Perubahan UU PPH Tahun 2009 (Jilid 3)

<div align="justify"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEghcuTkNkllVbrLh2uAhGnJIcC7-h2-cL7MruXL3cThcZAPCMLMX9tCkitsVOB3yqh2mYv0a2LZz1hAls2w31VZ9h2HpAp0QIoaodeyCX68ZtMqCRTOT34ebmk07OOXUt_q6NK7f6Y_J3Hq/s1600/Perubahan.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEghcuTkNkllVbrLh2uAhGnJIcC7-h2-cL7MruXL3cThcZAPCMLMX9tCkitsVOB3yqh2mYv0a2LZz1hAls2w31VZ9h2HpAp0QIoaodeyCX68ZtMqCRTOT34ebmk07OOXUt_q6NK7f6Y_J3Hq/s320/Perubahan.jpg" /></a></div><br /><br /><span style="font-family: arial;">Dalam pembahasan tentang perubahan UU PPH Jilid 3 ini, saya akan menyampaikan perubahan-perubahan yang terjadi pada <b>Pasal 4 UU PPh Nomor 36 tahun 2008</b> sebagai berikut :<br /><br />1. Yang menjadi <span style="font-weight: bold;">objek pajak adalah</span> penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk :<br /><br />a. penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh (gaji, upah, tunjangan, honorarium,komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya);<br />b. hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan;<br /><span class="fullpost">c. laba usaha;<br />d. keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta;<br />e. penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak;<br />f. bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang;<br />g. dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;<br />h. royalti atau imbalan atas penggunaan hak;<br />i. sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;<br />j. penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;<br />k. keuntungan karena pembebasan utang ;<br />l. keuntungan selisih kurs mata uang asing;<br />m. selisih lebih karena penilaian kembali aktiva;<br />n. premi asuransi;<br />o. iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;<br />p. tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak;<br />q. penghasilan dari usaha berbasis syariah;<br />r. imbalan bunga ;<br />s. surplus Bank Indonesia.<br /><br /><span style="font-weight: bold;">2. Penghasilan di bawah ini dapat dikenai pajak bersifat final :</span><br />a. penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi;<br />b. penghasilan berupa hadiah undian;<br />c. penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura;<br />d. penghasilan dari transaksi <span style="font-weight: bold;">pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan</span>, <span style="font-weight: bold;">usaha jasa konstruksi</span>, <span style="font-weight: bold;">usaha real estate</span>, dan <span style="font-weight: bold;">persewaan tanah dan/atau bangunan</span>; dan<br />e. penghasilan tertentu lainnya, yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.<br /><br />Demikian beberapa berubahan dalam pasal 4 UU PPh Nomor 36 tahun 2008, semoga informasi ini bermanfaat bagi anda.</span></span></div><span class="fullpost"><br /><br /><br /><span style="font-weight: bold;">Artikel terkait : </span><br />- <a href="http://pajak-kita.blogspot.com/2008/11/pajak-usaha-jasa-konstruksi-per-51.html">Pajak Usaha Jasa Konstruksi</a><br />- <a href="http://pajak-kita.blogspot.com/2008/11/perubahan-uu-pph-untuk-tahun-pajak-2009_20.html">Perubahan UU PPH (Jilid 2)</a><br />- <a href="http://pajak-kita.blogspot.com/2008/11/perubahan-uu-pph-untuk-tahun-pajak-2009.html">Perubahan UU PPH (Jilid 1)</a><br />- <a href="http://pajak-kita.blogspot.com/2008/11/perubahan-data-pemindahan-npwp-pkp.html">Tatacara perubahan/pemindahan NPWP/PKP</a><br />- <a href="http://pajak-kita.blogspot.com/2008/11/pph-21-pegawai-mulai-bekerja-pada-tahun.html">PPh 21 pegawai mulai kerja pd tahun berjalan</a><br />- <a href="http://pajak-kita.blogspot.com/2008/10/tata-cara-penghitungan-pph-pasal-21.html">Cara Penghitungan PPh 21</a><br />- <a href="http://pajak-kita.blogspot.com/2008/10/karyawan-tak-ber-npwp-kena-pajak-lebih_29.html">PPh 21 karyawan tidak ber-NPWP</a><br />- <a href="http://pajak-kita.blogspot.com/2008/10/penghasilan-tidak-kena-pajak-ptkp-tahun_26.html">PTKP Tahun 2009</a><br />- <a href="http://pajak-kita.blogspot.com/2008/10/spt-tahunan-badan-op-tahun-2008_1837.html">SPT Tahunan 2008</a><br />- <a href="http://pajak-kita.blogspot.com/2008/10/stelsel-akrual-dan-stelsel-kas_26.html">Stelsel Kas & Akrual</a><br />- <a href="http://pajak-kita.blogspot.com/2008/10/sanksi-keterlambatan-penyampaian-spt_26.html">Sanksi terlambat lapor SPT</a><br />- <a href="http://pajak-kita.blogspot.com/2008/10/penyesuaian-besarnya-peredaran-bruto_6409.html">Penyesuaian P.Bruto WP OP</a><br /></span>

Perubahan UU PPH Tahun 2009 (Jilid 3)

Dalam pembahasan tentang perubahan UU PPH Jilid 3 ini, saya akan menyampaikan perubahan-perubahan yang terjadi pada Pasal 4 UU PPh Nomor 36 ...

