/2008/12/ke-luar-negeri-tanpa-npwp-kena-fiskal.html"> Ke Luar Negeri Tanpa NPWP Kena Fiskal LN</a><br />- <a href="http://www.blogger.com/%20http://pajak-kita.blogspot.com/2008/12/resume-ketentuan-uu-no36-tahun-2008.html"> Resume Ketentuan UU No.36 Tahun 2008</a><br />- <a href="http://www.blogger.com/%20http://pajak-kita.blogspot.com/2008/12/pph-final-rsh-turun-jadi-1-mulai-1.html"> PPh Final RSH Menjadi 1% Mulai 1 Januari 2009</a><br />- <a href="http://www.blogger.com/%20http://pajak-kita.blogspot.com/2008/12/pph-21-pegawai-menerima-penghasilan.html"> PPh 21 Penghasilan Tidak Teratur</a><br />- <a href="http://www.blogger.com/%20http://pajak-kita.blogspot.com/2008/11/perubahan-uu-pph-untuk-tahun-pajak-2009_29.html"> Perubahan UU PPH (Jilid 3)</a><br />- <a href="http://pajak-kita.blogspot.com/2008/11/pajak-usaha-jasa-konstruksi-per-51.html">Pajak Usaha Jasa Konstruksi</a><br />- <a href="http://pajak-kita.blogspot.com/2008/11/perubahan-uu-pph-untuk-tahun-pajak-2009_20.html">Perubahan UU PPH (Jilid 2)</a><br />- <a href="http://pajak-kita.blogspot.com/2008/11/perubahan-uu-pph-untuk-tahun-pajak-2009.html">Perubahan UU PPH (Jilid 1)</a><br />- <a href="http://pajak-kita.blogspot.com/2008/11/perubahan-data-pemindahan-npwp-pkp.html">Tatacara perubahan/pemindahan NPWP/PKP</a><br />- <a href="http://pajak-kita.blogspot.com/2008/11/pph-21-pegawai-mulai-bekerja-pada-tahun.html">PPh 21 pegawai mulai kerja pd tahun berjalan</a><br />- <a href="http://pajak-kita.blogspot.com/2008/10/tata-cara-penghitungan-pph-pasal-21.html">Cara Penghitungan PPh 21</a><br />- <a href="http://pajak-kita.blogspot.com/2008/10/karyawan-tak-ber-npwp-kena-pajak-lebih_29.html">PPh 21 karyawan tidak ber-NPWP</a><br />- <a href="http://pajak-kita.blogspot.com/2008/10/penghasilan-tidak-kena-pajak-ptkp-tahun_26.html">PTKP Tahun 2009</a><br />- <a href="http://pajak-kita.blogspot.com/2008/10/spt-tahunan-badan-op-tahun-2008_1837.html">SPT Tahunan 2008</a><br />- <a href="http://pajak-kita.blogspot.com/2008/10/stelsel-akrual-dan-stelsel-kas_26.html">Stelsel Kas & Akrual</a><br />- <a href="http://pajak-kita.blogspot.com/2008/10/sanksi-keterlambatan-penyampaian-spt_26.html">Sanksi terlambat lapor SPT</a><br />- <a href="http://pajak-kita.blogspot.com/2008/10/penyesuaian-besarnya-peredaran-bruto_6409.html">Penyesuaian P.Bruto WP OP</a><br /><br /></span></div>

Badan Hukum Pendidikan Dapat Insentif Pajak

Pemerintah memberikan insentif bagi badan hukum pendidikan (BHP) yang menginvestasikan penghasilan yang diperolehnya pada pengembangan dunia...

