Sunset Policy Diperpanjang Hingga 28 Februari 2009

<div align="justify"><span style="font-family: arial;">Ditjen Pajak kembali merubah kebijakan yaitu dengan perpanjangan batas waktu Sunset Policy hingga <span style="font-weight: bold;">28 Februari 2009</span>, hal ini diyakini bakal kian memerkuat basis perpajakan, terutama Wajib Pajak perorangan dan diharapkan bisa sedikit mengompensasi penurunan penerimaan pajak badan.<br /><br />Awalnya pemerintah memutuskan untuk memberlakukan Sunset Policy hingga 31 Desember 2008. Namun, mendekati akhir batas waktu Ditjen Pajak merubah batas waktu dengan alasan antusiasme masyarakat yang ingin memanfaatkan fasilitas tersebut semakin besar.<br /><br />Perpanjangan tersebut untuk wajib pajak lama yang sudah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sebelum tahun 2008. Adapun untuk calon wajib pajak baru memang memiliki waktu hingga 31 maret 2009.<br /><br />Mengenai dasar hukum perpanjangan waktu tersebut, akan sesegara mungkin diselesaikan, dan untuk mendownload siaran pers silakan klik <a href="http://www.pajak.go.id/dmdocuments/Pers%20release.pdf" target="_blank"> <span style="color: #3366ff;">disini</span> </a>.</span><br /><br />Untuk mendowload PERPU atas perpanjangan sunset policy silakan klik <a href="http://www.pajak.go.id/dmdocuments/PERPU-5-2008.pdf" target="_blank"> <span style="color: #3366ff;">disini</span> </a>.<br /><span class="fullpost"> <br /><span style="font-weight: bold;">Artikel terkait : </span><br />- <a href="http://www.blogger.com/%20http://pajak-kita.blogspot.com/2008/12/cross-check-spt-dengan-data-kepemilikan.html"> Cross Check SPT Dengan Data Kepemilikan Mobil</a><br />- <a href="http://www.blogger.com/%20http://pajak-kita.blogspot.com/2008/12/ke-luar-negeri-tanpa-npwp-kena-fiskal.html"> Ke Luar Negeri Tanpa NPWP Kena Fiskal LN</a><br />- <a href="http://www.blogger.com/%20http://pajak-kita.blogspot.com/2008/12/resume-ketentuan-uu-no36-tahun-2008.html"> Resume Ketentuan UU No.36 Tahun 2008</a><br />- <a href="http://www.blogger.com/%20http://pajak-kita.blogspot.com/2008/12/pph-final-rsh-turun-jadi-1-mulai-1.html"> PPh Final RSH Menjadi 1% Mulai 1 Januari 2009</a><br />- <a href="http://www.blogger.com/%20http://pajak-kita.blogspot.com/2008/12/pph-21-pegawai-menerima-penghasilan.html"> PPh 21 Penghasilan Tidak Teratur</a><br />- <a href="http://www.blogger.com/%20http://pajak-kita.blogspot.com/2008/11/perubahan-uu-pph-untuk-tahun-pajak-2009_29.html"> Perubahan UU PPH (Jilid 3)</a><br />- <a href="http://pajak-kita.blogspot.com/2008/11/pajak-usaha-jasa-konstruksi-per-51.html">Pajak Usaha Jasa Konstruksi</a><br />- <a href="http://pajak-kita.blogspot.com/2008/11/perubahan-uu-pph-untuk-tahun-pajak-2009_20.html">Perubahan UU PPH (Jilid 2)</a><br />- <a href="http://pajak-kita.blogspot.com/2008/11/perubahan-uu-pph-untuk-tahun-pajak-2009.html">Perubahan UU PPH (Jilid 1)</a><br />- <a href="http://pajak-kita.blogspot.com/2008/11/perubahan-data-pemindahan-npwp-pkp.html">Tatacara perubahan/pemindahan NPWP/PKP</a><br />- <a href="http://pajak-kita.blogspot.com/2008/11/pph-21-pegawai-mulai-bekerja-pada-tahun.html">PPh 21 pegawai mulai kerja pd tahun berjalan</a><br />- <a href="http://pajak-kita.blogspot.com/2008/10/tata-cara-penghitungan-pph-pasal-21.html">Cara Penghitungan PPh 21</a><br />- <a href="http://pajak-kita.blogspot.com/2008/10/karyawan-tak-ber-npwp-kena-pajak-lebih_29.html">PPh 21 karyawan tidak ber-NPWP</a><br />- <a href="http://pajak-kita.blogspot.com/2008/10/penghasilan-tidak-kena-pajak-ptkp-tahun_26.html">PTKP Tahun 2009</a><br />- <a href="http://pajak-kita.blogspot.com/2008/10/spt-tahunan-badan-op-tahun-2008_1837.html">SPT Tahunan 2008</a><br />- <a href="http://pajak-kita.blogspot.com/2008/10/stelsel-akrual-dan-stelsel-kas_26.html">Stelsel Kas & Akrual</a><br />- <a href="http://pajak-kita.blogspot.com/2008/10/sanksi-keterlambatan-penyampaian-spt_26.html">Sanksi terlambat lapor SPT</a><br />- <a href="http://pajak-kita.blogspot.com/2008/10/penyesuaian-besarnya-peredaran-bruto_6409.html">Penyesuaian P.Bruto WP OP</a><br /><br /></span></div>

Sunset Policy Diperpanjang Hingga 28 Februari 2009

Ditjen Pajak kembali merubah kebijakan yaitu dengan perpanjangan batas waktu Sunset Policy hingga 28 Februari 2009 , hal ini diyakini bakal ...