Baca selengkapnya »

Pajak Usaha Jasa Konstruksi (PER - 51 Tahun 2008)

<div align="justify"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="http://www.4shared.com/file/67072319/289a965b/PP512008-_Ttg_PPH_atas_Usaha_Jasa_Konstruksi_.html?dirPwdVerified=6aba118" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;" target="_blank" title="Download PP-51/2008"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgmjdHwr5u-xat41rH4HxS8ggK6XaWGR29Xak2fvIXH49bvlGJQkiSdJWSzSkYwp2yxONSYchpoCJO9nJD3sNBr-FQwpHr_kE9F2ufLfJhTzufhSUaiVxuUVXOyguP-U0v4Ne71mLt7gkfN/s320/Membangun.jpg" /></a></div><br /><br /><br /><span style="font-family: arial;">Sehubungan dengan adanya perubahan tentang ketentuan dan tatacara pemenuhan kewajiban pajak atas kegiatan usaha jasa konstruksi, dengan ini akan saya ulas tentang berubahan-perubahan tersebut.<br /><br />Seperti yang telah kita ketahui bahwa atas penghasilan dari usaha Jasa Konstruksi dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat <span style="font-weight: bold;">final</span>.<br /><br /><span style="font-weight: bold;">Tarif Pajak Penghasilan untuk usaha Jasa Konstruksi adalah sebagai berikut :</span></span><span style="font-family: arial;"><br /><br />a. <span style="font-weight: bold;">2%</span> (dua persen) untuk Pelaksanaan Konstruksi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa yang memiliki kualifikasi usaha kecil;<br /><br />b. <span style="font-weight: bold;">4%</span> (empat persen) untuk Pelaksanaan Konstruksi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa yang tidak memiliki kualifikasi usaha;<br /><br />c. <span style="font-weight: bold;">3%</span> (tiga persen) untuk Pelaksanaan Konstruksi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa selain Penyedia Jasa sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b;<br /><br />d. <span style="font-weight: bold;">4%</span> (empat persen) untuk Perencanaan Konstruksi atau Pengawasan Konstruksi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa yang memiiiki kualifikasi usaha; dan<br /><br />e. <span style="font-weight: bold;">6%</span> (enam persen) untuk Perencanaan Konstruksi atau Pengawasan Konstruksi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa yang tidak memiliki kualifikasi usaha.<br /><br /><span style="font-weight: bold;">Pelaksanaan pemotongan pajak penghasilan usaha jasa konstruksi ini dilakukan dengan ketentuan :</span><br /><br />a. dipotong oleh Pengguna Jasa pada saat pembayaran, dalam hal Pengguna Jasa merupakan pemotong pajak; atau<br /><br />b. disetor sendiri oleh Penyedia Jasa, dalam hal Pengguna Jasa bukan merupakan pemotong pajak.<br /><br /><span class="fullpost"><br /><span style="font-weight: bold;">Besarnya Pajak Penghasilan yang dipotong atau disetor sendiri adalah :</span><br /><br />a. jumlah pembayaran, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai, dikalikan tarif Pajak Penghasilan; atau<br /><br />b. jumlah penerimaan pembayaran, tidak termasuk Pajak Pertambahan Niiai, dikalikan tarif Pajak Penghasilan dalam hal Pajak Penghasilan disetor sendiri oleh Penyedia Jasa.<br /><br />Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2008.<br /><br />Sehubungan dengan ketentuan tersebut diatas dan sebagai landasan hukumnya anda dapat mendownload Peraturan Pemerintah RI No.51 tahun 2008 <a href="http://www.4shared.com/file/67072319/289a965b/PP512008-_Ttg_PPH_atas_Usaha_Jasa_Konstruksi_.html?dirPwdVerified=6aba118" target="_blank"> <span style="color: #3366ff;">disini</span> </a>, dan Peraturan Menteri Keuangan No. 187/PMK.03/2008 <a href="http://dc41.4shared.com/download/72840789/61399ac1/PER-187-PMK03-2008-_Tatacara_Kewajiban_Pajak_Usaha_Jasa_Konstruksi_.pdf?tsid=20081123-170642-81a0d4fc" target="_blank"> <span style="color: #3366ff;">disini</span> </a>, atau anda dapat men-download pada menu Download Peraturan (Free).</span></span><span class="fullpost"><br /><br /><br /><span style="font-weight: bold;">Artikel terkait : </span><br />- <a href="http://pajak-kita.blogspot.com/2010/05/perubahan-uu-pph-tahun-2009-jilid-2.html">Perubahan UU PPH (Jilid 2)</a><br />- <a href="http://pajak-kita.blogspot.com/2010/05/perubahan-uu-pph-tahun-2009-jilid-1.html">Perubahan UU PPH (Jilid 1)</a><br />- <a href="http://pajak-kita.blogspot.com/2010/05/perubahan-data-pemindahan-npwp-pkp.html">Tatacara perubahan/pemindahan NPWP/PKP</a><br />- <a href="http://pajak-kita.blogspot.com/2010/05/pph-21-pegawai-mulai-bekerja-pada-tahun.html">PPh 21 pegawai mulai kerja pd tahun berjalan</a><br />- <a href="http://pajak-kita.blogspot.com/2010/05/tata-cara-dan-penghitungan-pph-pasal-21.html">Cara Penghitungan PPh 21</a><br />- <a href="http://pajak-kita.blogspot.com/2010/05/karyawan-tak-ber-npwp-kena-pajak-lebih.html">PPh 21 karyawan tidak ber-NPWP</a><br />- <a href="http://pajak-kita.blogspot.com/2010/05/penghasilan-tidak-kena-pajak-ptkp-2009.html">PTKP Tahun 2009</a><br />- <a href="http://pajak-kita.blogspot.com/2010/05/spt-tahunan-badan-op-tahun-2008.html">SPT Tahunan 2008</a><br />- <a href="http://pajak-kita.blogspot.com/2010/05/stelsel-akrual-dan-stelsel-kas.html">Stelsel Kas & Akrual</a><br />- <a href="http://pajak-kita.blogspot.com/2010/05/sanksi-keterlambatan-penyampaian-spt.html">Sanksi terlambat lapor SPT</a><br />- <a href="http://pajak-kita.blogspot.com/2010/05/penyesuaian-peredaran-bruto-wp-op.html">Penyesuaian P.Bruto WP OP</a><br /><br /></span></div>