Baca selengkapnya »

Aturan Fiskal Untuk Pilot dan Pelaut

<div align="justify"><span style="font-family: arial;">Direktur Jenderal Pajak menegaskan bahwa pilot dan pelaut yang bekerja di luar negeri bisa memperoleh fasilitas bebas fiskal ke luar negeri, apabila dapat menunjukkan surat keterangan yang menyatakan dirinya termasuk dalam kategori wajib pajak luar negeri.<br /><br />Sehingga pilot dan pelaut ada 2 (dua) jalur untuk bebas fiskal, yaitu dengan cara menunjukkan nomor pokok wajib pajak (NPWP) atau menunjukkan surat keterangan yang menyatakan dirinya termasuk dalam kategori wajib pajak luar negeri.<br /><br />Direktur Jenderal Pajak dalam wawancara menuturkan bagi pilot dan pelaut yang bekerja di luar negeri selama lebih dari 183 hari dalam waktu 1 tahun akan otomatis masuk dalam kategori subjek pajak luar negeri, sehingga tidak perlu membayar fiskal ketika hendak bepergian ke luar negeri. "Fiskal itu kan merupakan uang muka pajak penghasilan (PPh), sementara yang kena PPh adalah wajib pajak dalam negeri," jelasnya.<br /><span class="fullpost"><br />Dalam peraturan Dirjen Pajak tertanggal 12 Januari 2009, nomor PER-2/PJ/2009 tentang Perlakuan PPh bagi Pekerja Indonesia di Luar Negeri, ditegaskan bahwa TKI yang berada di luar negeri lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 1 tahun, tidak akan dikenai pajak penghasilan (PPh) atas penghasilan yang diperoleh semasa berada di luar negeri.<br /><br />Untuk mendownload penjelasan Dirjen Pajak tentang fiskal luar negeri bagi awak pesawat terbang dan awak kapal laut silakan klik <a href="http://www.pajak.go.id/dmdocuments/Surat%20FLN%20Pelaut.pdf" target="_blank"> <span style="color: #3366ff;">disini</span> </a></span></span><span class="fullpost"><br /><br /><br /><span style="font-weight: bold;">Artikel terkait : </span><br />- <a href="http://www.blogger.com/%20http://pajak-kita.blogspot.com/2009/01/tki-tidak-dipungut-pajak-penghasilan.html"> TKI Tidak Dipungut Pajak Penghasilan</a><br />- <a href="http://www.blogger.com/%20http://pajak-kita.blogspot.com/2009/01/pendaftaran-npwp-bagi-anggota-keluarga_07.html"> Pendaftaran NPWP Bagi Anggota Keluarga</a><br />- <a href="http://www.blogger.com/%20http://pajak-kita.blogspot.com/2008/12/sunset-policy-diperpanjang-hingga-28.html"> Sunset Policy Diperpanjang Hingga 28 Februari 2009</a><br />- <a href="http://www.blogger.com/%20http://pajak-kita.blogspot.com/2008/12/cross-check-spt-dengan-data-kepemilikan.html"> Cross Check