Baca selengkapnya »

Cross Check SPT Dengan Data Kepemilikan Mobil

<div align="justify"><span style="font-family: arial;">Kebenaran data Surat Pemberitahuan (SPT) wajib pajak akan dicross check dengan data kepemilikan dan pembelian mobil yang bernilai ratusan juta rupiah ke atas. Dimana Direktorat Jenderal Pajak menyatakan telah mengantongi data tersebut dan data-data lain yang berkaitan dengan perpajakan dari berbagai instansi baik instansi pemerintah maupun swasta.<br /><br />Data kepemilikan dan pembelian mobil itu selanjutnya akan dicocokkan dengan master file SPT yang telah dilaporkan oleh WP ke kantor pajak.<br /><br />Jika sudah tercantum dalam SPT berarti WP tersebut telah melaporkan hartanya dengan benar. Namun kalau belum, maka pihak pajak akan menanyakan kepada WP yang bersangkutan.<br /><br />Yang dilakukan Dirjen Pajak tersebut merupakan amanat dari UU tentang (Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan (KUP) Pasal 35A yang mewajibkan semua institusi pemerintah ataupun swasta untuk memberikan data perpajakan kepada Dirjen Pajak.<br /><span class="fullpost"><br />Awal bulan ini Dirjen Pajak juga telah menerbitkan Surat Edaran Dirjen Pajak tertanggal 2 Desember 2008 Nomor SE-67/PJ/2008 tentang Pemanfaatan Data atau Keterangan yang Berkaitan Dengan SPT tahunan PPh yang disampaikan wajib pajak (WP) dalam rangka pelaksanaan pasal 37A UU KUP beserta ketentuan pelaksanaannya. (Untuk mendownload SE tersebut silakan klik <a href="http://www.pajak.go.id/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=371&Itemid=156" target="_blank"> <span style="color: #3366ff;">disini</span> </a>)<br /><br />Aturan itu menjelaskan mekanisme pemeriksaan atas SPT yang disampaikan WP dalam rangka sunset policy. Apabila ditemukan bukti baru yang menunjukkan SPT yang telah dilaporkan ternyata tidak benar, maka akan dilakukan pemeriksaan.</span></span><span class="fullpost"><br /><br /><br /><span style="font-weight: bold;">Artikel terkait : </span><br />- <a href="http://www.blogger.com/%20http://pajak-kita.blogspot.com/2008/12/ke-luar-negeri-tanpa-npwp-kena-fiskal.html"> Ke Luar Negeri Tanpa NPWP Kena Fiskal LN</a><br />- <a href="http://www.blogger.com/%20http://pajak-kita.blogspot.com/2008/12/resume-ketentuan-uu-no36-tahun-2008.html"> Resume Ketentuan UU No.36 Tahun 2008</a><br />- <a href="http://www.blogger.com/%20http://pajak-kita.blogspot.com/2008/12/pph-final-rsh-turun-jadi-1-mulai-1.html"> PPh Final RSH Menjadi 1% Mulai 1 Januari 2009</a><br />- <a href="http://www.blogger.com/%20http://pajak-kita.blogspot.com/2008/12/pph-21-pegawai-menerima-penghasilan.html"> PPh 21 Penghasilan Tidak Teratur</a><br />- <a href="http://www.blogger.com/%20http://pajak-kita.blogspot.com/2008/11/perubahan-uu-pph-untuk-tahun-pajak-2009_29.html"> Perubahan UU PPH (Jilid 3)</a><br />- <a href="http://pajak-kita.blogspot.com/2008/11/pajak-usaha-jasa-konstruksi-per-51.html">Pajak Usaha Jasa Konstruksi</a><br />- <a href="http://pajak-kita.blogspot.com/2008/11/perubahan-uu-pph-untuk-tahun-pajak-2009_20.html">Perubahan UU PPH (Jilid 2)</a><br />- <a href="http://pajak-kita.blogspot.com/2008/11/perubahan-uu-pph-untuk-tahun-pajak-2009.html">Perubahan UU PPH (Jilid 1)</a><br />- <a href="http://pajak-kita.blogspot.com/2008/11/perubahan-data-pemindahan-npwp-pkp.html">Tatacara perubahan/pemindahan NPWP/PKP</a><br />- <a href="http://pajak-kita.blogspot.com/2008/11/pph-21-pegawai-mulai-bekerja-pada-tahun.html">PPh 21 pegawai mulai kerja pd tahun berjalan</a><br />- <a href="http://pajak-kita.blogspot.com/2008/10/tata-cara-penghitungan-pph-pasal-21.html">Cara Penghitungan PPh 21</a><br />- <a href="http://pajak-kita.blogspot.com/2008/10/karyawan-tak-ber-npwp-kena-pajak-lebih_29.html">PPh 21 karyawan tidak ber-NPWP</a><br />- <a href="http://pajak-kita.blogspot.com/2008/10/penghasilan-tidak-kena-pajak-ptkp-tahun_26.html">PTKP Tahun 2009</a><br />- <a href="http://pajak-kita.blogspot.com/2008/10/spt-tahunan-badan-op-tahun-2008_1837.html">SPT Tahunan 2008</a><br />- <a href="http://pajak-kita.blogspot.com/2008/10/stelsel-akrual-dan-stelsel-kas_26.html">Stelsel Kas & Akrual</a><br />- <a href="http://pajak-kita.blogspot.com/2008/10/sanksi-keterlambatan-penyampaian-spt_26.html">Sanksi terlambat lapor SPT</a><br />- <a href="http://pajak-kita.blogspot.com/2008/10/penyesuaian-besarnya-peredaran-bruto_6409.html">Penyesuaian P.Bruto WP OP</a><br /><br /></span></div>