Pajak Usaha Jasa Konstruksi (PER - 51 Tahun 2008)

Sehubungan dengan adanya perubahan tentang ketentuan dan tatacara pemenuhan kewajiban pajak atas kegiatan usaha jasa konstruksi, dengan ini ...

Baca selengkapnya »

Perubahan UU PPH Tahun 2009 (Jilid 2)

<div align="justify"><div align="justify"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjG1CQY0KFtWJsb4Q9EKFARSfpfQ_rjXx7mb4TRjtDfHXx7XwBKsYxYX7ZBJ107tqR63Fm9qKJ-kbeCDcmyml8QLE2smkrsSQf8rWEvYXaQGncHklosI_SnyGVOAUtaSbYjWPfDLkUBcFlt/s1600/Perubahan.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjG1CQY0KFtWJsb4Q9EKFARSfpfQ_rjXx7mb4TRjtDfHXx7XwBKsYxYX7ZBJ107tqR63Fm9qKJ-kbeCDcmyml8QLE2smkrsSQf8rWEvYXaQGncHklosI_SnyGVOAUtaSbYjWPfDLkUBcFlt/s320/Perubahan.jpg" /></a></div><br /><br /><span style="font-family: arial;">Melanjutkan pembahasan tentang perubahan UU PPH Jilid 1 (artikel terdahulu), kali ini saya akan menyampaikan perubahan-perubahan yang terjadi pada </span><b><span style="font-family: arial;">Pasal 23 UU PPh Nomor 36 tahun 2008</span></b><span style="font-family: arial;"> sebagai berikut :</span><span style="font-family: arial;"><br /></span><span style="font-family: arial;"></span><span style="font-family: arial;"><br /></span><span style="font-family: arial;">Atas penghasilan tersebut di bawah ini dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, dipotong pajak oleh pihak yang wajib membayarkan dengan ketentuan :</span><span style="font-family: arial;"></span><span style="font-family: arial;"><br /></span><span style="font-family: arial;"></span><span style="font-family: arial;"><br /></span></div><div align="justify"><b><span style="font-family: arial;">1. Sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto atas:</span></b></div><div align="justify"><span style="font-family: arial;">a. dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;</span><span style="font-family: arial;"></span><span style="font-family: arial;"><br /></span><span style="font-family: arial;"></span><span style="font-family: arial;"><br /></span><span style="font-family: arial;">b. bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang;</span><span style="font-family: arial;"></span><span style="font-family: arial;"><br /></span><span style="font-family: arial;"></span><span style="font-family: arial;"><br /></span><span style="font-family: arial;">c. royalti;</span><span style="font-family: arial;"></span><span style="font-family: arial;"><br /></span></div><div align="justify"><span style="font-family: arial;">d. hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.</span></div><div align="justify"><span style="font-family: arial;"></span><span style="font-family: arial;"><br /></span></div><div align="justify"><b><span style="font-family: arial;">2. Sebesar 2% (dua persen) dari jumlah bruto atas:</span></b><span style="font-family: arial;"></span><span style="font-family: arial;"><br /></span></div><div align="justify"><span style="font-family: arial;">a. sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, </span><i><b><span style="font-family: arial;">kecuali</span></b></i><span style="font-family: arial;"> sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang telah dikenai Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2); dan</span></div><div align="justify"><span style="font-family: arial;">b. imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan,dan jasa lain </span><b><i><span style="font-family: arial;">selain</span></i></b><span style="font-family: arial;"> jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.</span></div><div align="justify"><span class="fullpost"><br /><span style="font-family: arial;">Dalam hal Wajib Pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan sebagaimana dimaksud diatas, jika tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), besarnya tarif pemotongan adalah lebih tinggi 100% (seratus persen) daripada tarif sebagaimana dimaksud di atas.</span><span style="font-family: arial;"><br /></span><span style="font-family: arial;"><br /></span><span style="font-family: arial;">Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis jasa lain sebagaimana dimaksud pada huruf b diatas diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.</span><span style="font-family: arial;"><br /></span><span style="font-family: arial;"><br /></span><span style="font-family: arial;"><b>Pemotongan pajak sebagaimana dimaksud di atas tidak dilakukan atas:</b></span><span style="font-family: arial;"><br /></span></span></div><div align="justify"><span class="fullpost"><span style="font-family: arial;">a. penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank.</span><span style="font-family: arial;"></span><span style="font-family: arial;"><br /></span><span style="font-family: arial;"></span><span style="font-family: arial;"><br /></span><span style="font-family: arial;">b. sewa yang dibayarkan atau terutang sehubungan dengan sewa guna usaha dengan hak opsi.