SPT Dengan Data Kepemilikan Mobil</a><br />- <a href="http://www.blogger.com/%20http://pajak-kita.blogspot.com/2008/12/ke-luar-negeri-tanpa-npwp-kena-fiskal.html"> Ke Luar Negeri Tanpa NPWP Kena Fiskal LN</a><br />- <a href="http://www.blogger.com/%20http://pajak-kita.blogspot.com/2008/12/resume-ketentuan-uu-no36-tahun-2008.html"> Resume Ketentuan UU No.36 Tahun 2008</a><br />- <a href="http://www.blogger.com/%20http://pajak-kita.blogspot.com/2008/12/pph-final-rsh-turun-jadi-1-mulai-1.html"> PPh Final RSH Menjadi 1% Mulai 1 Januari 2009</a><br />- <a href="http://www.blogger.com/%20http://pajak-kita.blogspot.com/2008/12/pph-21-pegawai-menerima-penghasilan.html"> PPh 21 Penghasilan Tidak Teratur</a><br />- <a href="http://www.blogger.com/%20http://pajak-kita.blogspot.com/2008/11/perubahan-uu-pph-untuk-tahun-pajak-2009_29.html"> Perubahan UU PPH (Jilid 3)</a><br />- <a href="http://pajak-kita.blogspot.com/2008/11/pajak-usaha-jasa-konstruksi-per-51.html">Pajak Usaha Jasa Konstruksi</a><br />- <a href="http://pajak-kita.blogspot.com/2008/11/perubahan-uu-pph-untuk-tahun-pajak-2009_20.html">Perubahan UU PPH (Jilid 2)</a><br />- <a href="http://pajak-kita.blogspot.com/2008/11/perubahan-uu-pph-untuk-tahun-pajak-2009.html">Perubahan UU PPH (Jilid 1)</a><br />- <a href="http://pajak-kita.blogspot.com/2008/11/perubahan-data-pemindahan-npwp-pkp.html">Tatacara perubahan/pemindahan NPWP/PKP</a><br />- <a href="http://pajak-kita.blogspot.com/2008/11/pph-21-pegawai-mulai-bekerja-pada-tahun.html">PPh 21 pegawai mulai kerja pd tahun berjalan</a><br />- <a href="http://pajak-kita.blogspot.com/2008/10/tata-cara-penghitungan-pph-pasal-21.html">Cara Penghitungan PPh 21</a><br />- <a href="http://pajak-kita.blogspot.com/2008/10/karyawan-tak-ber-npwp-kena-pajak-lebih_29.html">PPh 21 karyawan tidak ber-NPWP</a><br />- <a href="http://pajak-kita.blogspot.com/2008/10/penghasilan-tidak-kena-pajak-ptkp-tahun_26.html">PTKP Tahun 2009</a><br />- <a href="http://pajak-kita.blogspot.com/2008/10/spt-tahunan-badan-op-tahun-2008_1837.html">SPT Tahunan 2008</a><br />- <a href="http://pajak-kita.blogspot.com/2008/10/stelsel-akrual-dan-stelsel-kas_26.html">Stelsel Kas & Akrual</a><br />- <a href="http://pajak-kita.blogspot.com/2008/10/sanksi-keterlambatan-penyampaian-spt_26.html">Sanksi terlambat lapor SPT</a><br />- <a href="http://pajak-kita.blogspot.com/2008/10/penyesuaian-besarnya-peredaran-bruto_6409.html">Penyesuaian P.Bruto WP OP</a><br /><br /></span></div>