Cross Check SPT Dengan Data Kepemilikan Mobil

Kebenaran data Surat Pemberitahuan (SPT) wajib pajak akan dicross check dengan data kepemilikan dan pembelian mobil yang bernilai ratusan ju...

Baca selengkapnya »

Ke Luar Negeri Tanpa NPWP Kena Fiskal LN

<div align="justify"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg0I2rxlK6JXqRx39ZqZn2ZBD9xPAllZh4JMt2Hz5Xmca0bm0y6QLhkIqbjRDfxP7KtA0IYEssKzfAy01Daep6ron6lXMg1qxVabbVRnTt46vI14CKydX4lcT_5Y0J1nubCkbw8xFXl1FjS/s1600/Maklon.JPG" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg0I2rxlK6JXqRx39ZqZn2ZBD9xPAllZh4JMt2Hz5Xmca0bm0y6QLhkIqbjRDfxP7KtA0IYEssKzfAy01Daep6ron6lXMg1qxVabbVRnTt46vI14CKydX4lcT_5Y0J1nubCkbw8xFXl1FjS/s320/Maklon.JPG" /></a></div><br /><br /><span style="font-family: arial;">Mulai 1 Januari 2009 Ditjen Pajak akan mengenakan biaya Fiskal Luar Negeri (FLN) bagi warga Indonesia yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).<br /><br />Wajib pajak orang pribadi (WP-OP) dalam negeri yang tidak memiliki NPWP dan telah berusia 21 tahun yang bertolak ke luar negeri wajib membayar FLN.<br /><br />Ditjen Pajak telah menetapkan tarif fiskal bagi yang tak memiliki NPWP sebesar Rp 2,5 juta untuk setiap orang yang bepergian ke luar negeri dengan menggunakan pesawat udara. Sementara via angkutan laut bagi yang tak memiliki NPWP akan dikenai fiskal Rp 1 juta.<br /><br />Pembayaran FLN tersebut merupakan pembayaran angsuran pajak penghasilan (PPh) yang dapat dikreditkan kepada PPh yang terutang pada akhir tahun oleh WP-OP yang bersangkutan setelah memiliki NPWP.<br /><br />Pengecualian dari kewajiban membayar FLN bagi WP-OP yang betolak keluar negeri akan dilakukan secara otomatis untuk WP-OP tertentu dan dengan cara menerbitkan Surat Keterangan Bebas Luar Negeri (SKBFLN).<br /><br /><span class="fullpost"><span style="font-weight: bold;">Yang dimaksud dengan bebas automatis adalah :</span><br />1. WP-OP yang berusia kurang dari 21 tahun.<br />2. Orang asing yang berada di Indonesia kurang dari 183 hari dalam 12 bulan.<br />3. Pejabat perwakilan diplomat.<br />4. Pejabat perwakilan organisasi internasional.<br />5. WNI yang memiliki dokumen resmi penduduk negara lain (termasuk pelajar atau mahasiswa yang di luar negeri dengan menunjukan kartu identitas, misalnya student card).<br />6. Jamaah haji.<br />7. Pelintas jalan darat.<br />8. TKI dengan katu tenaga luar negeri (KTLN).<br /><br /><span style="font-weight: bold;">Yang bebas dengan SKB FLN adalah :</span><br />1. Mahasiswa asing dengan rekomendasi perguruan tinggi.<br />2. Orang asing yang melakukan penelitian.<br />3. Tenaga asing di Pulan Batam, Bitan, dan Karimun.<br />4. Penyandang cacat atau orang sakit yang akan berobat ke luar negeri atas biaya organisasi sosial termasuk seorang pendamping.<br />5. Anggota misi kesenian, kebudayaan, olah raga dan keagamaan.<br />6. Program pertukaran mahasiswa atau pelajar.<br />7. TKI selain dengan KTKLN.<br /><br /><span style="font-weight: bold;">Bagi WP-OP yang bebas fiskal karena memiliki NPWP, maka:</span><br />1. Menyerahkan fotokopi kartu NPWP atau Surat Keterangan Terdaftar (SKT) atau Surat Keterangan Terdaftar Sementara (SKTS), fotokopi paspor dan boarding pass ke petugas Unit Pelaksana Fiskal Luar Negeri (UPFLN).<br /><br />Jika kartu NPWP atas nama Kepala Keluarga, maka anggota keluarga yang akan berangkat ke luar negeri harus melampirkan fotokopi kartu keluarga.<br /><br />2. Petugas UPFLN menerima dan meneliti fotokopi kartu NPWP/SKT/SKTS, fotokopi paspor dan boarding pass serta fotokopi kartu keluarga, kemudian menginput NPWP pada aplikasi yang tersedia.