</span><span style="font-family: arial;"></span><span style="font-family: arial;"><br /></span><span style="font-family: arial;"></span><span style="font-family: arial;"><br /></span><span style="font-family: arial;">c. dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia, serta dividen yang dibagikan kepada Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri.</span><span style="font-family: arial;"></span><span style="font-family: arial;"><br /></span><span style="font-family: arial;"></span><span style="font-family: arial;"><br /></span><span style="font-family: arial;">d. bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif.</span><span style="font-family: arial;"></span><span style="font-family: arial;"><br /></span><span style="font-family: arial;"></span><span style="font-family: arial;"><br /></span><span style="font-family: arial;">e. sisa hasil usaha koperasi yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya;</span><span style="font-family: arial;"></span><span style="font-family: arial;"><br /></span><span style="font-family: arial;"></span><span style="font-family: arial;"><br /></span><span style="font-family: arial;">f. penghasilan yang dibayar atau terutang kepada badan usaha atas jasa keuangan yang berfungsi sebagai penyalur pinjaman dan/atau pembiayaan yang diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.</span><span style="font-family: arial;"></span><span style="font-family: arial;"><br /></span><span style="font-family: arial;"></span><span style="font-family: arial;"><br /></span>Demikian yang perlu saya sampaikan pada artikel ini semoga bermanfaat bagi anda, untuk perubahan-perubahan lain akan saya sampaikan pada artikel jilid 3.<br /><br /><span style="font-family: arial;"><br /><span style="font-weight: bold;"><span style="font-family: arial;">Artikel terkait : </span></span></span><span style="font-family: arial;"></span><span style="font-family: arial;"><br /></span><span style="font-family: arial;">- </span><a href="http://pajak-kita.blogspot.com/2008/11/perubahan-uu-pph-untuk-tahun-pajak-2009.html"><span style="font-family: arial;">Perubahan UU PPH (Jilid 1)</span></a><span style="font-family: arial;"></span><span style="font-family: arial;"><br /></span><span style="font-family: arial;">- </span><a href="http://pajak-kita.blogspot.com/2008/11/perubahan-data-pemindahan-npwp-pkp.html"><span style="font-family: arial;">Tatacara perubahan/pemindahan NPWP/PKP</span></a><span style="font-family: arial;"></span><span style="font-family: arial;"><br /></span><span style="font-family: arial;">- </span><a href="http://pajak-kita.blogspot.com/2008/11/pph-21-pegawai-mulai-bekerja-pada-tahun.html"><span style="font-family: arial;">PPh 21 pegawai mulai kerja pd tahun berjalan</span></a><span style="font-family: arial;"></span><span style="font-family: arial;"><br /></span><span style="font-family: arial;">- </span><a href="http://pajak-kita.blogspot.com/2008/10/tata-cara-penghitungan-pph-pasal-21.html"><span style="font-family: arial;">Cara Penghitungan PPh 21</span></a><span style="font-family: arial;"></span><span style="font-family: arial;"><br /></span><span style="font-family: arial;">- </span><a href="http://pajak-kita.blogspot.com/2008/10/karyawan-tak-ber-npwp-kena-pajak-lebih_29.html"><span style="font-family: arial;">PPh 21 karyawan tidak ber-NPWP</span></a><span style="font-family: arial;"></span><span style="font-family: arial;"><br /></span><span style="font-family: arial;">- </span><a href="http://pajak-kita.blogspot.com/2008/10/penghasilan-tidak-kena-pajak-ptkp-tahun_26.html"><span style="font-family: arial;">PTKP Tahun 2009</span></a><span style="font-family: arial;"></span><span style="font-family: arial;"><br /></span><span style="font-family: arial;">- </span><a href="http://pajak-kita.blogspot.com/2008/10/spt-tahunan-badan-op-tahun-2008_1837.html"><span style="font-family: arial;">SPT Tahunan 2008</span></a><span style="font-family: arial;"></span><span style="font-family: arial;"><br /></span><span style="font-family: arial;">- </span><a href="http://pajak-kita.blogspot.com/2008/10/stelsel-akrual-dan-stelsel-kas_26.html"><span style="font-family: arial;">Stelsel Kas & Akrual</span></a><span style="font-family: arial;"></span><span style="font-family: arial;"><br /></span><span style="font-family: arial;">- </span><a href="http://pajak-kita.blogspot.com/2008/10/sanksi-keterlambatan-penyampaian-spt_26.html"><span style="font-family: arial;">Sanksi terlambat lapor SPT</span></a><span style="font-family: arial;"></span><span style="font-family: arial;"><br /></span><span style="font-family: arial;">- <a href="http://pajak-kita.blogspot.com/2008/10/penyesuaian-besarnya-peredaran-bruto_6409.html">Penyesuaian P.Bruto WP OP</a><br /></span><br /></span></div><br /></div>

Perubahan UU PPH Tahun 2009 (Jilid 2)

Melanjutkan pembahasan tentang perubahan UU PPH Jilid 1 (artikel terdahulu), kali ini saya akan menyampaikan perubahan-perubahan yang terjad...