Aturan Fiskal Untuk Pilot dan Pelaut

Direktur Jenderal Pajak menegaskan bahwa pilot dan pelaut yang bekerja di luar negeri bisa memperoleh fasilitas bebas fiskal ke luar negeri,...

Baca selengkapnya »

TKI Tidak Dipungut Pajak Penghasilan

<div align="justify"><span style="font-family: arial;">Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan menegaskan pekerja Indonesia di luar negeri (TKI) tidak akan dikenai pajak penghasilan (PPh) atas penghasilan yang diperoleh semasa berada di luar negeri. Aturan itu berlaku dengan catatan masa kerja TKI di luar negeri lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan. TKI dalam hal ini termasuk dalam kategori subjek pajak luar negeri.<br /><br />Hal itu ditegaskan oleh Direktur Jenderal Pajak Darmin Nasution dalam peraturan Dirjen Pajak tertanggal 12 Januari 2009, nomor PER-2/PJ/20O9 tentang Perlakuan PPh bagi Pekerja Indonesia di Luar Negeri.<br /><br />"Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh pekerja Indonesia di luar negeri dan telah dikenai pajak luar negeri, tidak dikenai pajak penghasilan di Indonesia,"<br /><br />Namun, untuk penghasilan yang diterima TKI dari Indonesia akan tetap dikenai PPh sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Indonesia yakni UU No. 36/2008 tentang PPh.<br /><span class="fullpost"><br />Peraturan Dirjen tersebut dikeluarkan untuk memberikan kepastian hukum atas perlakuan PPh bagi warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan.<br /><br />Selama ini Ditjen Pajak menilai telah terjadi kesimpangsiuran terkait status TKI yang bekerja di luar negeri yaitu apakah berstatus subjek pajak dalam negeri atau subjek pajak luar negeri.<br /><br />Darmin sebelumnya juga menegaskan TKI yang bekerja di luar negeri tidak perlu menyampaikan SPT, apabila telah bekerja dan tinggal di luar negeri lebih dari 183 hari dalam 12 bulan.<br /><br />Untuk mendownload peraturan ini silakan klik <a href="http://www.pajak.go.id/dmdocuments/PERDIRJEN%20NOMOR%202%20TAHUN%202009.PDF" target="_blank"> <span style="color: #3366ff;">disini</span> </a><br /><br />Sedangkan untuk penjelasan tentang fiskal luar negeri (PENG-01/PJ.09/2009) dapat di download <a href="http://www.pajak.go.id/dmdocuments/PAJAK%20REVISI%20akhir.pdf" target="_blank"> <span style="color: #3366ff;">disini</span> </a></span></span><span class="fullpost"><br /><br /><br /><span style="font-weight: bold;">Artikel terkait : </span><br />- <a href="http://www.blogger.com/%20http://pajak-kita.blogspot.com/2009/01/pendaftaran-npwp-bagi-anggota-keluarga_07.html"> Pendaftaran NPWP Bagi Anggota Keluarga</a><br />- <a href="http://www.blogger.com/%20http://pajak-kita.blogspot.com/2008/12/sunset-policy-diperpanjang-hingga-28.html"> Sunset