<br /><br />3. Apabila NPWP dinyatakan valid, maka petugas UPFLN menempelkan stiker bebas fiskal pada bagian belakang boarding pass yang ditujukan untuk penumpang.<br /><br />4. Penumpang menyerahkan boarding pass yang telah ditempel stiker Bebas Fiskal kepada petugas konter pengecekan FLN untuk diteliti.<br /><br />5. Penumpang tujuan luar negeri tetap wajib membayar FLN jika:<br /><br />- Tidak menyerahkan fotokopi kartu NPWP/SKT/SKTS<br />- Menyerahkan fotokopi NPWP/SKT/SKTS namun check digit menyatakan tidak valid<br />- Menyerahkan fotokopi kartu NPWP/SKT/SKTS yang dimiliki oleh Kepala Keluarga namun tidak melampirkan kartu keluarga atau melampirkan kartu keluarga tetapi nama penumpang tidak tercantum dalam susunan kartu keluarga itu.<br /><br />Untuk mendownload ketentuan ini silakan klik <a href="http://www.pajak.go.id/dmdocuments/per%2053%20%20PJ%20%202008.pdf" target="_blank"> <span style="color: #3366ff;">disini</span> </a><br /></span></span><span class="fullpost"><br /><br /><br /><span style="font-weight: bold;">Artikel terkait : </span><br />- <a href="http://pajak-kita.blogspot.com/2008/12/resume-ketentuan-uu-no36-tahun-2008.html"> Resume Ketentuan UU No.36 Tahun 2008</a><br />- <a href="http://pajak-kita.blogspot.com/2008/12/pph-final-rsh-turun-jadi-1-mulai-1.html"> PPh Final RSH Menjadi 1% Mulai 1 Januari 2009</a><br />- <a href="http://pajak-kita.blogspot.com/2008/12/pph-21-pegawai-menerima-penghasilan.html"> PPh 21 Penghasilan Tidak Teratur</a><br />- <a href="http://pajak-kita.blogspot.com/2008/11/perubahan-uu-pph-untuk-tahun-pajak-2009_29.html"> Perubahan UU PPH (Jilid 3)</a><br />- <a href="http://pajak-kita.blogspot.com/2008/11/pajak-usaha-jasa-konstruksi-per-51.html">Pajak Usaha Jasa Konstruksi</a><br />- <a href="http://pajak-kita.blogspot.com/2008/11/perubahan-uu-pph-untuk-tahun-pajak-2009_20.html">Perubahan UU PPH (Jilid 2)</a><br />- <a href="http://pajak-kita.blogspot.com/2008/11/perubahan-uu-pph-untuk-tahun-pajak-2009.html">Perubahan UU PPH (Jilid 1)</a><br />- <a href="http://pajak-kita.blogspot.com/2008/11/perubahan-data-pemindahan-npwp-pkp.html">Tatacara perubahan/pemindahan NPWP/PKP</a><br />- <a href="http://pajak-kita.blogspot.com/2008/11/pph-21-pegawai-mulai-bekerja-pada-tahun.html">PPh 21 pegawai mulai kerja pd tahun berjalan</a><br />- <a href="http://pajak-kita.blogspot.com/2008/10/tata-cara-penghitungan-pph-pasal-21.html">Cara Penghitungan PPh 21</a><br />- <a href="http://pajak-kita.blogspot.com/2008/10/karyawan-tak-ber-npwp-kena-pajak-lebih_29.html">PPh 21 karyawan tidak ber-NPWP</a><br />- <a href="http://pajak-kita.blogspot.com/2008/10/penghasilan-tidak-kena-pajak-ptkp-tahun_26.html">PTKP Tahun 2009</a><br />- <a href="http://pajak-kita.blogspot.com/2008/10/spt-tahunan-badan-op-tahun-2008_1837.html">SPT Tahunan 2008</a><br />- <a href="http://pajak-kita.blogspot.com/2008/10/stelsel-akrual-dan-stelsel-kas_26.html">Stelsel Kas & Akrual</a><br />- <a href="http://pajak-kita.blogspot.com/2008/10/sanksi-keterlambatan-penyampaian-spt_26.html">Sanksi terlambat lapor SPT</a><br />- <a href="http://pajak-kita.blogspot.com/2008/10/penyesuaian-besarnya-peredaran-bruto_6409.html">Penyesuaian P.Bruto WP OP</a><br /><br /><br /></span></div>

Ke Luar Negeri Tanpa NPWP Kena Fiskal LN

Mulai 1 Januari 2009 Ditjen Pajak akan mengenakan biaya Fiskal Luar Negeri (FLN) bagi warga Indonesia yang tidak memiliki Nomor Pokok Waji...