Baca selengkapnya »

Perubahan UU PPH Tahun 2009 (Jilid 1)

<div align="justify"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjciwNWpb2rgFGhBV1LZoXwSgU5I5Z7AX8jo2AyimLNpmZWq12zNWQZSqRQL3C811hnRPKCz0EnJOxbN6G419HScdTEs2V75hwhqOPYpra4iPiq619O6bIeh4ubRx5LUh1l1EY25TZ4WlHj/s1600/Perubahan.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjciwNWpb2rgFGhBV1LZoXwSgU5I5Z7AX8jo2AyimLNpmZWq12zNWQZSqRQL3C811hnRPKCz0EnJOxbN6G419HScdTEs2V75hwhqOPYpra4iPiq619O6bIeh4ubRx5LUh1l1EY25TZ4WlHj/s320/Perubahan.jpg" /></a></div><br /><br /><span style="font-family: arial;">Dengan dikeluarkannya UU PPh yang baru yaitu UU nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, banyak sekali wajib pajak bertanya-tanya tentang perubahan apa yang terjadi disini, karena UU ini mulai diberlakukan per-01 Januari 2009. Untuk itu pada kesempatan ini saya akan menyampaikan beberapa bagian dalam UU tersebut khususnya yang berubah dari UU sebelumnya.</span><span style="font-family: arial;"><br /></span><span style="font-family: arial;"><br /></span><span style="font-family: arial;">Karena banyaknya yang perlu disampaikan, maka saya akan membagi dalam beberapa jilid, nah...untuk jilid 1 ini saya akan sampaikan tentang beberapa perubahan dalam UU yang baru ini, antara lain :<br /><br />Dalam pasal 14(2) UU PPh 36/2008 Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang peredaran brutonya dalam 1 (satu) tahun kurang dari Rp 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) boleh menghitung penghasilan neto dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto, dengan syarat memberitahukan kepada Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan pertama dari tahun pajak yang bersangkutan. Jika tidak memberitahukan kepada Direktur Jenderal Pajak untuk menghitung penghasilan neto dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto, dianggap memilih menyelenggarakan pembukuan.<br /><br />Perubahan yang lain yaitu tentang besarnya tarif progresif (tarif pasal 17), dimana Tarif pajak yang diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak bagi:<br /><br />a. Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri adalah sebagai berikut:<br /><br />Penghasilan Kena Pajak :<br />- sampai dengan Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) Tarif Pajak 5% (lima persen). <br /><br />- di atas Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) Tarif Pajak 15% (lima belas persen).<br /><br />- di atas Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) Tarif Pajak 25% (dua puluh lima persen).<br /><br />- di atas Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)Tarif Pajak 30% (tiga puluh persen).<br /><br /><span class="fullpost"> b. Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap adalah sebesar 28% (dua puluh delapan persen). Tarif ini pada tahun pajak 2010 menjadi 25% (dua puluh lima persen).<br /><br />Sedangkan untuk tarif yang dikenakan atas penghasilan berupa dividen yang dibagikan kepada Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri adalah paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) dan bersifat final. Ketentuan lebih lanjut mengenai besarnya tarif ini akan diatur dengan Peraturan Pemerintah.<br /><br />Perubahan tentang besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang mulai berlaku 01 Januari 2009 pernah saya bahas pada artikel terdahulu, atau dapat anda baca <a href="http://pajak-kita.blogspot.com/2008/10/penghasilan-tidak-kena-pajak-ptkp-tahun_26.html"><span style="color: #3366ff;">disini</span> </a>.<br /><br />Untuk perubahan-perubahan lain akan saya sampaikan pada artikel jilid 2<br /><span class="fullpost"><br /><br /><br /><span style="font-weight: bold;">Artikel terkait : </span><br />- <a href="http://pajak-kita.blogspot.com/2008/11/perubahan-data-pemindahan-npwp-pkp.html">Tatacara perubahan/pemindahan NPWP/PKP</a><br />- <a href="http://pajak-kita.blogspot.com/2008/11/pph-21-pegawai-mulai-bekerja-pada-tahun.html">PPh 21 pegawai mulai kerja pd tahun berjalan</a><br />- <a href="http://pajak-kita.blogspot.com/2008/10/tata-cara-penghitungan-pph-pasal-21.html">Cara Penghitungan PPh 21</a><br />- <a href="http://pajak-kita.blogspot.com/2008/10/karyawan-tak-ber-npwp-kena-pajak-lebih_29.html">PPh 21 karyawan tidak ber-NPWP</a><br />- <a href="http://pajak-kita.blogspot.com/2008/10/penghasilan-tidak-kena-pajak-ptkp-tahun_26.html">PTKP Tahun 2009</a><br />- <a href="http://pajak-kita.blogspot.com/2008/10/spt-tahunan-badan-op-tahun-2008_1837.html">SPT Tahunan 2008</a><br />- <a href="http://pajak-kita.blogspot.com/2008/10/stelsel-akrual-dan-stelsel-kas_26.html">Stelsel Kas & Akrual</a><br />- <a href="http://pajak-kita.blogspot.com/2008/10/sanksi-keterlambatan-penyampaian-spt_26.html">Sanksi terlambat lapor SPT</a><br />- <a href="http://pajak-kita.blogspot.com/2008/10/penyesuaian-besarnya-peredaran-bruto_6409.html">Penyesuaian P.Bruto WP OP</a><br /><br /><br /></span><br /></span></span></div>