Policy Diperpanjang Hingga 28 Februari 2009</a><br />- <a href="http://www.blogger.com/%20http://pajak-kita.blogspot.com/2008/12/cross-check-spt-dengan-data-kepemilikan.html"> Cross Check SPT Dengan Data Kepemilikan Mobil</a><br />- <a href="http://www.blogger.com/%20http://pajak-kita.blogspot.com/2008/12/ke-luar-negeri-tanpa-npwp-kena-fiskal.html"> Ke Luar Negeri Tanpa NPWP Kena Fiskal LN</a><br />- <a href="http://www.blogger.com/%20http://pajak-kita.blogspot.com/2008/12/resume-ketentuan-uu-no36-tahun-2008.html"> Resume Ketentuan UU No.36 Tahun 2008</a><br />- <a href="http://www.blogger.com/%20http://pajak-kita.blogspot.com/2008/12/pph-final-rsh-turun-jadi-1-mulai-1.html"> PPh Final RSH Menjadi 1% Mulai 1 Januari 2009</a><br />- <a href="http://www.blogger.com/%20http://pajak-kita.blogspot.com/2008/12/pph-21-pegawai-menerima-penghasilan.html"> PPh 21 Penghasilan Tidak Teratur</a><br />- <a href="http://www.blogger.com/%20http://pajak-kita.blogspot.com/2008/11/perubahan-uu-pph-untuk-tahun-pajak-2009_29.html"> Perubahan UU PPH (Jilid 3)</a><br />- <a href="http://pajak-kita.blogspot.com/2008/11/pajak-usaha-jasa-konstruksi-per-51.html">Pajak Usaha Jasa Konstruksi</a><br />- <a href="http://pajak-kita.blogspot.com/2008/11/perubahan-uu-pph-untuk-tahun-pajak-2009_20.html">Perubahan UU PPH (Jilid 2)</a><br />- <a href="http://pajak-kita.blogspot.com/2008/11/perubahan-uu-pph-untuk-tahun-pajak-2009.html">Perubahan UU PPH (Jilid 1)</a><br />- <a href="http://pajak-kita.blogspot.com/2008/11/perubahan-data-pemindahan-npwp-pkp.html">Tatacara perubahan/pemindahan NPWP/PKP</a><br />- <a href="http://pajak-kita.blogspot.com/2008/11/pph-21-pegawai-mulai-bekerja-pada-tahun.html">PPh 21 pegawai mulai kerja pd tahun berjalan</a><br />- <a href="http://pajak-kita.blogspot.com/2008/10/tata-cara-penghitungan-pph-pasal-21.html">Cara Penghitungan PPh 21</a><br />- <a href="http://pajak-kita.blogspot.com/2008/10/karyawan-tak-ber-npwp-kena-pajak-lebih_29.html">PPh 21 karyawan tidak ber-NPWP</a><br />- <a href="http://pajak-kita.blogspot.com/2008/10/penghasilan-tidak-kena-pajak-ptkp-tahun_26.html">PTKP Tahun 2009</a><br />- <a href="http://pajak-kita.blogspot.com/2008/10/spt-tahunan-badan-op-tahun-2008_1837.html">SPT Tahunan 2008</a><br />- <a href="http://pajak-kita.blogspot.com/2008/10/stelsel-akrual-dan-stelsel-kas_26.html">Stelsel Kas & Akrual</a><br />- <a href="http://pajak-kita.blogspot.com/2008/10/sanksi-keterlambatan-penyampaian-spt_26.html">Sanksi terlambat lapor SPT</a><br />- <a href="http://pajak-kita.blogspot.com/2008/10/penyesuaian-besarnya-peredaran-bruto_6409.html">Penyesuaian P.Bruto WP OP</a><br /><br /></span></div>