Baca selengkapnya »

Resume Ketentuan UU No.36 Tahun 2008

<div align="justify"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhxEJ-aVfG4FdXnRSJgQIwzBZRv6oxv21r6aOKt6y68vJJ2I8zjGUgbiczWM78XXjKVgWjCT8HXXmtQ_kGclm9ybD4Fhcr4Kz2ZBVkV7iDUXYn32scqWfTW0CWbFS4L_VcZtm7lnGQtHRa7/s1600/form-1.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhxEJ-aVfG4FdXnRSJgQIwzBZRv6oxv21r6aOKt6y68vJJ2I8zjGUgbiczWM78XXjKVgWjCT8HXXmtQ_kGclm9ybD4Fhcr4Kz2ZBVkV7iDUXYn32scqWfTW0CWbFS4L_VcZtm7lnGQtHRa7/s320/form-1.jpg" /></a></div><br /><br /><span style="font-family: arial;">Sesuai dengan Undang-undang Pajak Penghasilan yang baru, yaitu UU Nomor : 36 Tahun 2008 diatur antara lain hal-hal sebagai berikut :<br /><br /><span style="font-weight: bold;">PTKP untuk Tahun Pajak 2009 adalah :</span><br />1. Rp 15.840.000,00 untuk diri Wajib Pajak<br />2. Rp 1.320.000,00 tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin<br />3. Rp 15.840.000,00 tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung<br />4. Rp 1.320.000,00 tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya, maksimal 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga.<br /><br /><span style="font-weight: bold;">Sedangkan PTKP untuk mengisi SPT Tahunan Tahun Pajak 2008, masih menggunakan PTKP lama, yaitu :</span><br />1. Rp 13.200.000,00 untuk diri Wajib Pajak<br />2. Rp 1.200.000,00 tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin<br />3. Rp 13.200.000,00 tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung<br />4. Rp 1.200.000,00 tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya, maksimal 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga.<br /><br /><span class="fullpost"><span style="font-weight: bold;">Tarif pajak yang diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak mulai tahun 2009, adalah :</span><br />1. Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri :<br />a. Sampai dengan Rp 50.000.000,00 tarif : 5%<br />b. Diatas Rp 50.000.000,00 s/d Rp 250.000.000,00 tarif : 15%<br />c. Diatas Rp 250.000.000,00 s/d Rp 500.000.000,00 tarif : 25%<br />d. Diatas Rp 500.000.000,00 tarif : 30%<br /><br />2. Wajib Pajak Badan dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap, tarif : 28%<br /><br /><span style="font-weight: bold;">Batas Waktu penyampaian SPT Tahunan adalah :</span><br />1. Untuk SPT Tahunan WP Orang Pribadi, paling lama 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun pajak. Apabila terlambat atau tidak disampaikan dikenai sanksi administrasi berupa denda Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah).<br /><br />2. Untuk SPT Tahunan WP Badan, paling lama 4 (empat) bulan setelah akhir tahun pajak. Apabila terlambat atau tidak disampaikan dikenai sanksi administrasi berupa denda Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah).<br /><br />Demikian sedikit resume yang kami sampaikan, semoga bermanfaat untuk anda.</span></span><span class="fullpost"><br /><br /><br /><span style="font-weight: bold;">Artikel terkait : </span><br />- <a href="http://www.blogger.com/%20http://pajak-kita.blogspot.com/2008/12/pph-final-rsh-turun-jadi-1-mulai-1.html"> PPh Final RSH Menjadi 1% Mulai 1 Januari 2009</a><br />- <a href="http://www.blogger.com/%20http://pajak-kita.blogspot.com/2008/12/pph-21-pegawai-menerima-penghasilan.html"> PPh 21 Penghasilan Tidak Teratur</a><br />- <a href="http://www.blogger.com/%20http://pajak-kita.blogspot.com/2008/11/perubahan-uu-pph-untuk-tahun-pajak-2009_29.html"> Perubahan UU PPH (Jilid 3)</a><br />- <a href="http://pajak-kita.blogspot.com/2008/11/pajak-usaha-jasa-konstruksi-per-51.html">Pajak Usaha Jasa Konstruksi</a><br />- <a href="http://pajak-kita.blogspot.com/2008/11/perubahan-uu-pph-untuk-tahun-pajak-2009_20.html">Perubahan UU PPH (Jilid 2)</a><br />- <a href="http://pajak-kita.blogspot.com/2008/11/perubahan-uu-pph-untuk-tahun-pajak-2009.html">Perubahan UU PPH (Jilid 1)</a><br />- <a href="http://pajak-kita.blogspot.com/2008/11/perubahan-data-pemindahan-npwp-pkp.html">Tatacara perubahan/pemindahan NPWP/PKP</a><br />- <a href="http://pajak-kita.blogspot.com/2008/11/pph-21-pegawai-mulai-bekerja-pada-tahun.html">PPh 21 pegawai mulai kerja pd tahun berjalan</a><br />- <a href="http://pajak-kita.blogspot.com/2008/10/tata-cara-penghitungan-pph-pasal-21.html">Cara Penghitungan PPh 21</a><br />- <a href="http://pajak-kita.blogspot.com/2008/10/karyawan-tak-ber-npwp-kena-pajak-lebih_29.html">PPh 21 karyawan tidak ber-NPWP</a><br />- <a href="http://pajak-kita.blogspot.com/2008/10/penghasilan-tidak-kena-pajak-ptkp-tahun_26.html">PTKP Tahun 2009</a><br />- <a href="http://pajak-kita.blogspot.com/2008/10/spt-tahunan-badan-op-tahun-2008_1837.html">SPT Tahunan 2008</a><br />- <a href="http://pajak-kita.blogspot.com/2008/10/stelsel-akrual-dan-stelsel-kas_26.html">Stelsel Kas & Akrual</a><br />- <a href="http://pajak-kita.blogspot.com/2008/10/sanksi-keterlambatan-penyampaian-spt_26.html">Sanksi terlambat lapor SPT</a><br />- <a href="http://pajak-kita.blogspot.com/2008/10/penyesuaian-besarnya-peredaran-bruto_6409.html">Penyesuaian P.Bruto WP OP</a><br /><br /></span></div>