Perubahan UU PPH Tahun 2009 (Jilid 1)

Dengan dikeluarkannya UU PPh yang baru yaitu UU nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, banyak sekali wajib pajak bertanya-tanya tent...

Baca selengkapnya »

Formulir SPT Tahunan Badan 2005 / 2006

<div align="justify"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgblbPv6buZsXNgXUxPjWAJFPHw5Yk7ugXTN1PxYIS58VcB-tz5pIbidjmW9NX8btN9ClJcR16tC-1sXtf_0mcle7x81UyyVMG2pCcuu_siL-HimcU3gZJHJ4dy9EpfK0r1mIryEvqkklQu/s1600/SSP.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgblbPv6buZsXNgXUxPjWAJFPHw5Yk7ugXTN1PxYIS58VcB-tz5pIbidjmW9NX8btN9ClJcR16tC-1sXtf_0mcle7x81UyyVMG2pCcuu_siL-HimcU3gZJHJ4dy9EpfK0r1mIryEvqkklQu/s320/SSP.jpg" /></a></div><br /><br /><span style="font-family: arial;">Menindaklanjuti dari banyak permintaan tentang formulir SPT Tahunan Badan format lama, yaitu untuk melakukan pembetulan SPT Tahunan tahun pajak 2005 dan 2006 (pelaksanaan sunset policy), dengan ini jika anda membutuhkan silakan men-download <a href="http://dc94.4shared.com/download/70880129/cd34f2d1/1771-rupiah.zip?tsid=20081111-200109-1a57eb9f" target="_blank"><span style="color: #3366ff;">disini</span></a>.</span><span style="font-family: arial;"><br /></span><span style="font-family: arial;"><br /></span><span style="font-family: arial;">Semoga ini bermanfaat bagi anda.</span><br /><span class="fullpost"><br /><br /><span style="font-weight: bold;">Artikel terkait : </span><br />- <a href="http://pajak-kita.blogspot.com/2008/11/perubahan-data-pemindahan-npwp-pkp.html">Tatacara perubahan/pemindahan NPWP/PKP</a><br />- <a href="http://pajak-kita.blogspot.com/2008/11/pph-21-pegawai-mulai-bekerja-pada-tahun.html">PPh 21 pegawai mulai kerja pd tahun berjalan</a><br />- <a href="http://pajak-kita.blogspot.com/2008/10/tata-cara-penghitungan-pph-pasal-21.html">Cara Penghitungan PPh 21</a><br />- <a href="http://pajak-kita.blogspot.com/2008/10/karyawan-tak-ber-npwp-kena-pajak-lebih_29.html">PPh 21 karyawan tidak ber-NPWP</a><br />- <a href="http://pajak-kita.blogspot.com/2008/10/penghasilan-tidak-kena-pajak-ptkp-tahun_26.html">PTKP Tahun 2009</a><br />- <a href="http://pajak-kita.blogspot.com/2008/10/spt-tahunan-badan-op-tahun-2008_1837.html">SPT Tahunan 2008</a><br />- <a href="http://pajak-kita.blogspot.com/2008/10/stelsel-akrual-dan-stelsel-kas_26.html">Stelsel Kas & Akrual</a><br />- <a href="http://pajak-kita.blogspot.com/2008/10/sanksi-keterlambatan-penyampaian-spt_26.html">Sanksi terlambat lapor SPT</a><br />- <a href="http://pajak-kita.blogspot.com/2008/10/penyesuaian-besarnya-peredaran-bruto_6409.html">Penyesuaian P.Bruto WP OP</a><br /></span></div>

Formulir SPT Tahunan Badan 2005 / 2006

Menindaklanjuti dari banyak permintaan tentang formulir SPT Tahunan Badan format lama, yaitu untuk melakukan pembetulan SPT Tahunan tahun pa...