TKI Tidak Dipungut Pajak Penghasilan

Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan menegaskan pekerja Indonesia di luar negeri (TKI) tidak akan dikenai pajak penghasilan (PPh) a...

Baca selengkapnya »

Pendaftaran NPWP Bagi Anggota Keluarga

<div align="justify"><span style="font-family: arial;">Direktur Jenderal Pajak kembali mengeluarkan peraturan baru nomor : 51/PJ/2008 tertanggal 31 Desember 2008, yaitu tentang Tatacara Pendaftaran NPWP Bagi Anggota Keluarga.<br /><br />Peraturan ini dikeluarkan dalam rangka meningkatkan tertib administrasi dalam pemberian NPWP kepada anggota keluarga sebagai satu kesatuan ekonomis dan dalam rangka mendukung pelaksanaan pembebasan Fiskal Luar Negeri bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang memiliki NPWP serta dalam rangka memberikan kepastian hukum untuk tidak dipotong/dipungut pajak dengan tarif lebih tinggi dari tarif yang seharusnya bagi Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri yang memiliki NPWP.<br /><br />Dalam peraturan ini Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri yang dapat mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP bagi anggota keluarga adalah:<br /><br /><span class="fullpost"> a. Anggota keluarga yang diakui oleh Penanggung Biaya Hidup, termasuk anak yang belum dewasa serta memiliki penghasilan dari mana pun sumber penghasilannya dan apa pun sifat pekerjaannya.<br /><br />b. Wanita kawin yang:<br />1. menjalankan usaha dan/atau melakukan pekerjaan bebas; dan/atau<br />2. tidak menjalankan usaha atau tidak melakukan pekerjaan bebas dan memiliki penghasilan sampai dengan suatu bulan yang disetahunkan telah melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), dan tidak terikat perjanjian pisah harta, serta tidak menghendaki untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri.<br /><br />Secara lengkap tentang peraturan ini, anda dapat mendownload <a href="http://www.pajak.go.id/dmdocuments/PER_51_PJ_2008.zip" target="_blank"> <span style="color: #3366ff;">disini</span> </a><br /><br />Demikian informasi dari kami, semoga bermanfaat.</span></span><span class="fullpost"><br /><br /><br /><span style="font-weight: bold;">Artikel terkait : </span><br />- <a href="http://www.blogger.com/%20http://pajak-kita.blogspot.com/2008/12/sunset-policy-diperpanjang-hingga-28.html"> Sunset Policy Diperpanjang Hingga 28 Februari 2009</a><br />- <a href="http://www.blogger.com/%20http://pajak-kita.blogspot.com/2008/12/cross-check-spt-dengan-data-kepemilikan.html"> Cross Check SPT Dengan Data Kepemilikan Mobil</a><br />- <a href="http://www.blogger.com/%20http://pajak-kita.blogspot.com/2008/12/ke-luar-negeri-tanpa-npwp-kena-fiskal.html"> Ke Luar Negeri Tanpa NPWP Kena Fiskal LN</a><br />- <a href="http://www.blogger.com/%20http://pajak-kita.blogspot.com/2008/12/resume-ketentuan-uu-no36-tahun-2008.html"> Resume Ketentuan UU No.36 Tahun 2008</a><br />- <a href="http://www.blogger.com/%20http://pajak-kita.blogspot.com/2008/12/pph-final-rsh-turun-jadi-1-mulai-1.html"> PPh Final RSH Menjadi 1% Mulai 1 Januari 2009</a><br />- <a href="http://www.blogger.com/%20http://pajak-kita.blogspot.com/2008/12/pph-21-pegawai-menerima-penghasilan.html"> PPh 21 Penghasilan Tidak Teratur</a><br />- <a href="http://www.blogger.com/%20http://pajak-kita.blogspot.com/2008/11/perubahan-uu-pph-untuk-tahun-pajak-2009_29.html"> Perubahan UU PPH (Jilid 3)</a><br />- <a href="http://pajak-kita.blogspot.com/2008/11/pajak-usaha-jasa-konstruksi-per-51.html">Pajak Usaha Jasa Konstruksi</a><br />- <a href="http://pajak-kita.blogspot.com/2008/11/perubahan-uu-pph-untuk-tahun-pajak-2009_20.html">Perubahan UU PPH (Jilid 2)</a><br />- <a href="http://pajak-kita.blogspot.com/2008/11/perubahan-uu-pph-untuk-tahun-pajak-2009.html">Perubahan UU PPH (Jilid 1)</a><br />- <a href="http://pajak-kita.blogspot.com/2008/11/perubahan-data-pemindahan-npwp-pkp.html">Tatacara perubahan/pemindahan NPWP/PKP</a><br />- <a href="http://pajak-kita.blogspot.com/2008/11/pph-21-pegawai-mulai-bekerja-pada-tahun.html">PPh 21 pegawai mulai kerja pd tahun berjalan</a><br />- <a href="http://pajak-kita.blogspot.com/2008/10/tata-cara-penghitungan-pph-pasal-21.html">Cara Penghitungan PPh 21</a><br />- <a href="http://pajak-kita.blogspot.com/2008/10/karyawan-tak-ber-npwp-kena-pajak-lebih_29.html">PPh 21 karyawan tidak ber-NPWP</a><br />- <a href="http://pajak-kita.blogspot.com/2008/10/penghasilan-tidak-kena-pajak-ptkp-tahun_26.html">PTKP Tahun 2009</a><br />- <a href="http://pajak-kita.blogspot.com/2008/10/spt-tahunan-badan-op-tahun-2008_1837.html">SPT Tahunan 2008</a><br />- <a href="http://pajak-kita.blogspot.com/2008/10/stelsel-akrual-dan-stelsel-kas_26.html">Stelsel Kas & Akrual</a><br />- <a href="http://pajak-kita.blogspot.com/2008/10/sanksi-keterlambatan-penyampaian-spt_26.html">Sanksi terlambat lapor SPT</a><br />- <a href="http://pajak-kita.blogspot.com/2008/10/penyesuaian-besarnya-peredaran-bruto_6409.html">Penyesuaian P.Bruto WP OP</a><br /><br /></span></div>

Pendaftaran NPWP Bagi Anggota Keluarga

Direktur Jenderal Pajak kembali mengeluarkan peraturan baru nomor : 51/PJ/2008 tertanggal 31 Desember 2008, yaitu tentang Tatacara Pendaftar...

Baca selengkapnya »