Resume Ketentuan UU No.36 Tahun 2008

Sesuai dengan Undang-undang Pajak Penghasilan yang baru, yaitu UU Nomor : 36 Tahun 2008 diatur antara lain hal-hal sebagai berikut : PTKP un...

Baca selengkapnya »

PPh Final RSH Turun Jadi 1% Mulai 1 Januari 2009

<div align="justify"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="http://www.pajak.go.id/dmdocuments/PP-71-2008.pdf" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;" target="_blank" title="Download PP-71/2008"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh7aOU1nrO29F9lGskThPTZhNcrz_ygxOO2Ua9lVsan_KJfURd0wQ5B4leRDsAIyvjwrdRjJcl1tMPSgbq0Xw2xWEFquKtjfj-1tRRoWppR6it9qk7ijewtD30b3tFiv8MipFfDgySMoMGb/s320/Rumah.jpg" /></a></div><br /><br /><span style="font-family: arial;">Mulai 1 Januari 2009 PPh final untuk Rumah Sederhana Sehat (RSH) dan Rumah Susun Sederhana (RSS) bagi pengembang properti diturunkan dari 5% menjadi 1%. Hal ini sesuai bunyi pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI No. 71 tahun 2008 sebagai berikut :<br /><br />Besarnya Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 ayat (1) adalah sebesar <span style="font-weight: bold;">5%</span> (lima persen) dari jumlah bruto nilai pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan, <span style="font-weight: bold;">kecuali</span> atas pengalihan hak atas Rumah Sederhana dan Rumah Susun Sederhana yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang usaha pokoknya melakukan pengalihan hak atas tanah dan/ atau bangunan dikenai Pajak Penghasilan sebesar <span style="font-weight: bold;">1%</span> (satu pcrsen) dari jumlah bruto nilai pengalihan.<br /><span class="fullpost"><br />Nilai pengalihan hak sebagaimana dimaksud diatas adalah nilai yang tertinggi antara nilai berdasarkan Akta Pengalihan Hak dengan Nilai Jual Objek Pajak tanah dan/ atau bangunan obyek yang bersangkutan sebagaimana tertera dalam SPPT PBB.<br /><br />Untuk mendownload Peraturan Pemerintah ini, silakan klik <a href="http://www.pajak.go.id/dmdocuments/PP-71-2008.pdf" target="_blank"> <span style="color: #3366ff;">disini</span> </a></span></span><span class="fullpost"><br /><br /><br /><span style="font-weight: bold;">Artikel terkait : </span><br />- <a href="http://www.blogger.com/%20http://pajak-kita.blogspot.com/2008/12/pph-21-pegawai-menerima-penghasilan.html"> PPh 21 Penghasilan Tidak Teratur</a><br />- <a href="http://www.blogger.com/%20http://pajak-kita.blogspot.com/2008/11/perubahan-uu-pph-untuk-tahun-pajak-2009_29.html"> Perubahan UU PPH (Jilid 3)</a><br />- <a href="http://pajak-kita.blogspot.com/2008/11/pajak-usaha-jasa-konstruksi-per-51.html">Pajak Usaha Jasa Konstruksi</a><br />- <a href="http://pajak-kita.blogspot.com/2008/11/perubahan-uu-pph-untuk-tahun-pajak-2009_20.html">Perubahan UU PPH (Jilid 2)</a><br />- <a href="http://pajak-kita.blogspot.com/2008/11/perubahan-uu-pph-untuk-tahun-pajak-2009.html">Perubahan UU PPH (Jilid 1)</a><br />- <a href="http://pajak-kita.blogspot.com/2008/11/perubahan-data-pemindahan-npwp-pkp.html">Tatacara perubahan/pemindahan NPWP/PKP</a><br />- <a href="http://pajak-kita.blogspot.com/2008/11/pph-21-pegawai-mulai-bekerja-pada-tahun.html">PPh 21 pegawai mulai kerja pd tahun berjalan</a><br />- <a href="http://pajak-kita.blogspot.com/2008/10/tata-cara-penghitungan-pph-pasal-21.html">Cara Penghitungan PPh 21</a><br />- <a href="http://pajak-kita.blogspot.com/2008/10/karyawan-tak-ber-npwp-kena-pajak-lebih_29.html">PPh 21 karyawan tidak ber-NPWP</a><br />- <a href="http://pajak-kita.blogspot.com/2008/10/penghasilan-tidak-kena-pajak-ptkp-tahun_26.html">PTKP Tahun 2009</a><br />- <a href="http://pajak-kita.blogspot.com/2008/10/spt-tahunan-badan-op-tahun-2008_1837.html">SPT Tahunan 2008</a><br />- <a href="http://pajak-kita.blogspot.com/2008/10/stelsel-akrual-dan-stelsel-kas_26.html">Stelsel Kas & Akrual</a><br />- <a href="http://pajak-kita.blogspot.com/2008/10/sanksi-keterlambatan-penyampaian-spt_26.html">Sanksi terlambat lapor SPT</a><br />- <a href="http://pajak-kita.blogspot.com/2008/10/penyesuaian-besarnya-peredaran-bruto_6409.html">Penyesuaian P.Bruto WP OP</a><br /><br /></span></div>