Baca selengkapnya »

Perubahan Data & Pemindahan NPWP / PKP

<div align="justify"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhRTPiTekmrfJrb0sfBSc_O4s4kKCJgg2qb1SLSIPftgHSH94FmszdqSn4NDYP4oeWF6jN2j7hwYB7qiQfGLWQln3XxjZ7ySTKuAsZpvL0UOmAnz9qg5SbuliooSl11WHjZmX35wKoGLaY0/s1600/Maklon.JPG" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhRTPiTekmrfJrb0sfBSc_O4s4kKCJgg2qb1SLSIPftgHSH94FmszdqSn4NDYP4oeWF6jN2j7hwYB7qiQfGLWQln3XxjZ7ySTKuAsZpvL0UOmAnz9qg5SbuliooSl11WHjZmX35wKoGLaY0/s320/Maklon.JPG" /></a></div><br /><br /><span style="font-family: arial;">Menjawab pertanyaan dari pemerhati pajak yang menanyakan "apa yang harus dilakukan jika alamat kegiatan usaha pindah." Sehubungan dengan hal tersebut dapat saya jelaskan sebagai berikut :</span><span style="font-family: arial;"><br /><br /><span style="font-family: arial;">Wajib Pajak terdaftar dan/atau PKP terdaftar yang mengalami perubahan data, wajib melaporkan perubahan tersebut ke KPP/KP4/KP2KP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan dan/atau tempat kegiatan usaha Wajib Pajak dan/atau PKP dengan mengisi Formulir Perubahan Data. Hal ini sesuai dengan Peraturan Dirjen Pajak No.44 tahun 2008 Pasal 5(1) </span><span style="font-family: arial;"><br /></span><span style="font-family: arial;"><br /></span><span style="font-family: arial;">Hal ini juga berlaku apabila Wajib Pajak terdaftar dan/atau PKP terdaftar pindah tempat tinggal atau tempat kedudukan dan/atau tempat kegiatan usaha ke wilayah kerja KPP lain, Wajib Pajak dan/atau PKP wajib mengajukan permohonan pindah ke KPP Lama atau KPP Baru dengan mengisi Formulir Perubahan Data dan Pindah.</span><br /><br /></span><span style="font-family: arial;">Sehubungan dengan ketentuan tersebut diatas dan sebagai landasan hukumnya anda dapat mendownload peraturan Dirjen Pajak No.44 tahun 2008 pada menu Download Peraturan (Free) atau anda klik <a href="http://dc41.4shared.com/download/70499478/f62552a8/PER-44-2008__Tatacara_pendaftperubahan_data_NPWP-PKP_.pdf?tsid=20081110-020829-90e3ead6" target="_blank"><span style="color: #3366ff;">disini</span></a>.</span><span class="fullpost"><br /><br /><br /><span style="font-weight: bold;">Artikel terkait : </span><br />- <a href="http://pajak-kita.blogspot.com/2008/11/pph-21-pegawai-mulai-bekerja-pada-tahun.html">PPh 21 pegawai mulai kerja pd tahun berjalan</a><br />- <a href="http://pajak-kita.blogspot.com/2008/10/tata-cara-penghitungan-pph-pasal-21.html">Cara Penghitungan PPh 21</a><br />- <a href="http://pajak-kita.blogspot.com/2008/10/karyawan-tak-ber-npwp-kena-pajak-lebih_29.html">PPh 21 karyawan tidak ber-NPWP</a><br />- <a href="http://pajak-kita.blogspot.com/2008/10/penghasilan-tidak-kena-pajak-ptkp-tahun_26.html">PTKP Tahun 2009</a><br />- <a href="http://pajak-kita.blogspot.com/2008/10/spt-tahunan-badan-op-tahun-2008_1837.html">SPT Tahunan 2008</a><br />- <a href="http://pajak-kita.blogspot.com/2008/10/stelsel-akrual-dan-stelsel-kas_26.html">Stelsel Kas & Akrual</a><br />- <a href="http://pajak-kita.blogspot.com/2008/10/sanksi-keterlambatan-penyampaian-spt_26.html">Sanksi terlambat lapor SPT</a><br />- <a href="http://pajak-kita.blogspot.com/2008/10/penyesuaian-besarnya-peredaran-bruto_6409.html">Penyesuaian P.Bruto WP OP</a><br /><br /></span></div><br /><br /><br /><span class="fullpost"><br /><br /><br /></span>

Perubahan Data & Pemindahan NPWP / PKP

Menjawab pertanyaan dari pemerhati pajak yang menanyakan "apa yang harus dilakukan jika alamat kegiatan usaha pindah." Sehubungan ...

Baca selengkapnya »

PPh 21 Pegawai Mulai Bekerja Pada Tahun Berjalan

<div align="justify"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhNlUaEo_CNmhPCmalgLuCxezWSju_IX934YbEQ1UbVc93Hw2Zp6baAI5yxHwu5YQf15rRKnZ5TexrdxO6a-3rsHmVxQ_hejpT8rx1PGS9XqnqG6Q73_MzwtsjT5KDyUX3FniVcs3tftR1E/s1600/form-2.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhNlUaEo_CNmhPCmalgLuCxezWSju_IX934YbEQ1UbVc93Hw2Zp6baAI5yxHwu5YQf15rRKnZ5TexrdxO6a-3rsHmVxQ_hejpT8rx1PGS9XqnqG6Q73_MzwtsjT5KDyUX3FniVcs3tftR1E/s320/form-2.jpg" /></a></div><br /><br /><span style="font-family: arial;">Melanjutkan pembahasan terdahulu tentang Tatacara dan Penghitungan PPh 21, kali ini akan dibahas tentang penghitungan PPh 21 untuk pegawai yang mulai menerima penghasilan teratur pada tahun berjalan. Disini saya masih menggunakan data soal posting terdahulu untuk membahas contoh kasusnya. (Untuk membaca posting terdahulu silakan klik <a href="http://pajak-kita.blogspot.com/2008/10/tata-cara-penghitungan-pph-pasal-21.html"><span style="color: #3366ff;">disini</span></a>)<br /><br /><span style="font-weight: bold;">Soal :</span><br />Basuki status kawin belum mempunyai anak, mulai bekerja pada PT. DOLTINUKU bulan Maret 2008, gaji yang diterima setiap bulannya Rp. 1.500.000,00. PT. DOLTINUKU mengikuti program Jamsostek dan program Pensiun untuk pegawainya, dimana premi asuransi kecelakaan kerja dan premi asuransi kematian yang dibayar oleh pemberi kerja setiap bulannya untuk Basuki masing-masing 3,5% dan 1,5% dari gaji. Disamping itu PT. DOLTINUKU menanggung iuran THT dan iuran Pensiun untuk Basuki sebesar 3% dan 2% dari gaji. Sedangkan Basuki membayar sendiri Iuran THT Rp.18.000,00 dan iuran Pensiun Rp. 12.000,00<br /><br /><span style="font-weight: bold;">Pertanyaan :</span> Hitung PPh.Pasal 21 yang terhutang atas gaji yang diterima setiap bulan tahun 2008.<br /><br /><span class="fullpost"><span style="font-weight: bold;">Jawaban :</span><br />Gaji sebulan                                       = Rp. 1.500.000,00<br />Premi asuransi kecelakaan kerja    = Rp. 52.500,00<br />Premi asuransi kematian                 = Rp. 22.500,00<br /><br />Penghasilan bruto sebulan               = Rp. 1.575.000,00<br /><br /><span style="font-style: italic;">Pengurang :</span><br />Biaya jabatan (5% x Rp. 1.575.000,00) = Rp. 78.750,00<br />Iuran THT                                                  = Rp. 18.000,00<br />Iuran Pensiun                                             = Rp. 12.000,00<br />             Jumlah pengurang                         =(Rp. 108.750,00)<br /><br />Penghasilan neto sebulan (1.575.000,00 - 108.750,00) = Rp. 1.466.250,00<br />Penghasilan neto setahun (10 x Rp. 1.466.250,00) = Rp. 14.662.500,00<br /><span style="color: red;"><span style="font-size: 85%;">(Keterangan : dikalikan 10 karena dalam tahun 2008 menerima penghasilan hanya dalam 10 bulan)</span></span><br /><br />PTKP (K/-)= (13.200.000,00 + 1.200.000,00) = Rp. 14.400.000,00<br /><br />Penghasilan Kena Pajak (PKP) = (14.662.500,00 - 14.400.000,00) = Rp. 262.500,00<br />PPh Pasal 21 terhutang setahun (5% x Rp. 262.000,00) = Rp. 13.100,00<br />PPh Pasal 21 terhutang sebulan (Rp. 13.100,00 : 10) = Rp. 1.310,00<br /><br />Jadi besarnya PPh 21 yang harus dipotong pemberi kerja untuk Basuki setiap bulannya adalah = Rp. 1.310,00 mudah kan.. selamat berlatih, semoga tulisan ini bermanfaat bagi anda.<br /><br />Tunggu artikel selanjutnya tentang PPh 21 pegawai tetap menerima penghasilan tidak teratur seperti Bonus, THR dan lain-lain.</span></span><span style="font-family: arial;"></span><span class="fullpost"><br /><br /><br /><span style="font-weight: bold;">Artikel terkait : </span><br />- <a href="http://pajak-kita.blogspot.com/2008/11/perubahan-data-pemindahan-npwp-pkp.html">Tatacara perubahan/pemindahan NPWP/PKP</a><br />- <a href="http://pajak-kita.blogspot.com/2008/10/tata-cara-penghitungan-pph-pasal-21.html">Cara Penghitungan PPh 21</a><br />- <a href="http://pajak-kita.blogspot.com/2008/10/karyawan-tak-ber-npwp-kena-pajak-lebih_29.html">PPh 21 karyawan tidak ber-NPWP</a><br />- <a href="http://pajak-kita.blogspot.com/2008/10/penghasilan-tidak-kena-pajak-ptkp-tahun_26.html">PTKP Tahun 2009</a><br />- <a href="http://pajak-kita.blogspot.com/2008/10/spt-tahunan-badan-op-tahun-2008_1837.html">SPT Tahunan 2008</a><br />- <a href="http://pajak-kita.blogspot.com/2008/10/stelsel-akrual-dan-stelsel-kas_26.html">Stelsel Kas & Akrual</a><br />- <a href="http://pajak-kita.blogspot.com/2008/10/sanksi-keterlambatan-penyampaian-spt_26.html">Sanksi terlambat lapor SPT</a><br />- <a href="http://pajak-kita.blogspot.com/2008/10/penyesuaian-besarnya-peredaran-bruto_6409.html">Penyesuaian P.Bruto WP OP</a><br /><br /></span></div>

PPh 21 Pegawai Mulai Bekerja Pada Tahun Berjalan

Melanjutkan pembahasan terdahulu tentang Tatacara dan Penghitungan PPh 21, kali ini akan dibahas tentang penghitungan PPh 21 untuk pegawai y...

Baca selengkapnya »