PPh Final RSH Turun Jadi 1% Mulai 1 Januari 2009

Mulai 1 Januari 2009 PPh final untuk Rumah Sederhana Sehat (RSH) dan Rumah Susun Sederhana (RSS) bagi pengembang properti diturunkan dari 5%...

Baca selengkapnya »

PPH 21 Pegawai Menerima Penghasilan Tidak Teratur

<div align="justify"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhmnymUNIzXjd2UyRKnqCNHpX-M9nWDFjEWFnrfvUlDD7ZqB9t6dfTye3Cb_icuLe1IBOcqam572jPs9PycBs6Yhbei58AxY9SOhdbSnSQfXYlM7qg30D2OVH8u9-xd0GTkvtg3R9A1jd6J/s1600/Form.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhmnymUNIzXjd2UyRKnqCNHpX-M9nWDFjEWFnrfvUlDD7ZqB9t6dfTye3Cb_icuLe1IBOcqam572jPs9PycBs6Yhbei58AxY9SOhdbSnSQfXYlM7qg30D2OVH8u9-xd0GTkvtg3R9A1jd6J/s320/Form.jpg" /></a></div><br /><br /><span style="font-family: arial;">Pegawai tetap ada kalanya menerima penghasilan tidak teratur seperti bonus, jasa produksi, Tunjangan Hari Raya atau penghasilan yang sejenis yang biasanya diterima sekali dalam setahun. Penghasilan tidak teratur tersebut dipotong PPh Pasal 21 dengan cara sebagai berikut :<br /><br />1. Menghitung besarnya penghasilan bruto setahun yang meliputi : Penghasilan bruto teratur yang diterima setahun, ditambah dengan Penghasilan bruto tidak teratur.<br /><br />2.Menghitung penghasilan netto setahun dengan cara mengurangkan penghasilan bruto setahun (tersebut nomor 1) dengan : Biaya jabatan (5% dari penghasilan bruto) dan Iuran yang terikat pada gaji (iuran pensiun dan iuran THT)<br /><br />3.Menghitung Penghasilan Kena Pajak (PKP) dengan cara penghasilan netto setahun dikurangi dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).<br /><br /><span class="fullpost">4.Menghitung PPh. Pasal 21 atas penghasilan teratur dan tidak teratur setahun, dengan cara Penghasilan Kena Pajak (PKP) dikalikan tarif PPh. Pasal 17.<br /><br />5.Menghitung PPh. Pasal 21 atas penghasilan teratur setahun (tanpa penghasilan tidak teratur).<br /><br />6.Menghitung PPh. Pasal 21 atas penghasilan tidak teratur, dengan cara menghitung selisih antara : PPh. Pasal 21 atas penghasilan teratur dan tidak teratur setahun (pada angka 4 diatas) dengan PPh. Pasal 21 atas penghasilan teratur setahun (pada angka 5 diatas)<br /><br /><span style="font-weight: bold;">Contoh :</span><br />Dalam contoh ini saya masih menggunakan data contoh pada artikel sebelumnya (untuk melihat artikel sebelumnya klik <a href="http://pajak-kita.blogspot.com/2008/10/tata-cara-penghitungan-pph-pasal-21.html"> <span style="color: #3366ff;">disini</span> </a>), dimana Basuki pada bulan September 2008 menerima bonus atas prestasi kerjanya sebesar Rp. 2.000.000,00<br />Pertanyaan : Hitung PPh.Pasal 21 yang terhutang atas bonus yang diterima.<br /><br /><span style="font-weight: bold;">Jawaban :</span><br />Gaji sebulan = Rp.1.500.000,00<br />Premi asuransi kecelakaan kerja = Rp. 52.500,00<br />Premi asuransi kematian = Rp. 22.500,00<br />Jml Penghasilan bruto teratur sebulan = Rp.1.575.000,00<br /><br />Penghasilan bruto teratur setahun(Rp. 1.575.000,00 x 12)= Rp.18.900.000,00<br />Penghasilan bruto tdk teratur (bonus) = Rp.2.000.000,00<br />Total penghasilan bruto setahun (18.900.000,00 + Rp.2.000.000,00) = Rp. 20.900.000,00<br /><br /><span style="font-weight: bold;">Pengurang :</span><br />Biaya jabatan (5% x Rp. 20.900.000,00) = Rp.1.045.000,00<br />Iuran THT = Rp. 216.000,00<br />Iuran Pensiun = Rp. 144.000,00<br />Jumlah pengurang = Rp.1.405.000,00<br /><br />Penghasilan neto setahun (atas penghasilan teratur dan tidak teratur) = (Rp.20.900.000,00 - Rp.1.405.000,00) = Rp. 19.495.000,00<br /><br />PTKP (K/-) = (Rp. 13.200.000,00 + Rp. 1.200.000,00) = Rp.14.400.000,00<br /><br />Penghasilan Kena Pajak (PKP)= (Rp. 19.495.000,00 - Rp.14.400.000,00) = Rp.5.095.000,00 <br /><br />PPh Pasal 21 terhutang setahun (atas penghasilan teratur dan tidak teratur) = (5% x Rp. 5.095.000,00) = Rp. 254.750,00<br /><br />PPh Pasal 21 terhutang setahun (atas penghasilan teratur-soal artikel sebelumnya) = Rp.159.750,00<br /><br />PPh Pasal 21 terhutang atas bonus = (Rp. 254.750,00 - Rp.159.750,00) = <span style="font-weight: bold;">Rp.95.000,00</span><br /><br />Demikian contoh hitungan PPh 21 atas penghasilan tidak teratur yang diterima pegawai, untuk menghitung PPh 21 atas THR dan sejenisnya caranya sama seperti diatas. Semoga ini bermanfaat bagi anda.</span></span><span class="fullpost"><br /><br /><br /><span style="font-weight: bold;">Artikel terkait : </span><br />- <a href="http://www.blogger.com/%20http://pajak-kita.blogspot.com/2008/11/perubahan-uu-pph-untuk-tahun-pajak-2009_29.html"> Perubahan UU PPH (Jilid 3)</a><br />- <a href="http://pajak-kita.blogspot.com/2008/11/pajak-usaha-jasa-konstruksi-per-51.html">Pajak Usaha Jasa Konstruksi</a><br />- <a href="http://pajak-kita.blogspot.com/2008/11/perubahan-uu-pph-untuk-tahun-pajak-2009_20.html">Perubahan UU PPH (Jilid 2)</a><br />- <a href="http://pajak-kita.blogspot.com/2008/11/perubahan-uu-pph-untuk-tahun-pajak-2009.html">Perubahan UU PPH (Jilid 1)</a><br />- <a href="http://pajak-kita.blogspot.com/2008/11/perubahan-data-pemindahan-npwp-pkp.html">Tatacara perubahan/pemindahan NPWP/PKP</a><br />- <a href="http://pajak-kita.blogspot.com/2008/11/pph-21-pegawai-mulai-bekerja-pada-tahun.html">PPh 21 pegawai mulai kerja pd tahun berjalan</a><br />- <a href="http://pajak-kita.blogspot.com/2008/10/tata-cara-penghitungan-pph-pasal-21.html">Cara Penghitungan PPh 21</a><br />- <a href="http://pajak-kita.blogspot.com/2008/10/karyawan-tak-ber-npwp-kena-pajak-lebih_29.html">PPh 21 karyawan tidak ber-NPWP</a><br />- <a href="http://pajak-kita.blogspot.com/2008/10/penghasilan-tidak-kena-pajak-ptkp-tahun_26.html">PTKP Tahun 2009</a><br />- <a href="http://pajak-kita.blogspot.com/2008/10/spt-tahunan-badan-op-tahun-2008_1837.html">SPT Tahunan 2008</a><br />- <a href="http://pajak-kita.blogspot.com/2008/10/stelsel-akrual-dan-stelsel-kas_26.html">Stelsel Kas & Akrual</a><br />- <a href="http://pajak-kita.blogspot.com/2008/10/sanksi-keterlambatan-penyampaian-spt_26.html">Sanksi terlambat lapor SPT</a><br />- <a href="http://pajak-kita.blogspot.com/2008/10/penyesuaian-besarnya-peredaran-bruto_6409.html">Penyesuaian P.Bruto WP OP</a><br /></span></div>

PPH 21 Pegawai Menerima Penghasilan Tidak Teratur

Pegawai tetap ada kalanya menerima penghasilan tidak teratur seperti bonus, jasa produksi, Tunjangan Hari Raya atau penghasilan yang sejenis...

Baca selengkapnya »